MoneyTalk, Jakarta -Sebuah momen tegang terjadi di lingkungan Istana Negara. Dalam sebuah rapat tertutup bersama tim reformasi Polri, Presiden Prabowo Subianto melontarkan teguran paling keras yang pernah terdengar kepada Panglima TNI Jenderal Agus dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Mardigu Wowiek, dalam kanal YouTube-nya pada Jumat (28/11), mengungkapkan bahwa Prabowo benar-benar kehilangan kesabaran terhadap buruknya kinerja aparat dalam mengatasi praktik mafia sumber daya alam yang sudah berlangsung puluhan tahun.
“Heh kamu Pak Listio, Pak Agus… apa gunanya kamu berbintang empat kalau tidak bisa membantu rakyat menyelesaikan masalah seperti ini! Polisi harus lebih baik, tentara harus lebih baik, negara ini harus baik!” kata Prabowo seperti disampaikan Mardigu.
Ledakan emosi itu muncul bukan tanpa sebab. Presiden dikabarkan muak melihat aparat negara yang seharusnya menjadi benteng hukum justru diduga terlibat dalam pembiaran bahkan perlindungan terhadap para oligark yang menguras kekayaan alam Indonesia.
Puncak Kemurkaan Presiden Setelah menggelar konferensi pers, Prabowo meminta seluruh awak media meninggalkan ruangan. Lalu rapat tertutup dimulai, dihadiri para petinggi keamanan, termasuk Kapolri dan Panglima TNI.
Dalam rapat itu, Prabowo menegaskan bahwa, Polri berada dalam sorotan publik, Reformasi internal harus dilakukan segera.
“Bintang empat” tidak ada nilainya jika kekayaan negara tetap dicuri di depan mata aparat.
Presiden membeberkan data terkait pencurian komoditas strategis seperti nikel yang sudah berlangsung 25—40 tahun, merugikan negara ratusan triliun rupiah. Data itu bukan sekadar laporan internal, melainkan perbandingan antara data ekspor Indonesia dan data impor negara tujuan.
Contohnya:
Indonesia mengklaim ekspor 10 juta ton nikel, tetapi negara tujuan mendata 100 juta ton. Ada 90 juta ton yang tidak tercatat diduga dibajak, diselundupkan, dan tidak menyumbang sepeser pun kepada Negara.
“Ini dicolong. Tidak ada pajaknya, tidak ada keuntungannya buat negara, kata Mardigu mengutip Prabowo.
Kesenjangan data itu menandakan adanya jaringan besar yang bekerja rapih, mulai dari pengusaha rakus, broker ekspor, hingga aparat negara yang “menutup mata”.
Prabowo Tuding Ada Aparat Bermain dengan Oligarki , menurut Mardigu, dengan gamblang mengatakan bahwa praktik seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan aparat. Dari darat, pabrik, transportasi darat, angkutan laut, hingga pelabuhan semua diawasi aparat.
Namun penjarahan tetap terjadi bertahun-tahun. Mardigu menegaskan bahwa Prabowo bukan sekadar berbicara; ia memiliki data detail, termasuk daftar perusahaan yang selama 34 tahun, 25 tahun, 10 tahun merampas uang negara.
Lebih mengejutkan lagi, data itu sebagian besar diperoleh dari pemerintah negara lain, bukan dari laporan resmi pejabat Indonesia.
Hal ini membuat Prabowo semakin berang karena aparatur negara yang dibayar oleh rakyat justru tidak memberikan data yang akurat.
Derita Daerah Kaya Tambang, Rusak, Miskin, Terpinggirkan, Dalam videonya, Mardigu menyinggung keluhan dari para tokoh di daerah, termasuk mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola.
Sulawesi Tengah penyumbang devisa terbesar Indonesia dari sektor smelter hanya menerima DBH Rp 200 miliar per tahun, sementara nilai pajak yang dihasilkan mencapai 570 triliun rupiah.
Ironis, Alam rusak, rakyat miskin, daerah tak berdaya, pejabat pusat dan oligark kaya raya.
Banyak kawasan industri mengklaim sebagai “zona spesial” sehingga gubernur sekalipun tidak diizinkan masuk. Negara seperti kehilangan kedaulatan di wilayahnya sendiri.
Prabowo Menanggung Beban Berat
Mardigu menyebut bahwa tugas Prabowo sangat berat. Tim yang benar-benar bekerja melindungi kepentingan rakyat jumlahnya sedikit sekali.
Sebaliknya, banyak elite politik hanya menjadi “cheerleader” yang berseru dari pinggir lapangan tanpa kontribusi nyata. Media pun dipenuhi buzzer yang membangun opini tandingan untuk melemahkan langkah reformasi Presiden.
“Sobat, saya mau tanya: Anda percaya buzzer atau percaya Pak Prabowo?” tutup Mardigu.
Ledakan kemarahan Presiden Prabowo yang dibeberkan Mardigu menunjukkan bahwa negara tidak lagi bisa mentolerir praktik pencurian kekayaan nasional.
Aparat yang membekingi tambang ilegal atau menutup mata terhadap penjarahan SDA akan menjadi musuh negara. Reformasi Polri dan TNI, serta pembongkaran jaringan oligarki, tampaknya akan menjadi agenda besar Prabowo.
Rakyat kini menunggu: apakah gebrakan ini akan benar-benar menandai lahirnya era baru pemerintahan yang bersih?
