MoneyTalk, Jakarta – Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia terkait percepatan akses dan penguatan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional bagi Aceh dan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Surat terbuka yang ditandatangani Ketua Dewan Profesor USK, Prof. Dr. Ir. Izarul Machdar, M.Eng., itu dilatarbelakangi kondisi krisis kemanusiaan yang kian memburuk akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir November 2025.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban jiwa dilaporkan mencapai sekitar 1.006 orang yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, ratusan ribu warga terdampak dan terpaksa mengungsi akibat rusaknya puluhan ribu rumah, fasilitas umum, serta infrastruktur dasar.
Di Provinsi Aceh sendiri, tercatat sedikitnya 332 titik jembatan mengalami kerusakan. Ribuan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, rumah ibadah, dan sarana umum lainnya turut terdampak, menyebabkan akses transportasi dan komunikasi terputus di banyak wilayah. Kondisi tersebut diperparah oleh gangguan jaringan telekomunikasi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan, sehingga menghambat koordinasi penyelamatan dan distribusi bantuan.
“Kerusakan infrastruktur vital telah memperberat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan, terutama ke wilayah terpencil yang kini terisolasi secara logistik,” demikian isi surat terbuka Dewan Profesor USK.
Dewan Profesor USK menilai situasi ini telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan serius yang membutuhkan respons cepat, terkoordinasi, dan terukur, termasuk keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional yang hingga kini dinilai belum berjalan optimal.
Dalam surat tersebut, Dewan Profesor USK menyampaikan 11 rekomendasi strategis kepada Presiden. Di antaranya percepatan pembukaan jalur akses transportasi utama seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya untuk masuknya bantuan internasional, serta penetapan status darurat bencana nasional yang komprehensif.
Rekomendasi lainnya mencakup pembentukan Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh yang melibatkan BNPB, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta lembaga internasional. Selain itu, pemerintah didorong menyederhanakan prosedur perizinan dan clearance bagi organisasi kemanusiaan internasional seperti WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, dan IOM, termasuk dalam urusan bea cukai dan karantina logistik bantuan.
Dewan Profesor USK juga menekankan pentingnya pengaktifan sistem common logistics tracking terintegrasi agar aliran bantuan dapat dipantau dan dialokasikan secara real-time sesuai kebutuhan di lapangan. Optimalisasi aid staging areas di lokasi strategis seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Bener Meriah turut diusulkan guna mempercepat proses penyimpanan, verifikasi, dan distribusi bantuan.
Selain aspek logistik, percepatan pemulihan listrik, telekomunikasi, dan akses transportasi darat, laut, serta udara dinilai krusial demi mendukung operasi tanggap darurat dan menjaga keberlanjutan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM yang menjadi tulang punggung masyarakat.
Dewan Profesor USK juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan berlanjut berdasarkan informasi BMKG. Oleh karena itu, respons cepat dan terkoordinasi dinilai sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang.
“Menegaskan komitmen nasional terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan menjadi kunci agar partisipasi internasional dapat dimaksimalkan,” tulis Dewan Profesor USK dalam penutup suratnya.
Surat terbuka tersebut menjadi bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan kalangan akademisi Aceh, sekaligus harapan agar pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dan terukur dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung.
