MoneyTalk, Jakarta – Wartawan senior Agustinus Edy Kristianto melontarkan kritik keras terhadap perilaku dan cara berpikir para pejabat negara yang dinilainya kian menjauh dari nilai adab, empati, dan etika berbangsa. Ia menyebut, persoalan bangsa hari ini bukan sekadar salah ucap, melainkan krisis moral dan kejiwaan di lingkar kekuasaan.
Edy mengawali refleksinya dengan mengingat petuah seorang ahli jiwa senior yang pernah mengajarinya cara menilai manusia. Menurutnya, ada tiga indikator utama untuk membaca kualitas seseorang: ucapan, reaksi spontan, dan selera humor.
“Ucapan adalah cermin pikiran. Orang yang bicaranya ngawur, besar kemungkinan isi kepalanya juga ngawur. Yang berbelit-belit patut diwaspadai karena berpotensi penuh muslihat. Dan yang terlalu santun, sering kali justru menyembunyikan kebohongan,” kata Edy, Jumat (19/12/2025).
Petuah itu, menurut Edy, kembali relevan setelah mencuatnya video mantan Menteri Luar Negeri Malaysia yang secara terbuka menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak berbudi bahasa dan perlu belajar adab serta sekolah lagi. Pernyataan tersebut menyusul komentar Tito yang dinilai meremehkan bantuan obat-obatan senilai US$60 ribu dari lembaga di Malaysia untuk korban banjir di Sumatra.
“Bantuan sekecil apa pun seharusnya dihargai. Bahkan 60 ringgit pun patut diucapkan terima kasih,” ujar mantan Menlu Malaysia tersebut.
Bagi Edy, cap “tidak berbudi bahasa” terhadap pejabat tinggi Indonesia bukan sekadar kritik personal, melainkan tamparan bagi martabat bangsa.
“Sebagai rakyat yang membayar pajak, saya malu dan merasa rugi. Uang negara dipakai menggaji pejabat yang dipermalukan di forum internasional,” tegasnya.
Edy menilai, rangkaian pernyataan ngawur pejabat justru muncul di tengah penderitaan rakyat akibat bencana alam di Sumatra. Ia menyoroti bagaimana Presiden justru berbicara soal rencana penanaman sawit di Papua, padahal salah satu penyebab bencana di Sumatra adalah masifnya alih fungsi hutan.
Ia mengutip riset Kompas (Desember 2025) yang mencatat alih fungsi hutan menjadi kebun sawit terbesar terjadi di Sumatra Utara seluas 354.865 hektare, disusul Sumatra Barat 176.330 hektare dan Aceh 159.581 hektare.
Di saat bersamaan, Menko Pangan justru pamer gotong beras, berfoto sambil menghisap cerutu, dan melakukan safari podcast untuk membela diri dari kritik publik. Sementara Menteri Kesehatan disebut berkelakar soal pengiriman tenaga kesehatan naik pesawat Hercules agar Presiden bisa berfoto saat pelepasan.
“Itu bukan empati, itu pencitraan murahan,” sindir Edy.
Tak hanya soal bencana, Edy juga mengungkit sederet pernyataan pejabat lain yang dinilainya mencerminkan kualitas berpikir yang memprihatinkan. Mulai dari Menteri ESDM yang berkata tak peduli SPBU swasta dijadikan tempat pijat, hingga ancaman mengisi tangki dengan es batu. Juga pernyataan mantan Wamenaker soal gaji Rp11 juta dan “pintar-pintar nyopet” untuk tambahan penghasilan.
Kasus mobil pengantar MBG yang menabrak siswa SD di Jakarta juga tak luput dari sorotan. Alih-alih membahas standar keselamatan dan seleksi SDM, pejabat terkait justru melontarkan ide membeli kostum Power Rangers demi meningkatkan semangat makan siswa.
“Itu guyonan busuk. Anak-anak jadi korban, tapi pejabatnya bercanda,” tegas Edy.
Edy menegaskan, persoalan ini bukan soal kemampuan teknis komunikasi atau kurangnya pelatihan public speaking. Ia mengingatkan bahwa Tito Karnavian adalah pemegang gelar PhD Strategic Studies dari Singapura dengan predikat excellent.
“Artinya jelas, ijazah tinggi tidak otomatis berbanding lurus dengan adab dan kualitas berpikir,” ujarnya.
Menurut Edy, masalah utama terletak pada sistem politik dan kualitas manusia yang mengisinya. Nasionalisme dan jargon “negara kita kaya” tak akan menyelesaikan krisis etika, empati, dan kejujuran di lingkar kekuasaan.
“Bangsa itu konsep imajiner. Yang nyata adalah manusia-manusianya. Kualitas bangsa ditentukan kualitas manusianya,” kata Edy.
Ia menutup dengan peringatan keras: kekuasaan bisa direbut, jabatan bisa diakali, dan persepsi publik bisa direkayasa. Namun wibawa dan kredibilitas tidak bisa dipalsukan.
“Celakanya, dua hal itu justru absen dari pejabat kita hari ini,” pungkasnya.
