MoneyTalk, Jakarta – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Dunia bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak mencerminkan keberpihakan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Menurut Cholil Nafis, sejak awal gagasan Board of Peace sudah bermasalah secara moral dan politik, karena digagas oleh Donald Trump yang selama masa kepemimpinannya dikenal sangat pro-Israel dan bahkan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
“Kalau kita lihat dari penggagasnya saja, ini sudah jelas tidak berpihak kepada Palestina. Donald Trump itu sangat dekat dengan Israel,” ujar Cholil Nafis dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Ia menyoroti fakta bahwa dalam struktur maupun keanggotaan Board of Peace terdapat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sosok yang oleh banyak komunitas internasional dianggap bertanggung jawab atas penjajahan dan kekerasan terhadap rakyat Palestina.
“Di dalamnya ada Netanyahu, sementara Palestina sebagai negara bahkan tidak diakui. Ini kan ironi besar. Bagaimana mungkin disebut dewan perdamaian tapi penjajah ada di dalamnya,” tegasnya.
Cholil Nafis juga mengkritik keras aspek iuran atau bayaran keanggotaan yang tetap harus ditanggung Indonesia. Menurutnya, kondisi ini justru merugikan secara politik dan etis.
“Aneh lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Kita bayar, tapi tidak mendapat posisi yang adil untuk memperjuangkan Palestina. Ini jelas tidak seimbang,” kata dia.
Sebagai negara yang sejak awal kemerdekaan secara konsisten mendukung perjuangan Palestina, Cholil Nafis menilai langkah bergabung dengan Board of Peace berpotensi merusak konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berpihak pada keadilan global.
“Atas dasar itu, menurut saya lebih baik Presiden Prabowo menarik diri saja dari keanggotaan Board of Peace. Indonesia harus tetap tegas berada di barisan pembela Palestina, bukan masuk dalam forum yang justru melegitimasi penjajahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, dukungan terhadap Palestina bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan amanat konstitusi dan komitmen moral bangsa Indonesia.
“Kalau soal perdamaian, Indonesia sudah jelas posisinya: perdamaian yang adil, bukan perdamaian versi penjajah,” pungkas Cholil Nafis.
