MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengingatkan pemerintahan Prabowo Subianto agar mewaspadai skenario penciptaan “martir politik” yang berpotensi menggoyang stabilitas kekuasaan.
Dalam keterangannya, Amir menegaskan bahwa martir dalam konteks politik bukan sekadar korban biasa, melainkan simbol yang dibangun secara sistematis untuk memicu emosi publik dan menciptakan tekanan terhadap pemerintah.
“Martir itu bisa diciptakan. Ia dijadikan simbol ketidakadilan untuk memantik kemarahan rakyat. Jika ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat luas,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Dalam analisa intelijennya, Amir menggambarkan bahwa proses lahirnya “martir politik” bukanlah peristiwa spontan, melainkan rangkaian yang saling terhubung. Ia menjelaskan bahwa biasanya dimulai dari sebuah insiden yang bisa berupa benturan sosial, konflik dengan aparat, atau kejadian yang tampak biasa. Namun peristiwa tersebut kemudian dibingkai ulang melalui narasi tertentu hingga korban diposisikan sebagai simbol ketidakadilan. Dari situ, emosi publik digerakkan secara masif melalui media sosial dan jaringan opini, sehingga kemarahan yang awalnya terbatas berubah menjadi tekanan politik yang luas dan terorganisir.
Menurut Amir, di era digital, rangkaian ini berlangsung sangat cepat. Apa yang dulu membutuhkan waktu panjang, kini bisa terjadi dalam hitungan jam. “Peristiwa kecil bisa berubah menjadi krisis nasional jika narasinya dimainkan secara sistematis,” katanya.
Amir menilai pemerintahan Prabowo Subianto saat ini berada dalam fase yang rawan. Tingginya ekspektasi publik serta belum solidnya komunikasi antarpejabat menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Dalam situasi seperti ini, satu peristiwa saja yang berhasil dibingkai sebagai simbol ketidakadilan dapat berkembang menjadi “martir politik” yang mengguncang legitimasi pemerintah.
Selain faktor eksternal, Amir juga menyoroti kelemahan internal, khususnya dalam komunikasi publik pejabat di lingkaran Istana. Ia mengkritik respons yang defensif terhadap pandangan pengamat, yang justru memicu reaksi negatif di ruang publik.
“Pejabat seharusnya berterima kasih atas kritik. Kritik itu seperti jamu—pahit, tapi menyembuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, komunikasi yang tidak empatik hanya akan memperbesar ketidakpercayaan masyarakat dan mempercepat penyebaran sentimen negatif.
Dalam konteks yang lebih luas, Amir menilai penggunaan “martir” sebagai alat delegitimasi kekuasaan merupakan pola lama dalam strategi geopolitik. Bedanya, saat ini efeknya jauh lebih kuat karena ditopang oleh kecepatan dan jangkauan media digital.
Simbol korban dapat dengan cepat menjadi alat untuk membangun legitimasi oposisi, menarik simpati publik, bahkan memengaruhi opini internasional.
Amir menegaskan bahwa kekuatan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh dukungan politik, tetapi juga oleh kemampuan mengelola persepsi publik. Dalam era informasi saat ini, narasi menjadi faktor kunci.
“Yang menentukan bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana peristiwa itu dipersepsikan. Jika salah kelola, satu martir bisa mengguncang kekuasaan,” pungkasnya.
