MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto, terkait strategi penyidik dalam mengusut dugaan penerimaan uang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan sinyal kuat bahwa kasus tersebut akan terus dikembangkan, termasuk kemungkinan menyeret pejabat tinggi di institusi tersebut.
Menurut Muslim Arbi, kehati-hatian Setyo Budiyanto dalam memberikan komentar ke publik justru menunjukkan bahwa KPK sedang menyiapkan langkah hukum yang lebih besar. Ia menilai publik tidak boleh melihat pernyataan Ketua KPK hanya sebagai jawaban normatif, melainkan sebagai kode bahwa penyidik tengah mendalami keterlibatan pihak-pihak lain.
“Pernyataan Ketua KPK itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa kasus ini tidak berhenti pada level bawahan atau penerima teknis saja. Ada kemungkinan penyidik sedang mengembangkan perkara hingga ke level pimpinan, termasuk Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (22/5/2026).
Muslim menilai, dalam praktik penegakan hukum di KPK, pimpinan lembaga antirasuah biasanya tidak akan membuka langkah penyidikan secara terang-terangan ke publik sebelum alat bukti dianggap cukup kuat. Karena itu, ucapan Setyo mengenai “strategi penyidik” menurutnya menjadi bagian penting yang patut dicermati.
“Kalau Ketua KPK mengatakan ada strategi dan prosesnya sedang diolah oleh kedeputian penindakan, itu berarti perkara ini serius. Biasanya KPK sedang mencocokkan fakta persidangan dengan berita acara pemeriksaan untuk menemukan konstruksi hukum yang lebih besar,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik terkait strategi pengusutan kasus dugaan penerimaan uang oleh sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului dalam memberikan tanggapan. Karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik,” kata Setyo kepada wartawan di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (21/5/2026).
Setyo juga menegaskan bahwa penyidik akan mencermati kembali kesesuaian antara berita acara pemeriksaan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Hasil pengolahan tersebut nantinya menjadi dasar langkah berikutnya yang akan ditempuh oleh KPK.
Bagi Muslim Arbi, pernyataan tersebut menandakan bahwa KPK tidak ingin gegabah, tetapi juga tidak ingin membiarkan perkara berhenti di tengah jalan. Ia menilai publik kini menunggu keberanian KPK dalam menuntaskan dugaan korupsi di tubuh Bea Cukai yang selama ini kerap menjadi sorotan.
“Kasus-kasus di Bea Cukai selama ini sering menimbulkan pertanyaan publik karena menyangkut arus barang impor, fasilitas kepabeanan, hingga dugaan permainan yang nilainya besar. Karena itu, jika KPK serius membongkar perkara ini, publik tentu akan mendukung,” katanya.
Muslim juga menilai posisi Dirjen Bea Cukai menjadi sorotan karena jabatan tersebut memiliki kewenangan strategis dalam sistem pengawasan keluar-masuk barang dan penerimaan negara. Menurutnya, apabila ada dugaan penerimaan uang oleh pejabat di lingkungan Bea Cukai, maka pengusutan harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.
“Jangan hanya berhenti pada pelaku lapangan. Harus ditelusuri aliran dana, siapa yang menerima, siapa yang memberi perintah, dan apakah ada jaringan sistematis di dalamnya,” tegasnya.
Ia mengatakan, langkah KPK dalam mengembangkan kasus ini juga akan menjadi ujian serius terhadap komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor penerimaan negara.
Menurut Muslim, Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menegaskan pentingnya membersihkan aparat negara dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, ia menilai aparat penegak hukum harus menangkap pesan politik tersebut dengan langkah konkret.
“Kalau pemerintah serius memberantas korupsi, maka kasus seperti ini harus dibuka terang-benderang. Jangan sampai publik melihat ada perlindungan terhadap pejabat tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Muslim Arbi menilai pengembangan perkara ini berpotensi membuka tabir praktik lama yang selama ini disebut-sebut terjadi di sektor kepabeanan. Ia mengatakan institusi Bea Cukai merupakan salah satu titik rawan karena berkaitan langsung dengan aktivitas impor dan ekspor bernilai besar.
“Ini bukan hanya soal individu, tetapi soal tata kelola dan kultur birokrasi. Kalau ada praktik penerimaan uang secara sistematis, maka reformasi total diperlukan,” katanya.
