MoneyTalk, Jakarta – Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program pembagian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut mencapai nilai Rp100 miliar.
Dalam pernyataannya di Bandung, Jumat (29/5/2026), Rizal menilai penggunaan dana negara untuk pengadaan hewan kurban harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka kepada publik.
“KPK mestinya tidak peduli besaran nilai, yang penting hasil korupsi. Meski hanya Rp100 miliar, itu tetap uang rakyat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan,” ujar Rizal.
Ia meminta KPK menelusuri proses pengadaan sapi kurban, mulai dari pihak penjual, harga pembelian, hingga distribusi ke daerah-daerah maupun komunitas penerima.
“Usut beli sapi ke siapa, dengan harga berapa, lalu dikirim ke daerah atau komunitas mana saja,” katanya.
Rizal juga menyinggung dugaan adanya kepentingan politik dalam program pembagian sapi kurban tersebut. Ia menilai program yang menggunakan dana negara berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menuju Pemilu Presiden 2029.
Menurutnya, Presiden seharusnya dapat berkurban menggunakan dana pribadi mengingat latar belakang kekayaan yang dimilikinya.
“Prabowo itu orang kaya. Jika ingin menunjukkan kecintaan kepada rakyat, bisa saja berkurban dengan harta pribadi, bukan menggunakan APBN,” ucapnya.
Selain itu, Rizal mengkritik pernyataan Menteri Agama yang menyebut penggunaan APBN untuk kurban tidak menjadi masalah karena uang negara kembali kepada rakyat. Ia menilai pandangan tersebut terlalu sederhana dan mengabaikan prinsip tata kelola keuangan negara.
Dalam pernyataannya, Rizal turut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kegiatan keagamaan tetap harus dilaksanakan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan aturan hukum yang berlaku.
“KPK jangan kembali gagal mengusut dugaan penyimpangan penggunaan uang negara. Jika memang ada masalah, harus dibuka secara terang kepada publik,” pungkasnya.
Sebelumnya, publik ramai memperbincangkan program distribusi sapi kurban Presiden yang disebut mencapai lebih dari seribu ekor di berbagai daerah Indonesia.
