MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan kebangsaan Sutoyo Abadi menilai bahwa seorang presiden berpotensi berada dalam genggaman oligarki apabila sistem politik yang berjalan tidak mampu membebaskannya dari ketergantungan terhadap kekuatan modal dan elite politik yang menopang kemenangan dalam pemilu.
Dalam rilis yang diterima, Kamis (18/6/2026), Sutoyo Abadi menyampaikan pandangannya dalam tulisan berjudul “Presiden Dalam Genggaman Oligarki”.
Menurutnya, seorang presiden bisa memenangkan pemilu melalui berbagai rekayasa politik yang didukung survei, teknologi informasi, hingga kecerdasan buatan (AI), sehingga pada akhirnya memperoleh legitimasi kemenangan secara prosedural.
“Seorang presiden bisa memenangkan pemilu dari hasil rekayasa survei, dipandu IT berbasis AI dalam hitungan detik sangat mudah merubah suara unggul untuk menandai legitimasi kemenangannya. Dampak ikutannya presiden akan terkooptasi,” ujar Sutoyo.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi elektoral memberikan legitimasi prosedural seolah-olah berasal dari suara mayoritas rakyat. Namun dalam praktiknya, presiden yang terpilih justru dikepung oleh oligarki, elite partai politik, dan kelompok buzzer yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan pendukung kekuasaan.
“Dari sinilah mandat rakyat dinegosiasikan sebagai jasa pemilik rekayasa dan atau modal kemenangannya. Oligarki sangat lentur beradaptasi dengan kekuasaan,” katanya.
Sutoyo menilai seorang presiden yang ingin mandiri akan menghadapi berbagai keterbatasan politik. Di satu sisi harus berbagi kekuasaan dengan partai-partai yang berada di parlemen, sementara di sisi lain agenda perubahan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan dengan elite lama.
“Presiden ingin mandiri tetapi harus bagi-bagi kekuasaan dengan partai-partai, agenda perubahan harus ada keseimbangan dengan elit lama. Terlalu akomodatif diserap status quo, terlalu konfrontatif beresiko kehilangan stabilitas,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa upaya keluar dari tekanan oligarki tidak cukup hanya mengandalkan keberanian pribadi seorang presiden, melainkan harus ditopang oleh penguatan legitimasi politik yang bersumber dari rakyat.
“Mungkin presiden ingin keluar dari tekanan oligarki. Tidak akan bisa kalau hanya mengandalkan keberanian personal, ia harus memperkuat basis legitimasinya,” tegasnya.
Sutoyo kemudian mengaitkan persoalan legitimasi dengan konsep yang dikemukakan filsuf Jerman, Jurgen Habermas. Menurutnya, legitimasi yang bersifat alami lahir dari rasionalitas, keterbukaan, dan kemampuan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara jujur kepada publik.
“Jurgen Habermas menyebut legitimasi lahir dari rasionalitas, ketika kebijakan bisa dijelaskan secara terbuka dan setiap keputusan dipertanggungjawabkan secara jujur,” katanya.
Karena itu, transparansi, keadilan, dan kejujuran menurutnya harus menjadi sumber daya politik utama, bukan sekadar nilai etika.
“Presiden yang konsisten harus adil, bisa bicara jujur kepada rakyatnya. Bukan dan tidak terus bersembunyi dalam ruang gelap tawar-menawar di belakang layar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sutoyo menilai legitimasi prosedural saja tidak cukup. Ia mendorong penguatan fondasi konstitusi serta menghidupkan kembali lembaga pengawasan negara sebagai syarat mutlak untuk mengurangi ketergantungan kekuasaan terhadap patronase politik.
“Legitimasi prosedural saja tidak akan cukup, fondasi konstitusi harus diperkuat. Singkirkan kekuatan patronase yang membelenggu menjadi ketergantungan karena jasa saat pilpres sebagai modal kemenangan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa alasan tersebut menjadi dasar mengapa dirinya terus mendorong negara kembali kepada UUD 1945 asli.
“Itulah yang tiada henti-hentinya negara diminta segera kembali ke UUD 45 asli. Tanpa itu setiap presiden akan tersekap dan tersandera oleh kekuatan kapitalis sebagai sponsor, harus kompromi dengan oligarki hitam,” ujarnya.
Selain itu, Sutoyo juga mengkritisi pola pembentukan koalisi pemerintahan yang menurutnya masih didominasi politik bagi-bagi jabatan. Ia mengusulkan peningkatan standar meritokrasi dan perekrutan kabinet yang berbasis profesionalisme.
“Eksistensi koalisi harus diperbaiki dengan menaikkan standar meritokrasi, bukan politik bagi-bagi jabatan. Kabinet harus direkrut teknokrat profesional, bukan asal-asalan bagi-bagi kekuasaan,” katanya.
Menurutnya, oligarki pada dasarnya tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat, melainkan pada konsentrasi sumber daya dan penciptaan ketergantungan politik.
“Tidak ada kamusnya oligarki orientasi pada kesejahteraan rakyat. Oligarki kuat karena konsentrasi pada sumber daya, orientasi politiknya membuat ketergantungan politik kekuasaan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa politik bukanlah panggung balas dendam, melainkan seni mengelola berbagai kemungkinan. Karena itu perubahan harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan resistensi yang berlebihan.
“Pemutusan total akan memicu resistensi tersembunyi. Mungkin dibutuhkan reposisi perlahan menggeser pusat gravitasi kekuasaan tanpa membuat guncangan drastis,” katanya.
Sutoyo menambahkan bahwa sejarah menunjukkan pemimpin yang membangun institusi akan lebih tahan menghadapi tekanan dibanding mereka yang hanya mengandalkan popularitas atau pidato-pidato verbal.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa pembebasan presiden dari tekanan oligarki bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sistem politik secara keseluruhan.
“Mandat rakyat selalu akan berhadapan dengan kalkulasi elite. Maka pertanyaannya bukan hanya apakah presiden berani, tetapi apakah sistem memungkinkan keberanian itu bertahan,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tanpa kembali kepada UUD 1945 asli, presiden siapa pun akan tetap berada dalam cengkeraman oligarki.
“Tanpa kembali pada UUD 45 asli, presiden akan tetap dalam genggaman dan milik oligarki. Presiden siapapun dia akan terus berdiri dan berada antara tekanan rakyat dan harapan mereka dengan bandar kekuasaan yang telah membiayai jalan menuju tampuk kekuasaan,” pungkasnya.
