MoneyTalk, Jakarta – Pengamat sosial-politik Sutoyo Abadi menilai kalangan mahasiswa mulai menunjukkan sikap kritis terhadap kondisi ekonomi nasional,
Dalam rilis yang diterima, Rabu (10/6/2026), Sutoyo menegaskan bahwa mahasiswa secara historis memiliki peran sebagai agen perubahan (agent of change), pilar masa depan bangsa (iron stock), dan pengontrol sosial (social control). Menurutnya, melalui pemikiran kritis dan kepekaan sosial, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk merespons berbagai persoalan bangsa.
Ia menyebut, setelah sebelumnya memilih mengamati perkembangan situasi ekonomi, mahasiswa kini mulai memberikan ultimatum kepada pemerintah agar mampu mengendalikan pelemahan rupiah dalam waktu 18 hari sejak 9 Juni 2026.
“Mahasiswa melihat nilai tukar rupiah terus terpuruk dan dampaknya semakin dirasakan masyarakat. Kondisi ini tidak bisa dianggap remeh atau dijawab dengan kelakar,” kata Sutoyo.
Menurutnya, pelemahan rupiah telah memunculkan berbagai dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui kenaikan harga barang impor dan menurunnya daya beli.
Sutoyo mengutip pandangan pakar komunikasi krisis W. Timothy Coombs yang menyebut bahwa negara yang menghadapi krisis harus membangun strategi komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan emosional publik.
Namun, ia menilai pemerintah justru cenderung menggunakan pendekatan yang berupaya mengecilkan persoalan atau diminish strategy, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara narasi yang disampaikan elite dengan realitas yang dirasakan masyarakat.
“Ketika retorika pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi rakyat, yang muncul bukan simpati, melainkan antipati,” ujarnya.
Ia juga mengkritik respons pemerintah yang dinilai lebih banyak melakukan pembenaran (excuse strategy) ketimbang memberikan solusi konkret atas tekanan ekonomi yang sedang berlangsung.
Menurut Sutoyo, mahasiswa melihat adanya jurang yang semakin lebar antara kehidupan masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dengan gaya hidup para pejabat yang dinilai masih mempertontonkan kemewahan.
“Mahasiswa tidak lagi membutuhkan retorika. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata untuk menyelamatkan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Sutoyo menilai pemerintah semestinya mengambil langkah yang lebih akomodatif dengan membuka ruang kritik, meningkatkan transparansi, serta mengakui berbagai kelemahan dalam pengelolaan risiko fiskal dan moneter.
Ia mengingatkan bahwa jika pemerintah terus meremehkan pelemahan rupiah dan membiarkan ketidakpastian ekonomi berlangsung, maka akumulasi kekecewaan publik berpotensi berkembang menjadi gelombang perlawanan sosial yang lebih besar.
Dalam pernyataannya, Sutoyo menyebut mahasiswa telah memberikan batas waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan kemampuan mengendalikan fluktuasi nilai tukar rupiah.
“Jika pemerintah tetap bersikap pongah dan tidak mengakui adanya kegagalan dalam mengelola perekonomian, maka api krisis berpotensi membesar. Reformasi Jilid II bisa menjadi risiko politik yang sulit dibendung,” katanya.
Ia menambahkan, akumulasi kemarahan dan kekecewaan masyarakat yang terus meningkat dapat berkembang menjadi gerakan yang menuntut pertanggungjawaban politik dari pemerintah.
“Ketika komunikasi publik gagal menjawab keresahan rakyat dan kondisi ekonomi terus memburuk, maka potensi perlawanan sosial akan semakin terbuka,” pungkasnya.
