MoneyTalk.id, Jakarta – Aktivis dan pegiat media sosial, Islah Bahrawi, melontarkan kritik tajam terkait dugaan minimnya penegakan hukum dalam kasus kematian peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang dikaitkan dengan program pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Melalui pernyataannya di media sosial, Islah membandingkan kasus tersebut dengan kegiatan orientasi mahasiswa atau ospek di kampus yang selama ini kerap menjadi perhatian aparat penegak hukum apabila menimbulkan korban jiwa.
“Ospek di kampus saja kalau ada satu orang yang meninggal pasti diusut penegak hukum. Dikejar sampai ke pucuknya. Latsarmil Kopdes ini lima orang meninggal, terus dibiarkan saja karena melibatkan struktur tentara, begitu?” tulis Islah, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, negara tidak boleh menerapkan standar ganda dalam penegakan hukum. Ia mempertanyakan mengapa kasus yang melibatkan unsur sipil sering diproses secara serius, sementara kasus yang diduga melibatkan institusi militer justru dinilai berjalan lamban.
“Tajam ke sipil, tumpul ke tentara. Negara hukum macam apa kita ini?” lanjutnya.
Pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik. Sejumlah pihak mendukung desakan agar kasus kematian peserta pelatihan diusut secara transparan dan menyeluruh. Mereka menilai setiap kematian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga negara harus mendapatkan perhatian serius demi menjamin akuntabilitas.
Di sisi lain, hingga kini publik masih menunggu hasil investigasi resmi terkait penyebab kematian para peserta serta kemungkinan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Kasus ini pun menambah sorotan terhadap pelaksanaan program pelatihan yang melibatkan pendekatan semi-militer dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa. Desakan evaluasi menyeluruh terhadap konsep dan mekanisme pelatihan semakin menguat seiring munculnya pertanyaan publik mengenai aspek keselamatan peserta dan pertanggungjawaban penyelenggara.
