MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai peluang PDI Perjuangan (PDIP) bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan semakin terbuka apabila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi menjadi bagian dari pemerintahan.
Menurut Muslim, selama ini keberadaan Gibran menjadi salah satu faktor yang menghambat terbangunnya komunikasi politik yang lebih baik antara PDIP dan pemerintahan Prabowo. Ia menilai hubungan politik PDIP dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengalami keretakan yang sangat dalam sejak Pilpres 2024.
“Persoalan yang menjadi ganjalan bagi PDIP adalah keberadaan Gibran. Hubungan PDIP dengan Jokowi sudah sangat buruk. Jokowi maupun Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Muslim Arbi, Jumat (24/7/2026).
Muslim menilai, apabila dinamika politik nasional berubah dan Gibran tidak lagi berada dalam pemerintahan, maka ruang rekonsiliasi politik antara Prabowo dan PDIP akan semakin terbuka.
Ia menjelaskan, keretakan hubungan antara PDIP dan Jokowi mulai mengemuka menjelang Pilpres 2024 ketika Jokowi dinilai memberikan dukungan politik kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sikap tersebut berseberangan dengan keputusan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Menurutnya, perbedaan sikap politik itu kemudian memicu konflik internal yang berujung pada putusnya hubungan politik antara PDIP dengan Jokowi beserta sejumlah kader yang memilih mendukung Prabowo.
“Selama persoalan itu belum menemukan titik temu, hubungan politik PDIP dengan pemerintahan Prabowo akan tetap menyisakan jarak,” ujarnya.
Muslim menilai konfigurasi politik nasional sangat dinamis. Karena itu, jika hambatan politik tersebut hilang, komunikasi antara elite PDIP dan Presiden Prabowo berpotensi berkembang menjadi kerja sama politik yang lebih erat.
Selain itu, ia berpendapat keberadaan Gibran masih menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai bagian dari pengaruh politik Jokowi di pemerintahan.
“Pemerintahan Prabowo selalu mendapatkan sorotan karena keberadaan Gibran dan dianggap masih dikendalikan Jokowi,” katanya.
Muslim juga menyoroti posisi Gibran dalam sejumlah kegiatan kenegaraan. Menurutnya, penempatan posisi duduk Wakil Presiden yang sejajar dengan para menteri, bukan berdampingan dengan Presiden, merupakan hal yang tepat.
“Prabowo harus mendengar aspirasi rakyat dengan segera menyingkirkan Gibran,” ucapnya.
Lebih lanjut, Muslim menilai Presiden Prabowo memiliki kepentingan membangun stabilitas pemerintahan melalui dukungan politik yang lebih luas di parlemen. Di sisi lain, PDIP sebagai partai dengan perolehan kursi terbesar di DPR tetap menjadi kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan.
Karena itu, ia berpandangan peluang terciptanya rekonsiliasi politik antara Prabowo dan PDIP bukan sesuatu yang mustahil apabila konfigurasi politik nasional mengalami perubahan.
