MoneyTalk.id, Jakarta – Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari), Habib Umar Alhamid, memberikan peringatan keras terkait beredarnya wacana dan kabar mengenai pelibatan aparat TNI/Polri dalam pengawalan serta pendampingan penarikan pajak. Menurutnya, langkah semacam itu sangat berbahaya bagi stabilitas sosial dan ekonomi nasional yang tengah menghadapi tantangan berat.
Habib Umar menilai, menerjunkan aparat keamanan dalam urusan administrasi perpajakan berpotensi besar disalahartikan oleh publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan, kehadiran aparat bersenjata justru dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi negara terhadap rakyatnya sendiri.
“Adanya kabar kalau penarikan pajak akan dikawal atau didampingi oleh TNI/Polri sangatlah berbahaya dalam keadaan ekonomi bangsa saat ini. Pasalnya, hal itu bisa dianggap sebagai upaya intimidasi bagi rakyat oleh penguasa atau negara,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu (26/7/2026).
Merespons isu tersebut, Habib Umar meminta secara tegas kepada Presiden RI dan Panglima TNI agar lebih bijak dalam mendistribusikan kewenangan dan tugas pokok fungsi (tupoksi) militer. Ia mengingatkan agar institusi militer tidak diberi beban pekerjaan di luar batas kewajaran.
“Saya meminta kepada Presiden dan Panglima TNI untuk jangan coba-coba atau memberikan job kepada TNI yang tidak wajar. Hal itu sama saja dengan menghunuskan senjata terhadap rakyat sendiri,” tegasnya.
Ia juga menyentil berbagai lembaga maupun kementerian agar berhenti memanfaatkan nama dan kekuatan TNI demi kepentingan sektoral atau operasional lembaga tertentu.
“Dan saya ingatkan kepada setiap lembaga atau departemen, jangan lagi ada yang menggunakan TNI untuk kepentingan internalnya,” jelasnya.
Tak hanya menyoroti masalah pengawalan pajak, Gentari juga menyoroti wacana penempatan prajurit aktif dalam jabatan-jabatan sipil. Habib Umar mengimbau agar aparatur negara dari unsur TNI dan Polri tidak menduduki jabatan struktural di ranah sipil selama belum memasuki masa pensiun secara resmi.
Menurut pandangannya, tumpang tindih peran antara militer dan sipil berisiko memicu resistensi publik yang berujung pada permusuhan dan kebencian sosial.
“Gentari menghimbau agar aparatur negara TNI/Polri tidak menjabat jabatan sipil kecuali sudah pensiun. Karena hal tersebut bisa menimbulkan kebencian dan keretakan hubungan antara aparatur dan masyarakat,” ungkapnya.
Habib Umar mengigatkan seluruh pemangku kebijakan untuk tidak mengabaikan sensitivitas publik.
“Ingat, rakyat mempunyai nurani dan mempunyai emosi yang juga ada batasnya. Saya katakan, jangan lagi ada niatan untuk membenturkan TNI dengan rakyat,” tuturnya mewanti-wanti.
Di akhir pernyataannya, Habib Umar menegaskan bahwa ruang gerak TNI dalam kehidupan bermasyarakat idealnya diarahkan pada kegiatan kemanusiaan dan pembangunan non-militer yang menyentuh kebutuhan dasar warga.
Penggunaan kekuatan TNI di luar fungsi pertahanan utama hanya boleh dan pantas dilakukan dalam situasi tanggap bencana serta program bakti masyarakat, seperti penanganan bencana alam atau percepatan pembangunan infrastruktur desa.
“TNI hanya boleh digunakan dan merespon cepat jika diperlukan dalam tanggap bencana. Misalnya membangun jalan dan jembatan di desa-desa, membantu korban bencana alam, dan aksi kemanusiaan lainnya,” jelasnya.
Pendekatan kemanusiaan inilah yang selama ini membentuk ikatan emosional kuat antara prajurit dan masyarakat.
“Hal-hal seperti itulah yang boleh dan sangat bagus dilakukan TNI, karena selama ini dikenal TNI-Lah yang paling dekat dengan rakyat. Cikal bakal TNI adalah rakyat—jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, itulah yang pas,” pungkas Habib Umar.
