MoneyTalk.id,Jakarta – Indikator Politik Indonesia memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya informasi yang mengatasnamakan hasil survei nasional Juli 2026. Melalui pernyataan tertulis yang diterbitkan pada 28 Juli 2026, lembaga tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah merilis maupun mempublikasikan hasil survei nasional pada Juli 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital yang mencatut nama Indikator Politik Indonesia sebagai sumber survei.
Dalam dokumen resmi bertajuk “Pernyataan Indikator tentang Survei Juli 2026”, lembaga tersebut menyampaikan dua poin utama.
Pertama, Indikator Politik Indonesia menegaskan bahwa tidak pernah merilis atau mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada Juli 2026.
Kedua, seluruh hasil survei resmi Indikator selalu diumumkan melalui website resmi dan kanal media sosial resmi milik lembaga tersebut. Dengan demikian, setiap informasi yang tidak berasal dari saluran resmi perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum dipercaya maupun disebarluaskan.
Masyarakat Diminta Mengacu pada Kanal Resmi
Direktur Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat,dalam surat pemberitahuan tersebut mengimbau masyarakat, media massa, serta seluruh pihak agar hanya menggunakan informasi yang dipublikasikan melalui kanal resmi Indikator.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap dinamika politik nasional.
Indikator menekankan bahwa setiap publikasi hasil survei selalu disampaikan secara terbuka melalui portal resmi lembaga dan akun media sosial resminya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun akademis.
Pentingnya Verifikasi Informasi
Fenomena beredarnya klaim survei tanpa sumber resmi menunjukkan pentingnya verifikasi informasi sebelum dipublikasikan atau dibagikan kepada masyarakat.
Pengamat komunikasi menilai penyebaran data survei yang tidak memiliki dasar resmi dapat menimbulkan disinformasi, terutama menjelang momentum politik atau ketika isu publik sedang menjadi perhatian luas.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian informasi dengan membandingkannya dengan publikasi resmi dari lembaga survei yang bersangkutan.
Pernyataan Resmi Diterbitkan 28 Juli 2026
Surat klarifikasi tersebut diterbitkan di Jakarta pada 28 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Direktur Indikator Politik Indonesia, Fauny Hidayat.
Melalui pernyataan ini, Indikator berharap tidak ada lagi pihak yang menggunakan atau menyebarkan informasi survei yang mengatasnamakan lembaga tersebut tanpa dasar publikasi resmi.
Dengan adanya klarifikasi ini, publik diharapkan lebih berhati-hati dalam menerima informasi mengenai hasil survei dan selalu mengutamakan sumber resmi sebagai rujukan utama.
