MoneyTalk.id,Jakarta – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Henri Subiakto menilai perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tekad mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa.
Henri mengatakan, pada usia 81 tahun, Indonesia idealnya sudah menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Menurutnya, tidak semestinya masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan keterbatasan akses pendidikan maupun layanan dasar.
“Harusnya dalam usia ini negara kita lebih maju dan lebih sejahtera dibanding sekarang. Idealnya tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam penderitaan kemiskinan dan kebodohan,” kata Henri, Selasa (18/8/2026).
Namun, ia menilai cita-cita tersebut masih belum sepenuhnya terwujud. Kondisi Indonesia saat ini, menurut Henri, masih cukup jauh dari gambaran ideal Indonesia Raya yang besar, maju, dan sejahtera.
Karena itu, setiap peringatan Hari Kemerdekaan, kata dia, harus menjadi momentum untuk kembali menegakkan tekad bersama dalam mendorong kemajuan bangsa.
Henri menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan, menurutnya, harus memberi perhatian pada literasi, keterampilan, kemampuan berpikir kritis berbasis digital, serta kemampuan memecahkan masalah.
Selain pendidikan formal, pemerintah juga perlu memperluas akses pelatihan keterampilan, reskilling, dan upskilling, khususnya di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi fondasi penting bagi daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
Di bidang pemerintahan, Henri mendorong perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi. Ia menilai penguatan institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi anggaran, serta reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan investasi dan kepercayaan publik.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas di seluruh level pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik.
“Jangan alergi kritik dan pengawasan, justru harus dijadikan alarm perbaikan,” ujarnya.
Menurut Henri, pembangunan ekonomi juga harus diarahkan agar lebih produktif dan inklusif. Diversifikasi komoditas ekspor, pengembangan manufaktur berbasis teknologi, ekonomi digital, pariwisata berkualitas, dan industri kreatif perlu terus diperkuat.
UMKM dan koperasi rakyat juga harus memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan, pasar, serta teknologi digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.
Henri juga menyoroti pentingnya stabilitas ekonomi makro dan perbaikan iklim investasi melalui kepastian hukum serta perizinan yang efisien. Hilirisasi, menurutnya, harus benar-benar memberikan nilai tambah berupa penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.
Di sektor infrastruktur, pembangunan dan perbaikan transportasi umum harus dilakukan secara lebih merata. Bersamaan dengan itu, Indonesia perlu mempercepat transisi energi bersih dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Pengelolaan sumber daya alam juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi tetap menjaga daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.
Pada sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, Henri mendorong modernisasi sistem kesehatan, pertanian, serta jaring pengaman sosial. Pemerintah juga harus terus mengatasi stunting, kemiskinan ekstrem, dan kesenjangan akses terhadap layanan dasar.
Namun, Henri menegaskan pembangunan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan meningkatkan kompetensi diri dan keluarga, menaati hukum, bersikap jujur, serta menolak praktik korupsi dan nepotisme di lingkungan masing-masing.
Ia juga mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha, mendukung produk dalam negeri berkualitas, aktif dalam komunitas, menjaga lingkungan, serta membangun dialog konstruktif untuk mencegah polarisasi.
Selain itu, masyarakat perlu menggunakan hak pilih secara cerdas sekaligus aktif mengawasi kebijakan publik.
Henri menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi negara maju, mulai dari bonus demografi, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis strategis hingga semangat gotong royong masyarakat.
“Kalau kurang maju berarti itu karena kualitas pemimpinnya tidak mampu mengubah potensi menjadi realitas,” tegasnya.
Meski demikian, Henri mengingatkan tidak ada solusi tunggal atau “resep ajaib” untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Kemajuan, kata dia, membutuhkan kombinasi kebijakan yang konsisten, investasi pada manusia, serta budaya kerja yang produktif dan berintegritas di seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui fokus jangka panjang yang disiplin, sehingga Indonesia bisa maju sebagai negara yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan adil,” katanya.
Henri berharap Indonesia tidak membuat rakyat kehilangan harapan akibat kebijakan maupun pernyataan pemimpin yang justru menimbulkan frustrasi, kemarahan, dan kekecewaan.
“Bukan malah rakyatnya dibuat hopeless, frustrasi, marah, dan kecewa karena melihat kebijakan dan ucapan-ucapan pemimpinnya,” pungkasnya.
