MoneyTalk.id, Jakarta – Guru Besar Universitas Nasional (Unas), Yuddy Chrisnandi, menyoroti pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi terkait prediksi politik bahwa kekuasaan Presiden Prabowo Subianto tidak akan bertahan hingga 2029.
Yuddy mempertanyakan sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai tidak menunjukkan keberatan terhadap pernyataan Budi Arie tersebut. Menurutnya, posisi Jokowi dalam tayangan saat Budi Arie menyampaikan pandangan politiknya menjadi perhatian publik.
“Pak Jokowi sepertinya, mohon maaf ini, tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Budi Arie terkait pernyataan insting politik kekuasaan Prabowo tidak sampai 2029,” kata Yuddy di podcast Forum Keadilan Madilog, Jumat (28/8/2026).
Ia menyebut Budi Arie selama ini kerap dianggap sebagai salah satu figur yang memiliki kedekatan politik dengan Jokowi. Karena itu, Yuddy menilai keberadaan Jokowi dalam situasi tersebut dapat memunculkan beragam tafsir politik.
Menurut Yuddy, apabila Jokowi mengetahui sebelumnya apa yang akan disampaikan Budi Arie, seharusnya Jokowi memilih untuk tidak berada dalam situasi tersebut.
“Pak Budi Arie ini dianggap corong Pak Jokowi. Andai saja Pak Jokowi mengetahui lebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, sebaiknya Pak Jokowi tidak berada di situ,” ujarnya.
Bahkan, kata Yuddy, jika Jokowi memang menyetujui Budi Arie menyampaikan pandangannya, seharusnya hal tersebut disampaikan secara terpisah tanpa melibatkan kehadiran Jokowi.
“Kalaupun Pak Jokowi menyetujui apa yang akan disampaikan oleh Pak Budi Arie, dia mengatakan, ‘Silakan Anda bicara sendiri tanpa harus ada saya,’” lanjutnya.
Yuddy menilai tayangan berdurasi sekitar 2 menit 31 detik tersebut memperlihatkan keberanian Budi Arie dalam memberikan narasi politik yang dinilai menantang kekuasaan pemerintahan saat ini.
“Tayangan 2 menit 31 detik itu cukup berani. Pak Budi Arie men-challenge kekuasaan yang ada sekarang ini dengan pandangan-pandangan naratif berdasarkan insting arah pernyataannya,” katanya.
Guru Besar Unas itu menilai pernyataan Budi Arie perlu dianalisis secara serius untuk mengetahui pesan politik yang sebenarnya hendak dibangun. Ia mempertanyakan apakah narasi tersebut merupakan bentuk ajakan perlawanan politik, upaya agitasi, atau sekadar penegasan bahwa kelompok politik yang beraliansi dengan Projo dan Jokowi masih memiliki kekuatan.
“Apa? Apakah mengajak makar, sedang mengagitasi, menggerakkan satu semangat perlawanan, atau juga ingin memperlihatkan bahwa aktor-aktor politik yang beraliansi dengan Projo seperti Pak Jokowi ini masih ingin dianggap memiliki kekuatan atau apa? Kan perlu dianalisis,” tegasnya.
Namun demikian, Yuddy meminta agar pernyataan tersebut tidak dibiarkan berkembang menjadi narasi yang menimbulkan kesan adanya dualisme kekuasaan di tengah pemerintahan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah harus tampil dengan narasi politik yang tegas bahwa kepemimpinan nasional saat ini berada sepenuhnya di tangan presiden yang sedang menjabat.
“Presiden Prabowo dan tim pemerintahnya tidak perlu ragu-ragu dengan narasi yang kuat yang menyatakan bahwa beliaulah pemimpinnya sekarang,” ujar Yuddy.
Ia menegaskan pentingnya menghentikan berbagai narasi politik yang berpotensi memunculkan persepsi adanya pusat kekuasaan lain di luar pemerintahan resmi.
“Jadi tidak ada lagi dualisme dalam narasi-narasi politik di publik,” pungkasnya.
