MoneyTalk, Jakarta – Mardigu Wowiek Prasantyo adalah seorang pengusaha dan penulis. Ia juga dikenal sebagai motivator dan analis ekonomi, yang kali ini membahas soal kebijakan dalam negeri. Melalui kanal YouTubenya pada Jumat (04/10), ia menarasikan kondisi sektor besi dan baja di Tiongkok.
Kondisi itu menurutnya berpotensi memengaruhi ekspor nikel Indonesia. Narasi ini penting karena bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Khususnya yang berkaitan dengan ketergantungan terhadap permintaan dari Tiongkok.
Industri baja di Tiongkok saat ini mengalami tekanan yang luar biasa akibat krisis properti yang berkepanjangan, ditambah dengan lesunya pertumbuhan ekonomi domestik. Sektor properti di Tiongkok yang sebelumnya menjadi motor penggerak permintaan baja, kini mengalami keterpurukan yang berimbas pada penurunan permintaan baja. Dampaknya, banyak pabrik baja yang mengalami kesulitan keuangan, dengan sekitar 75% produsen baja melaporkan kerugian di paruh pertama tahun 2024.
Pemerintah Tiongkok kemudian mengambil langkah konsolidasi untuk menyelamatkan industri baja, dengan menggabungkan lima perusahaan besar dalam skema “kawin paksa”. Hal ini akan membuat konsentrasi pasar di tangan segelintir perusahaan, yang menguasai hingga 60% produksi baja pada tahun 2025. Namun, meskipun upaya konsolidasi ini dapat mengurangi kerugian sektor baja, dampaknya juga memengaruhi negara-negara pemasok bahan baku seperti Indonesia.
Indonesia sebagai pemasok utama bahan baku nikel ke Tiongkok, terkena dampak langsung dari krisis industri baja ini. Sekitar 85% produk hilirisasi nikel Indonesia diekspor ke Tiongkok dalam bentuk nikel pig iron, feronikel, nikel matte, stainless steel, dan scrap nikel. Namun, karena penurunan permintaan baja, Tiongkok juga mengurangi pembelian nikel dari Indonesia. Hal ini menyebabkan kelebihan pasokan (over supply) di pasar nikel Indonesia.
Penurunan ekspor nikel ini berpotensi mengganggu neraca perdagangan Indonesia dan menekan pendapatan negara dari sektor ekspor. Apabila permintaan nikel dari Tiongkok terus menurun, Indonesia bisa menghadapi penurunan penerimaan devisa dari ekspor nikel. Hal ini bisa memperburuk defisit perdagangan dan membuat pembayaran utang luar negeri semakin sulit. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu negara pembeli besar ini menunjukkan risiko besar yang harus diwaspadai.
Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menggantungkan ekonominya pada ekspor bahan mentah ke Tiongkok. Sebagian besar komoditas mentah seperti nikel, batubara, dan minyak kelapa sawit, dipasarkan ke negara tersebut. Ketergantungan ini menciptakan risiko yang tinggi, di mana setiap fluktuasi ekonomi di Tiongkok dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Ketergantungan ekonomi seperti ini sangat rentan, dan para pengamat sudah memperingatkan Indonesia sejak lama untuk mengurangi ketergantungan ini dengan diversifikasi pasar.
Menurut Mardigu, kebijakan energi dan teknologi yang diterapkan di Tiongkok juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Saat ini, Tiongkok semakin memilih produk-produk baja yang diproduksi dengan emisi karbon rendah, yang membuat produk-produk baja dari Australia lebih kompetitif karena menggunakan teknologi hidrogen ramah lingkungan. Sebaliknya, industri baja Indonesia masih menggunakan teknologi berbasis batu bara yang lebih mencemari lingkungan. Ketertinggalan teknologi ini menghambat daya saing produk baja Indonesia di pasar global.
Mardigu menyoroti bahwa salah satu masalah besar dalam industri baja dan nikel Indonesia adalah ketergantungan pada teknologi yang kurang ramah lingkungan. Negara-negara maju telah beralih ke teknologi rendah karbon dalam proses produksi baja, sementara Indonesia tertinggal karena masih menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Seandainya 10 tahun lalu Indonesia mulai transisi teknologi hijau, mungkin saat ini posisi Indonesia dalam pasar global akan lebih kompetitif.
Transisi teknologi yang lebih ramah lingkungan ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam bentuk insentif yang memudahkan industri beralih ke teknologi rendah emisi. Sebagai contoh, pemerintah bisa memberikan insentif pajak atau bantuan finansial kepada perusahaan yang mulai menggunakan teknologi hidrogen dalam proses produksi baja. Langkah ini penting untuk menghadapi tantangan dari negara-negara yang sudah mengadopsi teknologi hijau dan semakin ketat dalam regulasi lingkungan.
Prediksi Mardigu menyatakan bahwa apabila kondisi industri baja di Tiongkok semakin memburuk, maka dampaknya akan dirasakan secara global. Dunia bisa menyaksikan krisis yang lebih buruk dibandingkan dengan krisis finansial tahun 2008 atau 2015. Kondisi ini bahkan memicu kekhawatiran di kalangan pengamat militer, yang mengaitkan sejarah ekonomi dunia dengan kemungkinan konflik militer sebagai salah satu solusi terakhir dalam menghadapi krisis.
Meski demikian, narasi ini sekaligus menjadi peringatan bagi Indonesia untuk siap menghadapi krisis dan melakukan langkah antisipasi. Mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah ke satu negara adalah salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan. Diversifikasi pasar dan peningkatan daya saing produk melalui adopsi teknologi ramah lingkungan harus menjadi prioritas. Jika tidak, ketergantungan berlebihan terhadap satu negara bisa membuat Indonesia rentan terhadap gejolak eksternal yang tak terduga.
Pernyataan Mardigu Wowiek di kanal YouTube-nya menjadi cerminan kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada Tiongkok. Dengan krisis yang melanda industri baja Tiongkok dan pergeseran global ke teknologi rendah karbon, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan daya saing ekspornya.
Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasar Tiongkok untuk produk nikel dan baja menjadi sinyal bahwa diversifikasi pasar dan adopsi teknologi hijau sangat mendesak. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, ketergantungan ini bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.(c@kra)
