MoneyTalk, Jakarta – Tuduhan bahwa Jokowi anti demokrasi bukanlah hal baru di ranah politik Indonesia. Tuduhan ini semakin mengemuka seiring dengan dinamika politik dan berbagai keputusan kontroversial yang muncul di masa pemerintahannya.
Artikel ini akan membahas tuduhan tersebut dengan merujuk pada wawancara Muhammad Qodari yang disiarkan oleh Cokro TV pada 9 Oktober 2024, serta sudut pandang intelektual Ulil Abshar Abdalla yang memaparkan perbedaan pandangan terkait isu tersebut.
Tuduhan terhadap Jokowi sebagai anti-demokrasi muncul dalam konteks berbagai keputusan politik, seperti dugaan pembegalan konstitusi, degradasi demokrasi, dan munculnya fenomena “kartel politik,” di mana partai-partai besar cenderung merapat ke pemerintahan.
Fenomena ini mengakibatkan lemahnya oposisi, yang dalam teori demokrasi diperlukan untuk memastikan adanya “check and balances” dalam pemerintahan. Dengan melemahnya oposisi, sebagian pihak menilai bahwa proses demokrasi di Indonesia menjadi terganggu.
Tuduhan ini diperkuat oleh beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai berpihak kepada pemerintah atau elite politik tertentu, salah satunya terkait dengan perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Hal ini mengakibatkan persepsi bahwa Jokowi dan lingkaran politiknya sedang merancang skenario untuk melanggengkan kekuasaan melalui keluarganya.
Dalam wawancara tersebut, Ulil Abshar Abdalla membagi pandangan politik di Indonesia menjadi dua mazhab: Mazhab SM dan Mazhab Q. Mazhab SM, yang mengacu kepada Saiful Mujani, adalah pandangan yang menekankan pada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Pandangan ini menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemerosotan akibat kartelisasi politik, lemahnya oposisi, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
Sementara itu, Mazhab Q, yang mengacu kepada Muhammad Qodari, melihat demokrasi sebagai sarana (wasilah) untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu percepatan kemajuan dan stabilitas politik. Demokrasi dalam pandangan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Menurut pandangan ini, yang terpenting adalah efisiensi pemerintahan dan kemaslahatan (kebermanfaatan) yang dihasilkan, bukan semata-mata menjaga prosedur demokrasi secara rigid.
Ulil, dalam analisisnya, cenderung mendukung pandangan Mazhab Q yang lebih pragmatis. Dia menilai bahwa meski demokrasi penting, ada maslahat lain yang harus diperhatikan, seperti stabilitas politik dan kemajuan ekonomi. Dalam konteks ini, Jokowi dianggap berhasil membawa Indonesia menuju kemajuan, meski mungkin beberapa pihak menganggap bahwa pengorbanan pada aspek demokrasi tidak dapat diabaikan.
Kritik Terhadap Mahkamah Konstitusi dan Tuduhan Pembegalan Konstitusi, Salah satu titik panas dalam tuduhan anti-demokrasi terhadap Jokowi adalah terkait peran Mahkamah Konstitusi (MK). Beberapa keputusan MK, termasuk yang terkait dengan usia calon presiden dan wakil presiden, dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu, termasuk keluarga Jokowi. Ini memunculkan tuduhan bahwa Jokowi berusaha mengkonsolidasikan kekuasaan melalui keluarganya dan merancang skenario politik untuk memastikan keberlangsungan dinasti politik.
Namun, Qodari menolak anggapan bahwa keputusan-keputusan MK tersebut merupakan bentuk pembegalan konstitusi. Ia menekankan bahwa keputusan-keputusan tersebut adalah bagian dari proses demokrasi yang wajar, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke MK jika merasa hak-haknya terlanggar oleh undang-undang. Sebagai contoh, ia membandingkan kasus gugatan batas usia calon wakil presiden dengan kasus yang diajukan oleh Adnan Purichta Ichsan terkait pembatasan keluarga calon kepala daerah.
Menurut Qodari, tuduhan bahwa MK berpihak atau melanggar prinsip-prinsip demokrasi hanya karena putusannya tidak menguntungkan pihak tertentu adalah simplifikasi yang berlebihan. Ia juga menyoroti bahwa tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa keputusan-keputusan MK tersebut merusak demokrasi di Indonesia.
Indeks Demokrasi Indonesia, Fakta atau Framing? Salah satu argumen yang digunakan oleh pihak yang menuduh Jokowi anti-demokrasi adalah penurunan skor demokrasi Indonesia dalam beberapa indeks global. Sebagai contoh, Indeks Demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat penurunan nilai dari 6,7 menjadi 6,5 pada 2022-2023. Namun, Qodari dengan tegas menyatakan bahwa penurunan 0,2 poin ini tidak berarti Indonesia jatuh dari kategori “flawed democracy” (demokrasi yang cacat) ke “hybrid regime” (rezim campuran), apalagi menjadi negara otoritarian.
Ia menjelaskan bahwa meskipun ada penurunan nilai, Indonesia tetap berada dalam kategori demokrasi, meskipun tidak sempurna. Pandangan bahwa Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi adalah framing yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi.
Dalam konteks ini, Qodari berargumen bahwa demokrasi Indonesia tetap kuat dan tidak ada bukti bahwa sistem demokrasi sedang berada dalam ancaman serius. Penurunan nilai tersebut, menurutnya, lebih mencerminkan dinamika politik yang biasa terjadi dalam negara-negara demokratis.
Tuduhan bahwa Jokowi anti-demokrasi adalah bagian dari narasi politik yang dibangun oleh lawan-lawan politiknya, terutama terkait dengan keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika politik yang melibatkan keluarganya. Namun, seperti yang disampaikan oleh Qodari dan Ulil Abshar Abdalla, tuduhan ini harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Demokrasi bukanlah satu-satunya indikator kemajuan bangsa, dan stabilitas politik serta kemaslahatan juga penting untuk diperhatikan.
Jokowi mungkin memiliki pendekatan yang pragmatis dalam menjalankan pemerintahannya, yang bagi sebagian pihak dianggap mengorbankan beberapa elemen demokrasi. Namun, sejauh ini, Indonesia tetap berada dalam jalur demokrasi, meski dengan segala tantangan yang dihadapi.(c@kra)
