MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyatakan pesimistis bahwa pemerintah Presiden-Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, akan mampu menyelesaikan persoalan yang ada di BUMN.
Meskipun pergantian kekuasaan terjadi dengan cepat, Uchok berpendapat hal ini tidak akan mampu membenahi BUMN.
“Karena memang BUMN walaupun berfungsi untuk membantu pemerintah, tapi sebetulnya dia itu adalah membantu untuk melayani kekuasaan. Makanya di dalamnya banyak namanya korupsi,” kata Uchok dalam diskusi Mencari Figur Ideal Kepala Badan BUMN pada Kamis (10/10) di Jakarta.
Dalam penjelasannya, Uchok mengungkapkan data terkait korupsi di BUMN selama beberapa tahun terakhir. Antara tahun 2005 hingga 2009, tercatat 177 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai 141 triliun.
Angka ini semakin meningkat pada periode 2010 hingga 2014. Di mana jumlah kasus melonjak menjadi 3.205 dengan kerugian sekitar 71,4 triliun. Selanjutnya dari 2015 hingga 2019 ada 3.492 kasus yang menyebabkan kerugian sebesar 74,2 triliun.
Di tahun 2020 hingga 2023 ditemukan 1.911 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 22,5 triliun. Jika dijumlahkan, dari tahun 2005 hingga 2023 terdapat total 10.350 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai 309,5 triliun.
“Ini baru 10 persen. Ini belum semuanya. Sepuluh persen di BUMN. Inilah yang gak bisa dibenahi,” kata dia.
Karena itu, menurut Uchok, meskipun Prabowo memiliki keinginan kuat untuk memastikan bahwa Badan BUMN ke depan dipimpin oleh individu-individu yang memiliki integritas, bersih dari praktik korupsi, dan memiliki kapasitas yang memadai, hal tersebut tidak akan mudah terwujud.
“Melihat pengalaman kita, Presiden atau Kementerian BUMN itu sangat bodoh jika memilih orang yang punya integritas. Sebab, jika mereka memilih orang yang memiliki integritas, itu justru akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri,” kata dia.
Kalaupun Prabowo berusaha mengangkat direktur atau komisaris yang memiliki integritas di BUMN, Uchok meragukan masa depan pemerintahan tersebut.
“Jadi, bisa gak Prabowo ini membenahi? Bisa gak Prabowo ini kita menginginkan komisarisnya, direkturnya, itu punya integritas,” imbuh dia.
