MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, acara bertajuk BNI Investor Daily Summit telah digelar pada Kamis, 10 Oktober lalu. Dalam acara tersebut Fahri Hamzah, Wakil Ketua Partai Gelora, kembali mengejutkan publik.
Fahri Hamzah mengungkap fakta-fakta terkait perilaku buruk sejumlah oknum partai politik. Fahri memang dikenal vokal dalam mengkritik sistem politik dan ekonomi Indonesia.
Tak kalah vokal, kali ini ia menyoroti bagaimana beberapa oknum partai politik memanfaatkan posisi mereka di pemerintahan dan parlemen untuk mencari keuntungan finansial. Caranya, melalui proyek-proyek strategis, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam pemaparannya, Fahri Hamzah mengungkap, banyak anggota partai politik yang terlibat dalam proyek-proyek besar pemerintah. Praktik ini tidak hanya terjadi di kementerian atau lembaga negara, tetapi juga dalam BUMN.
Konon, anggota parlemen sering kali mengintervensi jalannya tender proyek. Menurut Fahri, beberapa anggota DPR bahkan secara terang-terangan membawa kontraktor-kontraktor yang mereka “titipkan” untuk memenangkan proyek-proyek pemerintah.
“Kalau kalah tender, mereka ngamuk di ruang sidang,” ungkap Fahri dalam acara tersebut.
Hal ini menunjukkan betapa lemah pengawasan dan betapa buruk akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek strategis negara. Dampaknya tidak hanya merugikan BUMN yang seharusnya berfungsi sebagai pilar ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Di mana pihak swasta merasa tersaingi oleh campur tangan politisi.
Fahri Hamzah juga mengkritik keterlibatan partai politik dalam BUMN, yang menurutnya mengirimkan sinyal ganda kepada pasar.
“Market kita sebenarnya tidak fair karena sebagian dari pemainnya itu nebeng dan mendompleng kepada negara,” ujar Fahri.
Ia menyoroti bagaimana BUMN sering kali menjadi alat bagi partai politik untuk mencari keuntungan pribadi atau partai. Praktik ini, lanjutnya, tidak hanya merusak kepercayaan investor, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam dinamika pasar.
Menurut Fahri, sinyal yang dikirim oleh negara harus jelas dan tidak boleh ambigu. Ketidakpastian dan campur tangan politisi dalam proses tender atau proyek BUMN hanya akan membuat pasar semakin bingung. Hal ini berpotensi menurunkan minat investor, yang pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.
Oleh karena itu, Fahri mengusulkan agar regulasi terkait BUMN diperketat. Selain itu, peran BUMN dalam proyek strategis negara dipisahkan dari pengaruh partai politik.
Dalam diskusi tersebut, Fahri Hamzah juga menyebutkan harapannya kepada Prabowo Subianto. Seperti diketahui, kemungkinan besar Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia.
Fahri yakin Prabowo akan membawa perubahan signifikan dalam hal pengelolaan proyek-proyek negara, termasuk BUMN. Salah satu fokus utama yang diangkat oleh Prabowo, menurut Fahri, adalah untuk menghentikan kebocoran anggaran yang selama ini menjadi masalah kronis dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Prabowo dinilai memiliki visi untuk mengakhiri praktik-praktik yang merugikan negara, seperti “main proyek” oleh oknum partai politik. Salah satu strategi yang diusulkan oleh Prabowo adalah digitalisasi proses tender dan pengawasan anggaran agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan digitalisasi, peluang bagi pejabat atau pihak-pihak tertentu untuk “menyisipkan” kepentingan pribadi dalam proyek negara bisa diminimalisir.
Selain mengkritik peran partai politik dalam proyek BUMN, Fahri juga menyinggung soal buruknya sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, ketidakpastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang membuat proyek-proyek negara sering mangkrak.
“Banyak proyek mangkrak bertahun-tahun karena terjebak dalam sengketa hukum,” katanya.
Ia mencontohkan beberapa proyek yang tak kunjung selesai karena tersandera oleh proses hukum yang berlarut-larut, baik di pengadilan maupun di lembaga eksekutif.
Dalam konteks ini, Fahri menegaskan perlunya konsolidasi di berbagai sektor pemerintahan, terutama dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar sinyal yang dikirimkan kepada pasar lebih jelas dan tidak membingungkan.
Menurut Fahri, pengusaha akan merasa lebih nyaman berinvestasi jika mereka yakin bahwa negara memiliki regulasi yang baik dan tidak ada campur tangan politisi dalam pengelolaan proyek negara.
Tantangan Menuju Reformasi Sistem Proyek Negara
Paparan Fahri Hamzah dalam BNI Investor Daily Summit memberikan gambaran jelas tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mengelola proyek-proyek strategis negara.
Keterlibatan partai politik dalam proyek BUMN dan pemerintah bukanlah isu baru. Pengungkapan secara terbuka oleh tokoh sekelas Fahri Hamzah memberikan momentum untuk mendorong reformasi yang lebih serius.
Dengan pemimpin yang kuat dan visi yang jelas, seperti yang diharapkan dari Prabowo Subianto, Indonesia diharapkan bisa mengakhiri praktik-praktik buruk dalam pengelolaan proyek negara. Pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses tender, dan penghapusan campur tangan politisi adalah beberapa langkah penting yang harus diambil jika Indonesia ingin menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing di tingkat global.
Pada akhirnya, reformasi dalam pengelolaan proyek negara tidak hanya penting bagi stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partai politik yang selama ini sering dianggap korup dan tidak transparan.(c@kra)
