MoneyTalk, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru-baru ini menerima surat dari Presiden. Isi surat tersebut terkait permohonan pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Posisi strategis ini sekarang dijabat oleh Budi Gunawan, mantan jenderal polisi yang telah memimpin BIN sejak 2016. Dalam surat tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Letjen TNI Herindra, sebagai calon pengganti Budi Gunawan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi secara resmi mengajukan nama Herindra. Pengajuan nama melalui surat Presiden yang diserahkan ke DPR untuk mendapatkan pertimbangan.
“Jadi sudah diusulkan satu nama dari Presiden Jokowi, Surpres pergantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Puan, Selasa (15/10), dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Proses pengangkatan Kepala BIN merupakan salah satu hal penting dalam fungsi pengawasan DPR RI. Khususnya untuk memastikan bahwa pejabat terpilih memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Indonesia di bidang intelijen dan keamanan nasional. DPR RI memiliki peran untuk memberikan pertimbangan terhadap usulan ini, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.
Namun, pada periode 2024-2029 ini, DPR RI belum membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi dan badan-badan terkait yang biasanya berperan dalam proses pembahasan surat-surat presiden dan pengawasan lembaga negara. Akibatnya, DPR membentuk tim khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR untuk membahas surat tersebut. Salah satu anggota tim ini adalah Budi Djiwandono, keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Pimpinan DPR dari Fraksi Partai Gerindra.
Letjen TNI Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan, dikenal memiliki latar belakang militer yang kuat. Sebelum menjadi Wamenhan, Herindra telah menempati berbagai posisi strategis di lingkungan TNI, termasuk sebagai Kepala Staf Umum TNI. Pengalaman dan kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang merupakan mantan atasan langsungnya, menjadi salah satu alasan kuat di balik pencalonannya.
Sebagai Kepala BIN, Herindra nantinya akan dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan nasional. Isu-isu strategis seperti terorisme, separatisme, ancaman siber, serta dinamika politik regional dan global yang terus berubah akan menjadi fokus utama tugasnya. Selain itu, keamanan di Papua dan isu intelijen terhadap kegiatan radikalisme menjadi perhatian yang memerlukan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang matang di dalam tubuh BIN.
Pengangkatan Kepala BIN yang baru tak lepas dari dinamika politik di dalam tubuh pemerintahan dan DPR. Dengan belum terbentuknya AKD di DPR RI periode baru ini, tim khusus yang akan membahas surat presiden tersebut menjadi wadah sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR. Kehadiran Budi Djiwandono sebagai salah satu pimpinan tim khusus ini mencerminkan pengaruh Partai Gerindra dalam pembahasan ini.
Bagi Presiden Jokowi, penggantian Kepala BIN juga merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional menjelang tahun politik. Menjelang pemilihan presiden 2024, di mana isu-isu keamanan nasional cenderung meningkat. Jokowi kemungkinan besar ingin memastikan bahwa posisi Kepala BIN diisi oleh sosok yang dapat mendukung kebijakan keamanan pemerintahannya.
DPR RI kini memiliki tugas penting untuk memberikan pertimbangan terkait usulan pergantian Kepala BIN. Dengan terbatasnya waktu dan belum lengkapnya alat kelengkapan dewan, proses ini akan menjadi salah satu ujian pertama bagi DPR RI periode 2024-2029 dalam menjalankan peran pengawasannya.
Sementara itu, pencalonan Letjen TNI Herindra sebagai Kepala BIN menandakan langkah pemerintah untuk memperkuat sektor intelijen nasional di tengah berbagai tantangan keamanan yang dihadapi Indonesia.(c@kra)
