11 November 2026

Sawit

BANTEN, MoneyTalk – Petani sawit Provinsi Banten mengadakan kegiatan Focus Group Discussion di Kota Serang pada tanggal 5 – 7 Juli 2023 dengan membawa tema “Strategi Dan Peranan Penting BPDPKS dalam Mempercepat Peremajaan Sawit Rakyat Untuk Kesejahteraan Pekebun Provinsi Banten”

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Bapak Ir. H. Agus M. Tauchid S. M.Si. yang mewakili Pj Gubernur Banten.

Kegiatan ini diusung oleh DPW APKASINDO BANTEN dengan didukung Penuh oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Petani sawit provinsi Banten yang mengikuti kegiatan berjumlah 148 petani sawit yg terdiri dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak tentunya seluruh peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan FGD ini.

“FGD ini sangat bermanfaat bagi kami khsusnya dalam percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat” ucap peserta FGD, Sumarna.

JakartaMoneyTalk – Pemerintah menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas potensial yang diharapkan dapat berperan menjadi instrumen efektif dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja sekaligus pemerataan kesejahteraan.

Pasalnya, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap devisa negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Bangda, Kemendagri, Restuardy Daud, saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) di Best Western Premier The Hive, Jakarta, pada Rabu, (31/05/2023).

“Pemerintah terus mendorong upaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya dalam pengelolaan kelapa sawit,” kata Restuardy Daud.

Menurutnya, sosialisasi penyusunan dan penerapan RAD KSB merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Apalagi, sektor ini menjadi salah satu target prioritas pemerintah sesuai dengan tema dan agenda pembangunan, yaitu Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, dengan agenda prioritas pada RPJMN IV 2020-2024, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor minyak kelapa sawit (CPO dan turunannya) di tahun 2021 mengalami kenaikan paling tinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu sebesar US$ 27,6 miliar dengan pertumbuhan sebesar 58,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Melihat pertumbuhan tersebut, konsep keberlanjutan menjadi sangat dibutuhkan sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan saat ini, karena adanya keterbatasan lahan serta bertambahnya populasi dari masa ke masa.

“Pembangunan pertumbuhan kelapa sawit memerlukan kontribusi yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Rencana Aksi agar kita memiliki kesepahaman,” ungkap Restuardy.

Kepala Bidang Pertanian Keasdepan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Puji Wisudya Rakhmawati, menambahkan bahwa, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak kelapa sawit dunia dengan total produksi mencapai 46,8 juta ton cpo pada 2021 atau menguasai 58,74% dari total market share CPO dunia, serta mampu menyerap total 16,2 juta tenaga kerja (4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung).

“Terlepas dari hal itu, Kelapa Sawit Indonesia juga mengalami tantangan yang dapat mempengaruhi pangsa pasar Internasional yaitu tingkat keberterimaan Kelapa Sawit,” ucap Puji.

Mengenai tantangan yang dimaksud, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2019, tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) tahun 2019-2024.

“Perlunya segera melakukan pembenahan tata kelola industri sawit nasional, guna peningkatan daya saing dan meletakkan dasar fundamental sawit nasional yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.

“Termasuk mendorong peran serta para Pemda, karena daerah merupakan ujung tombak RAD KSB dari hulu ke hilir,” sambungnya.

Sebagai informasi, kegiatan Sosialisasi Penyusunan dan Penerapan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) dilakukan secara hybrid, dengan dihadiri lebih dari 150 peserta secara online dan 90 peserta offline. (MT)

JAKARTA, MoneyTalk – Harga referensi produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (tarif BLU BPDP-KS) atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE) periode 1–15 Mei 2023 adalah USD 955,53/MT.

Nilai ini meningkat sebesar USD 22,84 atau 2,45 persen dari harga referensi CPO periode 16–30 April 2023. Penetapan harga referensi CPO tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 940 tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, minyak goreng (Refined, Bleached, and Deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat neto ≤ 25 kg dikenakan BK USD 31/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 941 Tahun 2023 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25 Kg.

“Saat ini, harga referensi CPO mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar USD 124/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar USD 100/MT untuk periode 1-15 Mei 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

BK CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Kolom Angka 7 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 124/MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode 1–15 Mei 2023 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar USD 100/MT.

Peningkatan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kekhawatiran pasar akan menipisnya pasokan CPO dunia. Hal ini disebabkan adanya penurunan pasokan di Malaysia dan Indonesia akibat turunnya produksi, terutama karena libur Idulfitri.

Di samping itu, terdapat peningkatan permintaan CPO serta kebijakan The Fed dan Bank Sentral Uni Eropa yang menaikkan suku bunga acuan, sehingga mempengaruhi harga komoditas dunia termasuk CPO. Sementara itu, harga referensi biji kakao periode Mei 2023 ditetapkan sebesar USD 2.937,18/MT, meningkat sebesar USD 182,65 atau 6,63 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini berdampak pada peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) biji kakao pada Mei 2023 menjadi USD 2.638/MT, naik USD 178 atau 7,24 persen dari periode sebelumnya.

Peningkatan harga ini tidak berdampak pada BK biji kakao, yaitu tetap 10 persen sesuai Kolom 3 Lampiran Huruf B pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022.

Peningkatan harga referensi dan HPE biji kakao dipengaruhi adanya peningkatan permintaan kakao sementara pasokan kakao menurun. Hal ini disebabkan oleh petani kakao yang kekurangan pestisida dan pupuk akibat perang Rusia dengan Ukraina serta ekspor biji kakao dari Pantai Gading yang menurun.

Di sisi lain, HPE produk kulit tidak berubah dari bulan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa perubahan pada HPE produk kayu. Perubahan HPE tersebut terdapat pada produk kayu veneer dari hutan tanaman dan produk kayu olahan jenis rimba campuran yang turun USD 50/m3 dari bulan sebelumnya.

Di samping itu, produk veneer dari hutan tanaman untuk kotak kemasan (wooden sheet for packing box) dan produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman balsa, eukaliptus, dan lain-lain meningkat USD 50/m3.

Produk kayu olahan dari jenis sortimen lainnya jenis eboni meningkat USD 100/m3 dari bulan sebelumnya, produk kayu olahan jenis sortimen lainnya dari hutan tanaman sungkai meningkat USD 250/m3. Khusus kayu gergajian dari jenis merbau, naik USD 300/m3 dari bulan sebelumnya.

BK untuk produk kulit dan produk kayu tercantum pada Lampiran Huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. 123/PMK.010/2022. Penetapan HPE biji kakao, HPE produk kulit, dan HPE produk kayu tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 939 Tahun 2023 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

JAKARTA, MoneyTalk – Indonesia terkenal sebagai produsen utama dunia kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dunia. Indikator itu bisa terlihat dari sisi pangsa pasar di dunia.

Produk sawit Indonesia tercatat mencapai 59 persen pangsa pasar dunia. Baru setelah itu, di posisi kedua adalah Malaysia dengan penguasaan 25 persen. Gabungan negara lain baru menguasai 16 persen.

Namun, dikutip dari Indonesia.go.id, sejak pemberlakuan Undang-Undang Anti Deforestasi UE (European Union Deforestation Regulation/ EUDR) sejak akhir tahun lalu, produk sawit kedua negara sangat terpukul. Pasalnya, Uni Eropa segera memberlakukan regulasi baru itu sekitar Mei atau Juni 2023.

EUDR sendiri adalah regulasi Uni Eropa yang bertujuan mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap tujuh komoditas pertanian dan kehutanan, termasuk kelapa sawit. Kewajiban ini adalah untuk membuktikan bahwa barang yang masuk ke pasar Uni Eropa merupakan barang yang bebas dari deforestasi.

Regulasi itu diperkirakan akan diadopsi pada Mei atau Juni 2023. Bagi produsen kelapa sawit dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia, regulasi itu dinilai sebagai bentuk diskriminasi perdagangan dunia.

Sikap penolakan terhadap regulasi itu telah dinyatakan oleh petani sawit Indonesia. Para petani kelapa sawit itu tergabung ke dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Mereka menyampaikan keprihatinan karena produk kelapa sawit dianggap sebagai perusak lingkungan. Namun pertanyaannya, apakah adanya ganjalan dalam praktik perdagangan dunia dengan melakukan diskriminasi perdagangan oleh Uni Eropa membuat industri sawit Indonesia menjadi melemah?

Tentu jawabannya tidak. Apalagi, kontribusi industri sawit terhadap perekonomian sangat besar. Bahkan, subsektor itu mampu membantu Indonesia keluar dari berbagai krisis keuangan dan menutupi neraca perdagangan yang defisit.

Industri sawit dengan demikian berperan strategis pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam tulisan kali ini akan diulas strategi Indonesia menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi perdagangan, dengan lebih mengupayakan segera program penghiliran di industri itu sebagai bagian untuk meningkatkan nilai tambah produk.

Khusus soal penghiliran, dorongan agar pelaku usaha kelapa sawit di negeri ini menyegerakan program penghiliran sudah sering disuarakan oleh Presiden Joko Widodo. “Melalui hilirisasi, Indonesia akan memperoleh manfaatnya berupa kenaikan nilai yang berlipat-lipat.”

Tak dipungkiri, Indonesia perlu menengok ke negeri jiran dalam mengelola industri sawitnya. Malaysia memang lebih unggul dalam melakukan hilirisasi, sehingga menjamin aliran pasokan produknya ke pasar dunia.

Mereka lebih kompetitif dalam pemasaran dan layanan ke konsumen dunia. Bayangkan, dalam konteks hilirisasi, kini nilai tambah produk sawit Indonesia hanya memproduksi 47 produk turunan dari produk sawit. Indonesia masih mengandalkan CPO dan minyak goreng.

Sebaliknya, Malaysia telah memproduksi sekitar 100 jenis produk turunan CPO dan hampir semuanya telah dipasarkan di pasar regional dan internasional.

Dorong Hilirisasi Produk Sawit

Kementerian Perindustrian (Kemenperin), sebagai pemangku kepentingan industri berbasis agro, telah mendorong hilirisasi berbasis sumber daya alam agar dapat terus memacu nilai tambah ekonomi. Salah satunya, dengan mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit.

Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi pusat produsen produk turunan minyak sawit dunia pada 2045. Selain itu, diharapkan hal tersebut juga dapat membuat Indonesia menjadi penentu harga CPO global.

Pasalnya, Indonesia sudah menguasai pasar ekspor CPO sebesar 55 persen lebih. Tentu apresiasi juga patut diberikan kepada pemerintah.

Pasalnya, kebijakan pembentukan perusahaan holding, gabungan sejumlah PT Perkebunan Negara (PTPN), bernama Palm Co, yang diarahkan khusus mengelola bisnis sawit dari hulu ke hilir, akan mendorong penghiliran industri sawit.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kinerja sebenarnya dari industri sawit pascapenerapan EUDR? Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat, produksi minyak sawit Indonesia pada awal tahun ini stagnan dan stoknya cenderung turun.

Asosiasi itu melaporkan produksi CPO pada Januari 2023 sebesar 3,89 juta ton dan minyak inti sawit (PKO) sebesar 370.000 ton yang relatif sama dengan produksi CPO pada Januari 2022 sebesar 3,86 juta ton dan PKO sebesar 365.000 ton.

Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, produksi CPO pada Januari 2023 lebih rendah sekitar 9,5 persen. Itu disebabkan faktor musiman dibandingkan dengan produksi CPO pada bulan sebelumnya, yakni sebesar 4,3 juta ton.

Khusus konsumsi dalam negeri CPO dan PKO, Gapki mencatat pada Januari 2023 sebesar 1,786 juta ton lebih tinggi dari konsumsi Januari 2022 sebesar 1,49 juta ton.

“Tetapi lebih rendah dari konsumsi Desember 2022 sebesar 1,93 juta ton,” ujarnya dalam pernyataan resminya.

Nah, bagaimana bila dilihat dari distribusi penggunaannya? Khusus kepentingan konsumsi industri pangan pada Januari 2023, pasokan sawit hanya mencapai 793.000 ton dibandingkan dengan 901.000 ton pada Desember 2022.

Nasib yang sama juga menimpa konsumsi untuk biodiesel yang turun menjadi 810.000 ton pada Januari 2023 dari 850.000 ton pada Desember 2022.

Sebaliknya, konsumsi untuk industri oleokimia pada Januari 2023 sebesar 183.000 ton relatif sama dengan bulan sebelumnya sebesar 185.000 ton.

Masih dari laporan Gapki, volume ekspor CPO pada Januari 2023 mencapai 2,94 juta ton yang lebih tinggi dari ekspor Desember 2022 sebesar 2,75 juta ton.

Negara tujuan ekspor seperti Mesir, Italia, dan Singapura pada Januari 2023 menunjukkan pemulihan masing-masing mencapai 57.220 ton, 114.280 ton dan 23.800 ton dibanding ekspor pada Desember masing-masing sebesar 9.410 ton, 72.580 ton, dan 8.280 ton.

Kemudian, ekspor ke Bangladesh, Pakistan, Vietnam dan Rusia pada Januari 2023 mengalami penurunan lebih dari 50 persen dari bulan sebelumnya. Gapki juga mencatat harga rata-rata CPO pada Januari 2023 adalah USD1.024 per ton CIF Rotterdam dan harga lokal adalah USD754 per ton FOB Dumai KPBN.

Adapun, harga pada Desember 2022 adalah sebesar USD1.035 per ton CIF Rotterdam dan lokal USD755 per ton FOB Dumai KPBN. Meskipun secara volume terjadi kenaikan ekspor, tetapi nilai ekspor produk minyak sawit pada Januari 2023 sebanyak USD2,605 juta atau lebih rendah dari nilai ekspor Desember 2022 sebesar USD2,79 juta.

“Dengan komposisi produksi, konsumsi, dan ekspor seperti dijelaskan sebelumnya, stok CPO ditambah PKO pada akhir Januari 2023 adalah sekitar 3,1 juta ton, lebih rendah dari stok pada Desember sekitar 3,56 juta ton dan lebih kecil dari konsumsi dalam negeri ditambah ekspor untuk satu bulan,” ujar Mukti.

JAKARTA, MoneyTalk – Harga Referensi (HR) produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPD-PKS) atau biasa disebut Pungutan Ekspor (PE) untuk periode 16–30 April 2023 adalah USD 932,69/MT.

Nilai ini meningkat sebesar USD 34,40 atau 3,83 persen dari periode 1–15 April 2023 yang tercatat USD 898,29/MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 922 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit periode 16–30 April 2023.

“Saat ini HR CPO mengalami peningkatan yang menjauhi ambang batas sebesar USD 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini maka pemerintah mengenakan BK CPO sebesar USD 124/MT dan PE CPO sebesar USD 100/MT untuk periode 16–30 April 2023,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso.

BK CPO periode 16–30 April 2023 merujuk pada kolom angka 7 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 sebesar USD 124/MT. Sementara itu, PE CPO periode tersebut merujuk pada lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. Nomor 154/PMK.05/2022 sebesar USD 100/MT. Nilai BK dan PE CPO tersebut meningkat dibanding periode 1–15 April 2023.

Peningkatan HR CPO dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan permintaan CPO seiring dengan membaiknya perekonomian di negara importir utama CPO, yaitu Tiongkok dan India, serta penurunan persediaan CPO di Malaysia.

Faktor-faktor lainnya adalah peningkatan harga minyak nabati lainnya terutama minyak kedelai, kekhawatiran terhadap krisis perbankan, dan rencana pemangkasan produksi minyak mentah dunia oleh negara-negara OPEC mulai Mei hingga akhir tahun 2023.

JAKARTA, MoneyTalk – Perkebunan merupakan pilar pembangunan bangsa karena fakta geografis bangsa Indonesia kaya akan sumberdaya alam serta perannya yang sangat strategis dalam penyediaan pangan dan energi, kelestarian lingkungan,maupun sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu adalah tanggung jawab moral sebagai bangsa Indonesia untuk terus memperkokoh perkebunan, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan para pekebun serta menjamin hak masyarakat atas pangan.

Untuk itulah, Indonesian Planters Society lahir karena merasa terpanggil untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan perkebunan Indonesia.

IPS sebagai kekuatan SDM perkebunan Indonesia yang dilandasi semangat idealisme untuk menggerakan perkebunan nasional dan memiliki panggilan untuk terus meningkatakan profesionalitasnya.

Dengan kekuatan profesionalitas yang dimiliki, diharapkan IPS mampu bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan yang mensejahterahkan.

Untuk meningkatkan peran IPS tersebut dipandang perlu untuk membentuk organisasi profesi yang mewadahi para planter/insan perkebunan di seluruh nusantara yang memiliki tujuan untuk memperkuat jati diri bangsa sebagai bangsa agraris yang berdaulat dan bermartabat.

Dengan adanya Indonesian Planters Society (IPS) maka para planter Indonesia dapat bersinergi dalam mengembangkan profesionalismenya serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan Kinerja Perkebunan Indonesia karena Planter adalah ujung tombak dari Kinerja Industri Perkebunan.

Indonesian Planters Society (IPS) memiliki nilai Integritas, Profesionalisme dan saling menghargai sementara Visi dan Misi Indonesian Planters Society (IPS) adalah menjadi pelaku dan organisasi terbaik dalam mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan planter, serta berkontribusi nyata dalam memajukan perkebunan, pertanian dan industri turunannya baik untuk Indonesia maupun dunia.

IPS hadir sebagai wadah sekaligus organisasi resmi berbadan hukum sesuai SK Menkumham RI Nomor AHU-0007108.AH.01.07 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Indonesian Planters Society.

Di dalamnya berkumpul para profesional Planter se-Indonesia yang saling terhubung satu sama lain. Ini adalah salah satu bukti keseriusan dan komitmen tinggi para planter terhadap kemajuan Agroindustri perkebunan (hulu-hilir).

JAKARTA, MoneyTalk – Dalam APBN Tahun Anggaran 2023, Pemerintah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar Rp3,4 triliun.

Jumlah ini telah sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Anggaran DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023.

“Di dalam APBN 2023, DBH itu dialokasikan sebesar yang tadi telah kami sebutkan Rp136,3 triliun. Alokasi DBH tersebut termasuk di dalamnya adalah DBH sawit yaitu diidentifikasikan sebesar Rp3,4 triliun sesuai kesepakatan rapat kerja badan anggaran DPR RI dengan pemerintah,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Untuk mendukung penyaluran DBH Sawit ini, Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang DBH Perkebunan Sawit.

Dalam prosesnya, Pemerintah melakukan konsultasi kepada Komisi XI DPR sebagai komisi yang membidangi keuangan.

Dalam RPP, alokasi DBH Sawit akan bersumber dari pungutan ekspor (PE) dan bea keluar (BK). Besaran porsi DBH minimal 4% dan dapat ditingkatkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Adapun formula pembagian kepada daerah yakni untuk provinsi 20%, kabupaten/kota penghasil 60%, dan kabupaten/kota berbatasan 20%.

Dengan demikian, jika asumsi DBH sebesar 4% maka proporsi provinsi sebesar 0,8%, proporsi kabupaten/kota penghasil 2,4%, dan proporsi kabupaten/kota berbatasan 0,8%.

Selain itu akan diterapkan batas minimum alokasi per daerah untuk 2023 yaitu sebesar Rp1 miliar per daerah.

“Karena nanti kita lihat tahun 2022 beberapa bulan PE dan BK itu nol, sehingga penerimaannya nol, sehingga yang menjadi sumber dana untuk dibagihasilkan juga menjadi nol, maka nanti jumlahnya menjadi terlalu kecil,” jelas Menkeu.

“Ada untuk daerah yang mendapatkan sangat kecil, kami memutuskan ada batas minimum alokasi per daerah minimal mereka mendapatkan satu miliar per daerah,” tambahnya.

Sementara itu, perhitungan alokasi per daerah akan didasarkan pada alokasi formula yang dilihat luas lahan dan tingkat produktivitas lahan, serta alokasi kinerja dengan perubahan tingkat kemiskinan dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Jumlah daerah yang akan menerima DBH Sawit yaitu 350 daerah terdiri atas daerah penghasil, daerah berbatasan dengan daerah penghasil, dan provinsi termasuk empat daerah otoritas baru di Papua.

Penggunaan DBH Sawit akan digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan kegiatan strategis lainnya yang akan ditetapkan oleh Menkeu.

Alokasi DBH Sawit tidak mengurangi alokasi yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah melalui DAK Fisik dan/atau program infrastruktur lainnya

RPP juga menyebutkan penyaluran DBH Sawit akan dilakukan sebanyak dua tahap dalam satu tahun pada bulan Mei dan Oktober.

Masing-masing periode akan disalurkan 50% dengan memenuhi syarat salur berupa rencana kegiatan dan laporan realisasi. Untuk Tahun 2024 dan selanjutnya, nilai minimal alokasi DBH Sawit diusulkan sebesar Rp3 triliun.

“Kami akan segera menyelesaikan PP ini. Sesuai tadi yang kami sampaikan, kalau bisa selesai pada bulan April atau awal Mei dan PMK serta edukasi sama sosialisasinya sudah bisa dijalankan, kita juga bisa sesegera mungkin melakukan pembayaran tahap pertamanya,” pungkas Menkeu.

JAKARTA, MoneyTalk – Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih meminta pemerintah untuk segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.

Hal tersebut diungkapkannya mengingat pemerintah menargetkan penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit tahap I dimulai pada Mei 2023.

Sebagai legislator yang berasal dari daerah pemilihan yang menjadikan sawit sebagai komoditas utama nya, Marsiaman mengatakan bahwa ia kerap mendapat pertanyaan mengenai penyaluran DBH Sawit dari pihak pemerintah daerah.

Dengan gambang ia menyatakan belum berani menjawab lantaran belum ada landasan yang kokoh. Ia memahami proses pembentukan aturan tersebut yang memakan waktu dan berpotensi dibahas oleh beberapa pihak.

“Ada pantunnya bu, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Jadi saya belum berani mengatakan iya karena bulan 5 kan tinggal berapa hari lagi. Jadi kalau PP belum diteken gimana kita berani membicarakannya,” ujar Marsiaman dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan RI, yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini juga menyarankan agar Kementerian Keuangan dapat menyusun panduan persyaratan yang harus diajukan oleh Pemerintah daerah agar bisa mendapatkan DBH Sawit.

“Ada usul sedikit, untuk syarat tersalurnya DBH tadi. Pemda ini kan nggak sama semua pemahamannya perlu dibuatkan panduannya biar tepat. Kami berharap ini dapat terlaksana dalam waktu seperti yang dijanjikan,” tutup Anggota Dewan dari Dapil Riau II ini.

Hal serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Wartiah.

Selain meminta berharap PP DBH Sawit dapat segera direalisasikan, ia juga meminta pemerintah pusat untuk mengatur mekanisme penggunaan dan pemanfaatan DBH Sawit oleh Pemda dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Kami berharap agar segera PP-nya realisasikan, agar ada alas untuk segera merealisasikan keputusan tadi. Kami meminta pemerintah agar segera terus mengatur mekanisme penggunaan dan pemanfaatan pemerintah daerah agar tujuannya memperkuat kapasitas pemda dalam tata kelola berkelanjutan dapat tercapai,” tutur Legislator asal Dapil NTB II itu.

Menanggapi saran dan masukan dari DPR, Menkeu menyampaikan pihaknya akan berusaha segera menyelesaikan pembahasan RPP DBH Sawit dan mengawalnya untuk segera disahkan.

Nantinya, dengan resminya PP DBH Sawit maka Kemenkeu bisa segera menurunkan PMK mengenai sosialisasi dan eksekusi penyaluran DBH Sawit.