MoneyTalk, Jakarta – Pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat dan politisi. Partai Golkar, yang merupakan partai politik besar dan berpengaruh di Indonesia, kini tengah mencari sosok pemimpin baru untuk mengisi kekosongan tersebut.
Dalam rapat pleno yang digelar setelah pengunduran diri Airlangga Hartarto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum. Agus Gumiwang diberi mandat untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang rencananya akan dilaksanakan sebelum masa kepengurusan Partai Golkar berakhir.
Di tengah dinamika internal partai, beredar sebuah surat yang mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Surat tersebut diklaim ditandatangani oleh sejumlah tokoh yang mengaku sebagai aktivis dan pelaku sejarah perubahan di Partai Golkar, di antaranya H. Mohamad Aly Yahya, H. Ridwan Mukti, H. Anthony Zeidra Abidin, H. Ridwan Hisyam, H. Musfihin Dahlan, H. Agusman Effendi, dan H. Riswan Tony.
Surat yang beredar melalui aplikasi WhatsApp tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan rapat pleno DPP Partai Golkar pada 13 Agustus 2024, telah diputuskan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Munaslub pada 20 Agustus 2024. Pengunduran diri Airlangga Hartarto disebut sebagai alasan utama diadakannya Munaslub untuk memilih Ketua Umum baru yang akan memimpin partai dalam periode mendatang.
Para penandatangan surat tersebut berpendapat bahwa Jokowi adalah sosok yang tepat untuk memimpin Partai Golkar dalam menghadapi tantangan politik ke depan. Mereka menganggap pengalaman Jokowi dalam pemerintahan dan kepemimpinannya selama dua periode sebagai Presiden Republik Indonesia dapat membawa Partai Golkar menuju arah yang lebih baik dan meningkatkan peran partai dalam kancah politik nasional.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana maupun Jokowi sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan tersebut. Selain itu, belum ada konfirmasi dari DPP Partai Golkar mengenai kebenaran dan legitimasi surat yang beredar tersebut.
MoneyTalk telah mencoba menghubungi beberapa pihak terkait untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut, namun belum mendapatkan jawaban resmi. Beberapa pengamat politik menilai bahwa usulan ini perlu ditelaah lebih lanjut mengingat Jokowi selama ini bukan kader Partai Golkar dan baru saja menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden.
Sementara itu, sejumlah kader internal Partai Golkar menyatakan bahwa proses pemilihan Ketua Umum sebaiknya dilakukan secara transparan dan sesuai dengan mekanisme partai yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai. Mereka menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memahami kultur dan dinamika internal partai untuk memastikan kesinambungan dan soliditas Partai Golkar di masa mendatang.
Beberapa pengamat politik menilai bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto secara mendadak dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam tubuh Partai Golkar jika tidak segera ditangani dengan bijak. Munaslub dianggap sebagai langkah tepat untuk segera menentukan arah kepemimpinan baru dan menyusun strategi menghadapi kontestasi politik ke depan, termasuk Pemilihan Umum 2024.
Terkait usulan Jokowi sebagai calon Ketua Umum, pengamat menilai hal ini sebagai dinamika politik yang menarik, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai independensi partai dan kemungkinan terjadinya friksi internal. Mereka menyarankan agar proses pemilihan Ketua Umum dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan aspirasi seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar.
Situasi di Partai Golkar saat ini tengah memasuki fase krusial dalam menentukan arah kepemimpinan dan strategi politik ke depan. Berbagai usulan dan aspirasi dari berbagai pihak perlu dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan partai tetap solid dan mampu berperan aktif dalam dinamika politik nasional. Klarifikasi dan tanggapan resmi dari pihak-pihak terkait diharapkan segera muncul untuk memberikan kejelasan dan menghindari spekulasi yang tidak perlu.
MoneyTalk akan terus memantau perkembangan terkait isu ini dan menyajikan informasi terbaru kepada pembaca. (c@kra)
