Kotak Kosong Menang, Pj Terus Menjabat Sampai Kiamat. Ini Solusi atau Bencana?

MoneyTalk,Jakarta – Penunjukan (Pj) penjabat kepala daerah sebagai solusi untuk menghadapi situasi di mana kotak kosong memenangkan Pilkada 2024 merupakan langkah yang pragmatis namun membawa serangkaian tantangan yang signifikan dalam hal legitimasi dan stabilitas pemerintahan.

Proses ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bertujuan untuk menjaga kontinuitas pemerintahan di daerah yang tidak memiliki kepala daerah definitif. Namun, langkah ini juga membuka ruang untuk perdebatan tentang efektivitas dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Legitimasi Kepemimpinan yang Terbatas

Salah satu tantangan utama dari penunjukan penjabat kepala daerah adalah legitimasi kepemimpinan yang terbatas. Penjabat kepala daerah, meskipun ditunjuk oleh pemerintah pusat, tidak memiliki mandat langsung dari masyarakat seperti halnya kepala daerah terpilih.

Hal ini dapat mempengaruhi legitimasi mereka dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Ketidakadaan mandat ini bisa mengakibatkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah direncanakan, serta mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Stabilitas Pemerintahan yang Terganggu

Penjabat kepala daerah yang mungkin berganti-ganti selama periode 2024-2029 juga dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan.

Setiap penjabat yang baru ditunjuk mungkin membawa kebijakan dan prioritas yang berbeda, yang dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik, yang pada akhirnya bisa merugikan masyarakat.

Pentingnya Kualitas Penjabat dan Koordinasi yang Baik

Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa penjabat kepala daerah yang ditunjuk memiliki kualitas dan integritas yang tinggi.

Penjabat harus memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas pemerintahan dengan profesional dan menjaga kelancaran administrasi daerah.

Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada tetap berjalan sesuai dengan rencana dan kebutuhan masyarakat.

Solusi Jangka Panjang dan Perbaikan Proses Pilkada

Sementara penunjukan penjabat kepala daerah adalah solusi sementara, perbaikan jangka panjang dalam proses Pilkada juga harus menjadi prioritas. KPU perlu terus memperbaiki sistem pendaftaran dan verifikasi calon untuk mengurangi kemungkinan munculnya calon tunggal.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki pemimpin yang benar-benar dipilih oleh masyarakat.

Penunjukan penjabat kepala daerah memang merupakan langkah yang diperlukan dalam situasi di mana kotak kosong menang dalam Pilkada.

Namun, proses ini harus diimbangi dengan perhatian yang serius terhadap isu legitimasi dan stabilitas pemerintahan. Kualitas penjabat, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta reformasi dalam sistem Pilkada menjadi kunci untuk memastikan bahwa solusi sementara ini tidak menghambat kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Penulis : Mus Gaber,Padepokan Hukum Indonesia

Views: 0