MoneyTalk, Jakarta – Monopoli bisa berfokus pada bagaimana kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh pemerintah sering kali tampak seperti upaya untuk memonopoli sumber daya, daripada memajukan sektor industri yang lebih inklusif dan menguntungkan bagi seluruh rakyat. Berikut adalah beberapa poin yang bisa dikembangkan dalam opini tersebut:
Kebijakan hilirisasi yang digadang-gadang pemerintah sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia pada dasarnya adalah sebuah konsep yang baik. Dengan memproses bahan mentah di dalam negeri, seharusnya Indonesia dapat menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Namun, dalam implementasinya, hilirisasi ini tidak sepenuhnya berdampak positif, melainkan cenderung menjadi alat untuk memperkuat monopoli bagi segelintir perusahaan besar.
Hilirisasi yang difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti nikel, tembaga, dan kelapa sawit seolah membuka peluang bagi perusahaan besar untuk meraup keuntungan yang besar dengan dukungan kebijakan yang berpihak. Perusahaan-perusahaan ini seringkali memiliki akses lebih mudah terhadap izin, lahan, dan investasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Hal ini menciptakan pasar yang tidak sehat, di mana hanya perusahaan besar yang mampu bertahan dan menguasai pasar, sementara perusahaan menengah dan kecil tersingkirkan.
Meskipun niatnya baik, hilirisasi pada praktiknya justru memperkuat struktur monopoli yang merugikan pasar bebas dan daya saing. Dengan regulasi yang tidak transparan dan berbelit, pelaku usaha kecil dan menengah sulit berkembang. Ketika pasar hanya didominasi oleh perusahaan besar, maka terjadi kontrol harga dan pasokan yang tidak sehat. Perusahaan-perusahaan ini dapat mengatur harga jual di pasar yang akhirnya merugikan konsumen dan menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap satu atau dua pihak saja.
Dampak dari monopoli ini bukan hanya terasa di sektor bisnis, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Alih-alih membuka lebih banyak lapangan kerja, yang terjadi justru penguasaan lahan dan sumber daya alam di satu tangan. Dampaknya, ketimpangan ekonomi semakin lebar, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya tetapi masyarakatnya masih hidup dalam kemiskinan. Hilirisasi yang tidak diiringi dengan kebijakan pemerataan ekonomi hanya akan memperdalam jurang ketimpangan tersebut.
Untuk mencapai hilirisasi yang benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat, perlu adanya kebijakan yang inklusif, transparan, dan adil. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan bisnis yang mendorong persaingan sehat, di mana semua pihak, baik itu perusahaan besar, menengah, maupun kecil, memiliki akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga harus mendorong distribusi manfaat yang merata, sehingga hilirisasi benar-benar dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat, bukan hanya memperkaya segelintir pihak saja.
Hilirisasi seharusnya menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi nasional dengan memberdayakan industri dalam negeri secara lebih luas. Namun, jika dibiarkan menjadi monopoli, maka manfaat yang diharapkan dari hilirisasi ini tidak akan pernah tercapai. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi dan menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan ekonomi, sehingga kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh mereka yang berada di puncak rantai ekonomi.
Hal ini bisa menjadi refleksi dari sudut pandang kritis terhadap kebijakan hilirisasi, sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih pro-rakyat dan transparan. (c@kra)
Demikian disampaikan oleh Totok Santoso, Direktur Eksekutif Cakra Network Consultant, Surabaya, 07 Oktober 2024
