MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara yang menarik bersama kanal YouTube Politica Research and C, Prof. Dr. Didin S. Damanhuri, Guru Besar IPB, mengemukakan pandangannya tentang berbagai isu mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia. Didin menekankan pentingnya seorang pemimpin yang memiliki visi dan kemampuan untuk membangun ekosistem ekonomi yang kuat, tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Ia menyoroti pentingnya sistem politik yang bersih, meritokratis, serta adanya kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut adalah ulasan lengkap pandangan beliau.
Potensi Ekonomi Lokal yang Terabaikan
Menurut Prof. Didin, Indonesia memiliki banyak potensi ekonomi lokal yang luar biasa, seperti industri kuliner khas Minangkabau yang telah diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia. Namun, potensi ini belum tergarap optimal karena belum terciptanya ekosistem yang mendukung. Dalam pandangannya, insentif dari pemerintah diperlukan untuk mengembangkan pabrik dan industri kuliner yang berkelas dunia. Dengan demikian, Indonesia bisa lebih kompetitif di pasar global.
“Ekosistemnya enggak ada, insentifnya enggak ada,” ujar Didin. “Pemimpin yang baik harus memiliki pandangan luas dan berorientasi untuk kesejahteraan bangsa, bukan kepentingan pribadi.”
Kebutuhan Sistem Politik yang Bersih dan Efisien
Prof. Didin menyatakan, Indonesia membutuhkan sistem politik yang bersih, di mana politik biaya tinggi bukanlah norma. Menurutnya, sistem yang meritokratis—di mana kontrol dan keseimbangan dijaga dengan baik—diperlukan untuk menjaga kualitas pemimpin dan pemerintahan. Ia menekankan bahwa di negara maju, sistem seperti ini sudah diterapkan, sehingga masyarakat bisa mempercayai bahwa pemimpin bekerja demi kepentingan rakyat.
“Oposisi dalam politik mungkin tidak perlu, namun sistem kontrol dan keseimbangan (check and balance) sangat penting untuk menjaga kualitas politik,” kata Didin, melihat kontrol ini tidak hanya datang dari parlemen, tetapi juga bisa melalui media massa, pers, serta masyarakat sipil.
Menghargai Prestasi dan Kinerja sebagai Legislator
Didin juga menyoroti masalah dalam sistem parlemen Indonesia saat ini, di mana sebagian besar anggota parlemen lebih dikenal karena kekayaannya dibandingkan kontribusinya pada negara. Ia berpendapat bahwa legislator yang benar-benar produktif, yang berhasil mendorong kebijakan atau regulasi penting, harus lebih dihargai. Contohnya, seorang legislator yang mampu menggolkan undang-undang tentang divisa hasil ekspor yang menguntungkan perbankan nasional akan diakui atas kontribusinya bagi perekonomian Indonesia.
“Sekarang ini yang terpenting adalah terpilih, kaya raya, dan tidak lagi dikenal karena kontribusinya. Zaman dulu, masih ada tokoh yang dihargai karena perjuangannya di legislatif,” ujar Didin.
Tantangan Kabinet Prabowo Subianto
Dalam wawancara tersebut, Prof. Didin juga berbicara tentang tantangan yang dihadapi oleh Prabowo Subianto sebagai pemimpin baru. Ia berharap agar Prabowo memiliki keberanian untuk mengevaluasi kabinetnya dalam waktu tiga hingga enam bulan. Menurut Didin, periode transisi ini sangat penting agar Prabowo bisa memastikan para menterinya bekerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Prof. Didin juga mengapresiasi pidato Prabowo yang dianggapnya luar biasa dan menyeluruh.
“Prabowo mempertaruhkan reputasinya, sehingga evaluasi kabinet setelah enam bulan adalah hal yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga kredibilitas pemerintahannya,” ungkapnya.
Evaluasi ini bertujuan agar kabinet dapat berfokus pada target pencapaian kesejahteraan rakyat secara nyata, bukan hanya sekadar pencitraan.
Pemerintahan yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Prof. Didin berharap Prabowo dapat membentuk kabinet yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah mendasar rakyat, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pengurangan kemiskinan. Beliau juga menyoroti pentingnya kehadiran menteri dan wakil menteri yang kompeten serta memiliki komitmen kuat untuk menyukseskan program pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, bukan segelintir elit atau konglomerat.
“Prabowo tidak hanya diharapkan bisa membawa Indonesia lebih maju, tetapi juga menuntut kinerja menteri-menterinya dengan standar yang tinggi. Dalam hal ini, sistem KPI (Key Performance Indicator) bisa menjadi alat evaluasi yang efektif,” papar Prof. Didin.
Menghindari ‘Omon-omon’ dalam Pemerintahan
Di akhir wawancara, Prof. Didin memperingatkan bahwa tanpa evaluasi dan keseriusan, pidato dan janji Prabowo hanya akan menjadi ‘omon-omon’ atau sekadar janji kosong. Prabowo harus memastikan bahwa seluruh target yang disampaikan dalam pidatonya bukan sekadar retorika, tetapi dilaksanakan dengan baik oleh jajaran kabinetnya.
Prof. Didin mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengawasi kinerja pemerintah tetapi juga memberikan masukan yang konstruktif. Dengan begitu, publik bisa terus menagih janji dan menjaga agar pemerintahan tetap fokus pada kepentingan rakyat.
Pandangan Prof. Dr. Didin S. Damanhuri memberikan wawasan berharga tentang bagaimana pemimpin yang berorientasi pada kesejahteraan bangsa seharusnya berperan. Harapan akan terbentuknya sistem politik yang bersih, meritokratis, dan efisien hanya akan terwujud jika pemimpin mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pidato dan janji Prabowo untuk menjadikan Indonesia yang lebih kuat dan mandiri perlu diiringi tindakan nyata serta evaluasi kinerja kabinet secara konsisten.(c@kra)
