MoneyTalk, Jakarta – Di tengah transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto, komentar Andy Widjajanto dalam kanal YouTube Keadilan TV pada 5 November 2023 menarik perhatian. Andy menyebutkan, selama enam hingga sembilan bulan pertama, kabinet Prabowo akan fokus mengimplementasikan program-program yang telah diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya, khususnya untuk APBN 2025. Menurut Andy, periode ini akan penuh tantangan bagi Prabowo dan kabinetnya. Mereka dituntut untuk bersabar dan beradaptasi dengan dinamika teknokratik pemerintahan yang tidak selalu bisa bergerak cepat.
Andy menjelaskan bahwa karena APBN 2025 sebagian besar masih merupakan rancangan pemerintahan Jokowi, kabinet Prabowo kemungkinan besar hanya akan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Misalnya, program “Makan Siang Bergizi” bagi pelajar yang dicanangkan oleh Jokowi akan menjadi salah satu program yang dilanjutkan. Namun, seperti yang disebut Andy, pelaksanaan program ini masih memerlukan penyusunan struktur organisasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pendidikan serta badan pangan dan gizi.
Selain itu, Prabowo dan para menterinya harus bersabar dalam mengelola anggaran yang mungkin belum sepenuhnya mendukung kebijakan baru yang ingin mereka implementasikan. Di tahun 2025, sebagian besar anggaran dan kebijakan masih mengacu pada visi dan misi Jokowi, dan baru di tahun 2026 Prabowo memiliki APBN yang sepenuhnya bisa disesuaikan dengan kebijakan dan visi pemerintahannya.
Andy Widjajanto menyoroti siklus teknokratik yang seringkali lamban, sehingga para menteri perlu sabar dan telaten dalam menyusun serta menjalankan program-program baru. Ia mencontohkan bahwa siklus anggaran membutuhkan proses yang panjang dan melibatkan berbagai tahapan, dari pengajuan proposal oleh kementerian ke Bappenas, diskusi di Kementerian Keuangan, hingga persetujuan di DPR. Jika para menteri tidak memahami proses birokrasi ini, mereka bisa saja terjebak dalam kesalahan teknis yang berujung pada temuan negatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), seperti Wajar Dengan Pengecualian atau bahkan Disclaimer, yang dapat menghambat kinerja kementerian di tahun-tahun mendatang.
Di sinilah, menurut Andy, ketelatenan dan kesabaran menjadi kunci utama. Menteri-menteri yang memiliki latar belakang non-birokrasi, seperti yang berasal dari korporasi atau politik, harus beradaptasi lebih cepat agar dapat menjalankan siklus anggaran dengan baik. Jika tidak, program-program yang baru direncanakan bisa tertunda hingga 2027 atau bahkan lebih.
Kabinet Prabowo terdiri dari beberapa menteri yang sudah berpengalaman di pemerintahan Jokowi serta sejumlah wajah baru yang berasal dari latar belakang politik atau sektor swasta. Andy menyoroti bahwa menteri-menteri berpengalaman, seperti Menteri KKP dan Menteri Agraria, diperkirakan mampu menjalankan program secara lebih lancar karena telah memahami birokrasi pemerintah. Sebaliknya, para menteri yang benar-benar baru mungkin menghadapi tantangan dalam memahami kompleksitas birokrasi dan teknokratik.
Andy mengingatkan bahwa birokrasi pemerintah memang dirancang untuk sulit diubah secara cepat. Sistem birokrasi yang stabil adalah fondasi bagi pemerintahan yang berfungsi secara konsisten, dan perubahan mendadak berisiko menyebabkan kekacauan administrasi yang bisa merugikan masyarakat. Inilah sebabnya, di tengah keinginan Prabowo untuk bergerak cepat, ada aturan dan prosedur yang harus tetap dipatuhi.
Dalam wawancaranya, Andy Widjajanto juga mengungkapkan bahwa mengevaluasi kinerja kabinet dalam 100 hari pertama tidaklah fair, terutama karena periode awal pemerintahan Prabowo masih dalam fase konsolidasi. Ia menyarankan bahwa evaluasi yang lebih objektif dilakukan di akhir tahun pertama atau setelah program dan anggaran 2026 mulai berjalan sesuai dengan visi Prabowo.
Tantangan birokrasi, siklus anggaran yang lamban, serta masa transisi kebijakan dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo menuntut kabinet Prabowo untuk bersabar dan berhati-hati. Di tengah keinginan Prabowo untuk bergerak cepat, proses birokrasi yang ketat dan sistem anggaran yang sudah tertata rapi membutuhkan pemahaman mendalam dari para menteri agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kesabaran, ketelatenan, dan kemampuan adaptasi menjadi elemen penting bagi kabinet Prabowo untuk mewujudkan janji-janji pemerintahan dan menghindari jebakan birokrasi yang sering kali melambatkan kinerja kementerian.(c@kra)
