MoneyTalk, Jakarta – Indonesia adalah negara yang sering disebut sebagai negara agraris. Kekayaan alamnya melimpah dengan lahan subur. Sebutan ini justru mengalami fenomena yang kontras. Di tengah perbincangan tentang kemandirian pangan, data menunjukkan bahwa Indonesia semakin bergantung pada impor bahan makanan pokok.
Awalil Rizky, seorang analis ekonomi, dalam pernyataannya pada Selasa, 15 Oktober, menyoroti fakta yang memprihatinkan ini. Ia mengaitkan lonjakan impor bahan pangan utama, khususnya beras dan komoditas lain dengan tahun-tahun pemilu di Indonesia.
Awalil mengungkapkan, selama tiga pemilu terakhir, terdapat kecenderungan peningkatan impor yang signifikan pada bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai. Produksi beras domestik misalnya, meski tercatat hampir 31 juta ton, Indonesia tetap mengimpor sekitar 4 juta ton beras. Tidak hanya beras, impor jagung juga mengalami peningkatan drastis. Situasi serupa terjadi pada gandum dan kedelai yang sebagian besar kebutuhannya dipenuhi dari luar negeri.
Indonesia selama ini diakui sebagai negara agraris yang kaya akan lahan pertanian. Namun, ironisnya, produk yang seharusnya dapat dipenuhi secara domestik justru diimpor dalam jumlah besar. Menurut Awalil, situasi ini merupakan gambaran kontras bagi negara yang masih dianggap agraris. Bukan hanya beras dan kedelai, impor buah-buahan dan sayuran juga meningkat tajam. Sebagian besar buah-buahan impor, bahkan sayur-sayuran yang dikonsumsi masyarakat, didominasi oleh produk dari Cina, sekitar 63% untuk buah-buahan dan 74% untuk sayur-sayuran.
Peningkatan impor bahan pangan ini membawa dampak serius pada ketahanan pangan nasional. Awalil menegaskan bahwa jika tren ini terus berlanjut tanpa kebijakan yang mendasar, Indonesia menghadapi ancaman kerawanan pangan di masa mendatang. Faktor-faktor seperti jumlah petani yang besar dan luas lahan yang mencukupi menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperhatikan sektor pertanian sebagai prioritas utama.
Meskipun jumlah petani mencapai lebih dari 40 juta orang, kepemilikan lahan mereka sangat terbatas. Rata-rata petani hanya menguasai lahan sebesar 0,15 hektar, menjadikan mayoritas dari mereka berada dalam kategori petani gurem. Ketimpangan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya produktivitas dan lambatnya pertumbuhan sektor pertanian di Indonesia. Padahal, peningkatan produktivitas adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Awalil memaparkan data dari Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa nilai impor hasil pertanian mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2023, impor mencapai 6,5 miliar dolar, meningkat secara signifikan sejak 2014 yang berada di kisaran 6 miliar dolar. Tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai impor lebih pesat dibandingkan dengan ekspor, yang cenderung stagnan. Kebutuhan pangan domestik yang terus meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk menjadi faktor lain yang memperparah ketergantungan impor.
Pentingnya sektor pertanian bagi kehidupan masyarakat Indonesia tak terbantahkan. Dengan lebih dari 40 juta pekerja di sektor pertanian yang mempengaruhi sekitar 100 juta penduduk secara langsung, kebijakan di sektor ini harusnya menjadi prioritas utama. Awalil berharap pemerintahan mendatang dapat memperhatikan ketimpangan kepemilikan lahan, meningkatkan produktivitas petani, serta merancang kebijakan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dengan memperhatikan data dan analisis yang disampaikan oleh Awalil Rizky, tampak jelas bahwa Indonesia harus segera berbenah. Selain untuk mengurangi ketergantungan impor, perbaikan di sektor pertanian juga diperlukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan.(c@kra)
