MoneyTalk, Jakarta – Dalam wawancara yang disiarkan melalui podcast Quotien TV pada Senin (21/10), Alvin Lim, seorang praktisi hukum, mengungkapkan pandangannya tentang masa depan penegakan hukum di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Alvin yang dikenal sebagai salah satu pengamat kritis dalam bidang hukum, menaruh harapan besar bahwa pemerintahan baru ini akan membawa perubahan positif dan mendasar dalam sistem hukum yang selama ini dinilai kurang efektif.
Kritik terhadap Penegakan Hukum di Era Jokowi Di awal wawancara, Alvin menyampaikan bahwa penegakan hukum selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo masih jauh dari kata ideal. Ia menyoroti pernyataan sejumlah tokoh, termasuk Ganjar Pranowo, yang memberikan penilaian rendah terhadap kebijakan hukum di era Jokowi.
“Banyak kebijakan hukum yang seolah setengah hati dan tidak konsisten, itulah yang membuat penegakan hukum tidak optimal,” ungkap Alvin.
Lebih lanjut, Alvin menyinggung pertentangan antara Jokowi dan Prabowo pada Pilpres sebelumnya. Saat itu, Prabowo kerap mengkritik kebijakan Jokowi, terutama dalam hal penegakan hukum.
“Dulu Prabowo sering mengkritik kebijakan Jokowi. Jadi, logikanya, jika ia tahu ada yang salah, seharusnya ia bisa memperbaiki itu ketika ia sendiri berkuasa,” jelas Alvin.
Harapan pada Pemerintahan Prabowo Alvin berharap Prabowo mampu melakukan gebrakan yang nyata dalam memperbaiki penegakan hukum. Ia menyatakan bahwa salah satu langkah awal yang paling penting adalah memastikan bahwa kabinet yang dipilih diisi oleh orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya, bukan hanya diisi oleh petinggi partai yang tidak memiliki pengalaman terkait.
“Setiap masalah membutuhkan penanganan oleh orang yang benar-benar ahli di bidangnya,” tegas Alvin.
Ia mengibaratkan bahwa memilih menteri dari kalangan yang tidak memiliki kompetensi ibarat mempercayakan mekanik mobil untuk menangani operasi jantung.
Menurut Alvin, formasi kabinet yang dipilih Prabowo akan menjadi indikator awal bagaimana arah pemerintahan ke depan, apakah menuju perbaikan atau justru sebaliknya.
“Kalau kabinetnya diisi oleh orang-orang yang kapabel, kita punya harapan. Namun jika hanya diisi oleh orang partai yang tidak punya kompetensi, saya ragu akan ada perubahan,” lanjutnya.
Politik dan Partai dalam Pemerintahan Salah satu isu yang disoroti Alvin adalah potensi masuknya petinggi partai politik dalam jajaran kabinet. Menurutnya, orang-orang partai cenderung memiliki beban moral dan kepentingan tertentu yang bisa memengaruhi netralitas mereka dalam menjalankan tugas eksekutif.
“Kalau orang partai masuk kabinet, tekanan dari partai akan selalu ada. Akhirnya mereka lebih memprioritaskan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Meski begitu, Alvin tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa politisi yang kompeten di bidangnya. Namun, ia tetap menegaskan bahwa pilihan terbaik adalah mengutamakan profesional independen yang tidak memiliki afiliasi politik yang kuat, agar keputusan-keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kepentingan negara dan bukan partai.
Keterlibatan Jokowi dan Konsolidasi Politik Alvin juga menyinggung isu kedekatan Prabowo dengan Jokowi, yang diyakini oleh sebagian pihak dapat menimbulkan keretakan hubungan di antara mereka. Namun, Alvin tidak sependapat. Ia melihat bahwa Prabowo justru sedang melakukan konsolidasi politik yang cerdas dengan merangkul berbagai pihak untuk menjaga stabilitas di awal masa pemerintahannya.
“Prabowo paham bahwa untuk memulai pemerintahan dengan baik, ia butuh suasana yang tenang. Jadi, ia akan merangkul semua pihak terlebih dahulu sebelum melaksanakan gebrakan-gebrakannya,” ujar Alvin.
Alvin juga memprediksi bahwa beberapa menteri di era Jokowi kemungkinan besar akan tetap dipertahankan oleh Prabowo. Hal ini dilakukan untuk menjaga transisi yang lancar dan menjaga stabilitas pemerintahan pada fase awal.
Penanganan Proyek dan Utang Negara Selain isu hukum, Alvin juga mengkritisi bagaimana pemerintahan mendatang akan menangani proyek-proyek besar yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintahan Jokowi, seperti proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan food estate. Ia berharap Prabowo bisa lebih bijak dalam menentukan proyek-proyek baru serta dalam mengelola utang negara.
“Kalau pemerintahan baru terus menambah utang untuk proyek-proyek yang tidak jelas, kita tahu tujuannya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Tapi kalau Prabowo berhasil mengurangi utang dan fokus pada proyek yang bermanfaat, itu baru presiden yang baik,” ucap Alvin.
Ia juga menyoroti isu keuangan pribadi Prabowo, khususnya terkait perusahaannya yang mengalami kesulitan cash flow.
“Perusahaannya punya banyak aset, tapi aset-aset itu belum menghasilkan cash. Jika Prabowo tidak hati-hati, ada kemungkinan ia akan memanfaatkan kekuasaan untuk mengatasi masalah keuangannya,” ungkap Alvin.
Alvin menekankan bahwa masa depan Indonesia di bawah Prabowo akan sangat ditentukan oleh langkah awal yang diambil, khususnya dalam pembentukan kabinet dan kebijakan ekonomi. Ia berharap Prabowo bisa menepati janji-janji reformasi yang pernah disampaikannya dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.
“Kita lihat dari awalnya saja, kalau Prabowo memang serius ingin membawa perubahan, maka negara ini akan menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak, kita hanya akan melihat perulangan kesalahan yang sama,” pungkas Alvin.
Dengan segala harapan yang ia sampaikan, Alvin Lim berharap agar Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi.
“Jika dia adalah presiden yang baik, dia harus mendengarkan rakyatnya, karena pada akhirnya, dia mengabdi untuk publik,” tutup Alvin.(c@kra)
