MoneyTalk, Jakarta – Indonesia kini memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Seiring dengan perubahan kepemimpinan ini, harapan besar tertumpu pada aspek pembangunan, kesejahteraan, dan yang tak kalah penting—penegakan hukum. Kepastian hukum dianggap sebagai fondasi utama untuk menunjang investasi dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Kepastian hukum ini tidak hanya penting bagi investor lokal maupun asing, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan. Dalam pemerintahan baru ini, harapannya, hukum akan ditegakkan dengan lebih baik, transparan, dan adil. Bagaimana sistem peradilan mampu mengawal proses ini tanpa intervensi, dan apakah peraturan yang ada mampu mendukung kepastian usaha, menjadi perhatian utama masyarakat.
Pentingnya Kepastian Hukum untuk Investasi dan Ekonomi
Di era globalisasi dan persaingan ketat antar-negara untuk menarik investasi, kepastian hukum menjadi kunci utama. Ketika investasi berjalan dengan baik, lapangan pekerjaan terbuka luas, dan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan yang lebih baik. Dalam diskusi dengan para ahli hukum, Prof. Dr. Yos Johan Utama dan Dr. Arif Setiawan, hal ini menjadi sorotan utama. Mereka menekankan bahwa kepastian hukum dapat memberikan rasa aman bagi investor dan pelaku bisnis, yang pada akhirnya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam wawancara yang dipandu oleh Syaza Wisastro dari CNN Indonesia di Podcast What the Fact Politics, Prof. Yos menjelaskan bahwa masalah utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana hukum sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ini sering kali terjadi dalam persaingan bisnis, di mana pihak yang kuat secara finansial dapat menggunakan celah hukum untuk melemahkan pesaingnya.
“Investasi itu butuh kepastian. Pendulum penegakan hukum harus mampu menjamin kesejahteraan rakyat, karena ujung dari kepemimpinan adalah kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Prof. Yos.
Ini menunjukkan bahwa tidak hanya Presiden dan kabinetnya yang perlu bekerja keras untuk memastikan iklim investasi yang kondusif, tetapi juga institusi peradilan. Peradilan yang independen dan tidak memihak sangat krusial untuk menjaga keadilan.
Tantangan dan Masalah dalam Penegakan Hukum
Penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan besar di lapangan. Dalam kasus tertentu, penegakan hukum kerap kali digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik atau pesaing bisnis, bukannya mencari keadilan yang sejati. Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di mana tersangka sudah ditetapkan sebelum ada bukti yang kuat.
Dr. Arif Setiawan menjelaskan bahwa untuk mencapai keadilan, prosedur yang jelas dan terukur harus diikuti. Dalam hukum pidana, misalnya, seorang tersangka baru bisa ditetapkan setelah ada bukti permulaan yang cukup.
“Ada prinsip dalam hukum acara bahwa tidak boleh ada proses tanpa prosedur. Polisi dan penegak hukum lainnya diberi kewenangan tertentu, namun mereka juga diawasi oleh prosedur-prosedur yang ada dalam hukum acara untuk memastikan keadilan,” jelasnya.
Persoalan Teknis dan Praktis dalam Kasus Penegakan Hukum
Dalam beberapa kasus korupsi atau penyelewengan, hukum sering kali diberlakukan dengan prosedur yang tidak sesuai. Misalnya, Dr. Arif menyebut kasus di mana tersangka dituduh korupsi meski belum ada hasil audit yang pasti mengenai kerugian keuangan negara. Hal ini sering kali terjadi ketika proses hukum lebih menekankan pada perolehan bukti secara cepat ketimbang memastikan bukti yang valid.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus Mardhani Maming, di mana prosedur penetapan tersangka dan penanganan bukti dipertanyakan. Di sini, terjadi pemanfaatan hukum pidana untuk tujuan tertentu yang seharusnya menjadi bagian dari hukum administrasi. Pada kasus ini, aturan yang berlaku pada pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) justru diterapkan pada pihak yang bukan pemegang izin, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan prosedur.
Prof. Yos menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terkait hukum administrasi negara dan bagaimana hukum ini dapat mendukung, bukan malah menghambat, investasi. “Bukan berarti setiap aturan dapat dipaksakan kepada orang yang bukan subjek dari aturan itu. Pemahaman yang keliru mengenai subjek hukum dan aturan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha,” tambahnya.
Kebutuhan Reformasi dalam Sistem Peradilan
Diskusi ini menyoroti pentingnya reformasi di institusi peradilan. Untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berkualitas, perlu adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap proses peradilan. Institusi peradilan tidak hanya menjadi benteng terakhir bagi keadilan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kepastian hukum yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan investor.
“Ketika hukum tidak ditegakkan dengan benar, maka meski pemerintah sudah berusaha maksimal, dampak yang terjadi tetap akan terasa pada ekonomi dan sosial masyarakat,” tegas Dr. Arif.
Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dengan membentuk tim-tim yang dapat menangani masalah ketidakpastian hukum, sembari memperkuat lembaga peradilan agar bekerja sesuai aturan dan bersih dari intervensi.
Komitmen pada Penegakan Hukum di Era Baru
Di era baru ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penegakan hukum berjalan dengan transparan, adil, dan konsisten. Penegakan hukum yang kokoh akan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan yang diharapkan, menciptakan masyarakat yang sejahtera, dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang kompetitif di mata dunia. Melalui diskusi dengan para ahli seperti Prof. Yos dan Dr. Arif, diharapkan masyarakat dapat melihat gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum Indonesia di masa depan.
Jangan lewatkan Podcast What the Fact Politics! untuk menggali lebih dalam mengenai topik penting ini dan mengetahui bagaimana Indonesia bisa bergerak maju dengan dukungan sistem hukum yang kuat dan dapat dipercaya.(c@kra)
