MoneyTalk, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan swasembada energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM). Target ini mendapat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mempercepat langkah-langkah dalam sektor migas dan energi baru terbarukan (EBT). Menurut Anggawira, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, upaya ini memerlukan peningkatan produksi minyak dan gas serta pengembangan EBT untuk mencapai ketahanan energi yang mandiri.
Peningkatan Produksi Migas: Mengurangi Ketergantungan Impor
Untuk menekan tingginya impor minyak mentah dan BBM, Kementerian ESDM berupaya menggenjot produksi migas domestik. Produksi minyak Indonesia kini hanya mencapai sekitar 500 ribu barel per hari, jauh dari kebutuhan konsumsi harian yang mencapai 1,6 juta barel. Hal ini menunjukkan ketergantungan besar pada impor. Target peningkatan produksi menjadi penting untuk mendorong neraca perdagangan yang lebih stabil.
Kementerian ESDM mengupayakan peningkatan produksi melalui dua cara utama:
Pertama. Mendorong Peran BUMN dan KKKS. Pemerintah ingin meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, dan kontraktor kerja sama (KKKS) asing dalam eksplorasi dan produksi. Sekitar 65-70% wilayah kerja migas berada di bawah penguasaan pemerintah atau BUMN, sementara sisanya dikelola oleh swasta. Peningkatan produksi tidak mungkin hanya bergantung pada BUMN; keterlibatan swasta juga sangat penting untuk memaksimalkan hasil lifting migas.
Kedua. Mengoptimalkan Lelang Wilayah Kerja Baru. Salah satu cara mendorong produksi migas adalah dengan menawarkan lelang wilayah kerja baru secara agresif kepada investor, baik dalam maupun luar negeri. Langkah ini memberikan peluang investasi pada proyek-proyek eksplorasi yang belum digarap, terutama yang berlokasi di lepas pantai. Mengingat tingginya risiko dalam eksplorasi migas lepas pantai, pemerintah perlu memberikan insentif yang cukup menarik bagi investor asing.
Menghadapi Tantangan dalam Sektor Migas
Beberapa perusahaan migas asing dilaporkan hengkang dari Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melihat bahwa faktor-faktor seperti persaingan global, regulasi investasi yang ketat, dan kurangnya kepastian ROI (Return on Investment) menjadi tantangan besar. Kementerian ESDM dan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) bekerja untuk:
Memberikan Insentif Finansial dan Fasilitas Pajak
Menurunkan risiko investasi dapat dilakukan dengan insentif fiskal dan pajak bagi KKKS, terutama di wilayah kerja dengan risiko tinggi seperti lepas pantai. Harapannya, insentif ini dapat menarik kembali investor yang sebelumnya meninggalkan pasar migas Indonesia.
Menyederhanakan Regulasi Perizinan
Perbedaan rezim perizinan antara mineral dan migas menyebabkan kendala investasi. Di sektor migas, kontraktor hanya memiliki peran sebagai pihak yang melakukan eksplorasi, sementara pemerintah tetap mengendalikan wilayah kerja. Penyederhanaan regulasi akan membantu mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi eksplorasi.
Pengembangan Energi Baru Terbarukan: Langkah Menuju Ketahanan Energi
Selain migas, Kementerian ESDM juga fokus pada pengembangan EBT. Ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Berikut beberapa upaya strategis yang dilakukan:
Peningkatan Kapasitas EBT
Kementerian ESDM memfokuskan pada pengembangan EBT seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Teknologi dan infrastruktur ini akan membantu meningkatkan kemandirian energi Indonesia serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Kerja Sama dengan Investor Lokal dan Internasional
Pemerintah mendorong kerjasama dengan investor domestik maupun asing dalam proyek EBT. Upaya ini ditunjang oleh penguatan regulasi yang diharapkan menarik lebih banyak investasi sektor EBT.
Regulasi Insentif untuk EBT
Pengembangan EBT memerlukan regulasi yang mendukung, terutama insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor energi terbarukan. Ini termasuk insentif fiskal dan keringanan pajak untuk menarik minat investor dalam sektor yang sedang berkembang ini.
Menyelaraskan Swasembada Energi dengan Ketahanan Ekonomi
Swasembada energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi juga mempertahankan kestabilan ekonomi dan daya saing Indonesia di tengah pasar global. Menurut Anggawira, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut:
Jemput Bola dan Kolaborasi dengan Investor Asing
Pemerintah harus proaktif mendekati investor untuk mengetahui tantangan yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama. Ini termasuk mendatangi investor yang sempat meninggalkan Indonesia untuk menawarkan solusi dan memastikan iklim investasi yang lebih kondusif.
Mengembangkan Infrastruktur Energi yang Lebih Fleksibel
Infrastruktur yang modern dan fleksibel dibutuhkan agar produksi energi lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan domestik. Teknologi terbaru harus diterapkan dalam eksplorasi migas dan pengembangan EBT.
Tantangan Masa Depan dan Prioritas Kementerian ESDM
Dengan target ambisius swasembada energi, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar untuk memodernisasi sektor energi dan memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup. Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat untuk mencapai hal ini:
Menyelaraskan Perizinan Antar-Sektor
Penyederhanaan perizinan di sektor energi masih menjadi prioritas utama. Harapannya, perbedaan rezim perizinan antara migas dan mineral tidak lagi menjadi kendala yang menyulitkan kolaborasi antara pemerintah dan investor.
Memprioritaskan Swasembada dalam Kebijakan Ekonomi Makro
Swasembada energi juga harus diprioritaskan dalam kebijakan makroekonomi nasional. Dengan menekan ketergantungan impor energi, pemerintah dapat menjaga stabilitas neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia.
Menyusun Kebijakan Komprehensif
Kebijakan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh sektor energi, baik migas maupun EBT, saling mendukung untuk mencapai target swasembada energi.
Melalui berbagai langkah tersebut, Prabowo dan Kementerian ESDM diharapkan mampu menjadikan swasembada energi sebagai kenyataan. Sambil memanfaatkan momentum, kolaborasi lintas sektor dan pengembangan EBT akan memastikan Indonesia tidak hanya mandiri energi tetapi juga unggul dalam persaingan global.(c@kra)
