MoneyTalk, Jakarta – Program Strategis Nasional (PSN) yang didorong selama pemerintahan sebelumnya telah memunculkan berbagai kontroversi dan kritik dari masyarakat. Salah satu proyek paling menonjol yang disoroti adalah pembangunan PIK 2, sebuah kawasan reklamasi eksklusif yang dianggap menyisihkan masyarakat Banten dan bahkan sebagian masyarakat Jakarta.
Kritik terhadap PIK 2 mencuat karena dianggap menciptakan ketimpangan sosial serta “negara dalam negara” yang mencederai prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang diinginkan masyarakat.
PSN, yang awalnya digagas untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan ekonomi, dinilai mulai menyimpang dari tujuannya. Beberapa pihak menyatakan bahwa proyek-proyek besar di bawah PSN tidak lepas dari peran oligarki, yang selama ini berperan dalam mendukung pemerintahan sebelumnya.
Proyek-proyek seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) dan PIK 2 pun dinilai sebagai bentuk “terima kasih” kepada para oligarki tersebut, meskipun dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
Pembangunan PIK 2, sebagai salah satu contoh, telah menciptakan eksklusivitas dan membangun “tembok pemisah” di antara lapisan masyarakat. Sebagian besar kawasan ini didesain untuk kalangan ekonomi atas, dengan akses dan fasilitas yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sekitar yang mayoritas berpenghasilan rendah hingga menengah. Hal ini bertolak belakang dengan semangat keadilan yang seharusnya diusung dalam proyek-proyek nasional.
Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pembangunan perumahan eksklusif seharusnya dilarang, terutama yang berpotensi menciptakan “negara dalam negara”.
Pernyataan Prabowo menggugah harapan publik yang selama ini merasa diabaikan. Rakyat menantikan langkah nyata dari Presiden Prabowo untuk menghentikan ketidakadilan yang tercipta akibat pembangunan kawasan-kawasan seperti PIK 2 yang eksklusif.
Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia harus bersatu tanpa adanya tembok sosial yang memisahkan masyarakat berdasarkan status ekonomi. Artinya, kawasan seperti PIK 2 yang menciptakan eksklusivitas harus ditinjau ulang, bahkan mungkin dihentikan bila terbukti tidak sesuai dengan visi keadilan sosial.
Rakyat menunggu tindakan nyata dari Prabowo, bukan sekadar wacana.(c@kra)
