MoneyTalk, Jakarta – Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, jadi sorotan publik setelah dengan lantang mengklaim empat pulau yang selama ini masuk wilayah Aceh, sebagai milik Sumatera Utara. Dalam pernyataan yang ramai beredar melalui flyer media sosial, Erni menyatakan siap berhadapan dengan Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
“Kita siap hadapi. Empat pulau itu sah masuk Sumut,” tegas Erni dalam pertemuan yang kini viral di berbagai platform.
Namun, di balik suara kerasnya soal tapal batas, publik justru menyoroti latar belakang keluarganya yang tak lepas dari bayang-bayang kasus korupsi.
Erni diketahui adalah putri dari Khairuddin Syah Sitorus, mantan Bupati Labuhan Batu Utara dua periode, yang pernah dijerat dua kasus korupsi berbeda. Pertama, kasus pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 senilai Rp504,7 miliar. Dalam kasus ini, Khairuddin terbukti melakukan kesepakatan kolutif dengan oknum mantan pejabat Kemenkeu untuk mendapatkan dana tersebut dengan imbalan 2 persen dari total anggaran.
Atas perbuatannya, Khairuddin divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider 2 bulan oleh Pengadilan Tipikor Medan pada April 2021.
Tak hanya itu, Khairuddin juga dijerat dalam perkara korupsi insentif PBB senilai Rp2,1 miliar dan kembali dijatuhi hukuman serupa oleh PN Medan.
Tak kalah menarik, politik dinasti dalam keluarga Sitorus juga mencuat. Adik Erni, Trinovi Khairani, kini duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Sementara sang kakak, Andri Yanto Sitorus, saat ini menjabat sebagai Bupati Labuhan Batu Utara periode 2021–2025 dan kembali terpilih untuk periode kedua 2025–2029. Sebelumnya, Andri juga dua periode menjadi anggota DPRD di kabupaten yang sama.
Pernyataan Erni soal pulau justru membuka kembali ‘borok’ keluarganya yang pernah tersangkut perkara hukum. Warganet pun ramai mempertanyakan kredibilitas suara lantangnya soal klaim pulau, sementara keluarganya punya catatan kelam di dunia korupsi.
Akun media sosial @jhonsitorus_19 bahkan menyindir keras:
“Kalau berani klaim pulau, harusnya juga berani bongkar sejarah kelam keluarga. Jangan cuma lantang ke Aceh, tapi bisu soal bapaknya yang korupsi ratusan miliar!”
Konflik perbatasan wilayah memang penting, namun integritas pejabat publik jauh lebih esensial bagi kepercayaan masyarakat.