MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menjadikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu tonggak pemerataan gizi dan pengentasan kemiskinan struktural. Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru bahkan sudah mengambil lompatan fiskal, yakni mengguyur Rp200 triliun ke perbankan, menggerakkan stimulus likuiditas agar salah satunya program ini tidak jalan di tempat. Tapi anehnya, Badan Gizi Nasional (BGN) yang justru menjadi pelaksana teknis utama, masih belum menunjukkan gerakan setara.
Padahal, di lapangan, para mitra dapur MBG bukan konsep imajinatif. Mereka sudah hadir dengan tanah, bangunan, dan peralatan. Bahkan jika hanya punya satu dari tiga elemen itu, mereka tetap nyata. Mereka adalah fondasi awal untuk membangun sistem distribusi pangan bergizi di negeri ini. Sayangnya, BGN gagal mengorkestrasi potensi tersebut secara strategis. Kenapa gagal? Asal bukan dibuat gagal saja!
Mitra dapur sudah punya aset, tapi tak pernah didorong
Banyak mitra hanya punya tanah. Ada yang hanya punya bangunan. Sebagian lagi hanya punya alat produksi. Tapi semua ini bisa dikonsolidasikan, jika BGN mau. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni BGN hanya membangun aplikasi pendaftaran, lalu menunggu orang-orang datang sendiri. Tidak ada sistem “matching” antara pemilik tanah dan penyedia alat. Tidak ada dashboard konsolidasi mitra di tingkat kecamatan.
Padahal negara membutuhkan percepatan. Kalau semua harus punya tanah, alat, dan dapur sekaligus, maka program ini akan jalan di tempat. Negara semestinya merangkai potensi-potensi tersebar itu menjadi kekuatan nasional. Itulah pengkonsolidasian, bukan dibiarkan!
Keracunan masih terjadi, tapi BGN diam saja?
Lebih menyakitkan lagi, insiden keracunan makanan MBG sudah terjadi di beberapa daerah. Data sementara menunjukkan:
1. Ada 22 kasus keracunan telah tercatat hingga pertengahan 2025.
2. Terdapat 146 anak terdampak, sebagian besar siswa sekolah dasar.
3. Tiga dapur dicabut sertifikasinya oleh Dinas Kesehatan.
Tapi apa tanggapan BGN? Tidak ada audit terbuka. Tidak ada sistem early warning. Tidak ada penindakan proaktif. Presiden kerepotan atas kondisi buruk itu! Yang pasti, hanya perulangan terus, tetap ada keracunan. Masa tidak malu?
Sementara saat ini Menkeu sudah sibuk memetakan supply chain pangan, membangun kebijakan fiskal, dan menyiapkan platform digital real-time, BGN malah terlihat tenggelam dalam model lama, yakni diam menunggu, berharap keajaiban partisipasi terjadi lewat aplikasi. Itu sangat tidak baik!
BGN harusnya sudah konsolidasi, bukan cuma kompilasi data
Menkeu saja sudah mencermati kinerja unit khusus seperti BTIIK dan DJSEF untuk mempercepat performa lintas sektor. Harusnya, BGN juga punya divisi “Konsolidasi Mitra Dapur” yang bekerja 24 jam untuk:
1. Menyatukan mitra pemilik tanah dengan pemilik dapur dan alat,
2. Memberi stimulus fiskal awal berdasarkan verifikasi aset,
3. Memfasilitasi pembiayaan melalui Himbara, KUR, atau koperasi,
4. Mempersingkat sertifikasi SLHS dan CPPOB dapur layak MBG.
Tapi semua itu belum terjadi. Sampai kapan?
Usulan konkret untuk Kepala BGN
Agar tidak semakin tertinggal, berikut lima usulan strategis untuk Kepala BGN:
1. Bangun database aset mitra berdasarkan komponen. Pisahkan kategori pemilik tanah, bangunan, alat. Buat fitur digital “matching mitra” berbasis wilayah.
2. Konsolidasikan model franchising sosial. Uji coba MoU triparty antara franchisor, yayasan pengelola, dan pemilik dapur. Bangun 1 prototipe per kabupaten, lalu skalakan.
3. Dorong skema pembiayaan khusus MBG tanpa membebani anggaran BGN. Gandeng bank Himbara, gunakan SPK BGN sebagai jaminan sosial. Fasilitasi pinjaman lunak untuk mitra demi percepatan kesiapan sarana prasarana dapur.
4. Rancang sistem sertifikasi fast track. SLHS, CPPOB, HACCP untuk mitra eksisting dipercepat melalui jalur fasilitasi.
5. Audit insiden keracunan dan buat laporan publik. Jangan sampai itu jadi temuan BPK. Audit hari ini, umumkan minggu ini, dan tangani dalam bulan ini.
Penutup, kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Jika program MBG ini gagal bukan karena rakyat malas, tapi karena BGN lamban, maka publik berhak kecewa. Apalagi saat Menkeu sudah memimpin reformasi fiskal dan Presiden sudah membuka ruang politik sebesar-besarnya.
Kalau BGN masih juga tidak berani melompat, bukan tak mungkin Presiden akan menyerahkan tugas ini kepada lembaga yang lebih gesit dan teruji.
Program MBG bukan proyek sekali lewat. Ia adalah masa depan anak-anak kita. Kalau tidak hari ini dimulai dengan konsolidasi, maka esok hanya akan jadi daftar panjang keracunan, audit, dan gugatan publik.
Mimpi Presiden tak akan bisa ditopang oleh birokrasi yang lemot!
Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)
