MoneyTalk, Jakarta – Aktivis dan pengacara senior Eggi Sudjana menyoroti ketimpangan antara kekayaan alam Indonesia dan kondisi keuangan negara. Dalam pernyataan terbarunya, ia menyebut nilai ekonomi kelapa sawit, nikel, dan batubara bisa mencapai sekitar Rp5.500 triliun. Angka itu, katanya, belum termasuk potensi besar dari hasil laut Indonesia.
“Kalau sumber daya alam kita seperti sawit, nikel, dan batubara sudah menghasilkan ribuan triliun, mengapa negara masih menumpuk utang dan rakyat terus dipajaki?” ujar Eggi di Jakarta, Senin (16/9). Ia menegaskan, kekayaan alam yang melimpah seharusnya mampu menutup pembiayaan negara tanpa perlu menambah utang, termasuk utang badan usaha milik negara (BUMN).
Eggi menilai sistem kenegaraan yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama APBN tidak adil bagi rakyat. “Kenapa kenegaraan sumbernya dari pajak, padahal SDA kita luar biasa? Umat Islam mayoritas justru banyak yang masih miskin,” kritiknya.
Ia mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola BUMN. Menurutnya, ketergantungan pada utang luar negeri dan pajak hanya akan memperlebar kesenjangan sosial. “Kalau SDA dikelola benar, rakyat tidak perlu dibebani pajak berlapis,” tegas Eggi.
Pernyataan Eggi mencerminkan keresahan sebagian kalangan terhadap praktik pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Pemerintah sendiri mencatat pendapatan dari sektor pertambangan dan perkebunan sawit terus meningkat, namun kebutuhan belanja negara mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan tetap jauh lebih besar daripada penerimaan tahunan dari sumber daya alam.
