MoneyTalk, Jakarta – Kritik tajam kembali diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah juru bicara era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, menuding lembaga antirasuah itu kehilangan independensinya. Dalam pernyataannya, Adhie menilai keberadaan komisioner KPK yang disebutnya “Termul” membuat mustahil penuntasan skandal dugaan penyalahgunaan kuota haji yang disebut melibatkan tokoh bernama Mulyono.
Menurut Adhie, KPK seharusnya menjadi garda terdepan memberantas korupsi, tetapi kini justru ibarat “belatung” yang tumbuh dalam politik busuk.“Se-buruk-buruknya makhluk itu belatung karena hidup dan berbiak dari kebusukan. TERMUL adalah belatung yang tumbuh dan berbiak dalam politik yang busuk,” tegasnya, Sabtu (27/9/2025).
Adhie menilai, sejak revisi UU KPK pada 2019, lembaga antirasuah semakin jauh dari semangat awal pembentukannya. Proses pemilihan komisioner yang sarat kepentingan politik dianggap menjadi akar masalah.
“Selama komisioner dipilih melalui mekanisme politik yang dikendalikan elite, sulit berharap KPK benar-benar independen,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kasus dugaan skandal kuota haji yang belakangan ramai dibicarakan. Adhie menuding adanya keterlibatan “majikan” para komisioner, sehingga penanganan kasus itu terkesan jalan di tempat. “Bagaimana mungkin mereka menindak majikan sendiri?” katanya.
Aktivis reformasi 1998 ini mengajak masyarakat untuk kembali mengawal KPK agar tidak menjadi alat politik.
“Yuk bersihkan KPK dari belatung! Ini bukan hanya soal nama, tetapi integritas lembaga. Tanpa desakan publik, KPK akan terus jadi alat kekuasaan,” kata Adhie.
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan keras Adhie Massardi. Beberapa pengamat menilai kritik semacam ini mencerminkan kekecewaan publik yang semakin dalam terhadap kinerja KPK. Mereka mendorong agar tudingan yang dilontarkan Adhie segera direspons melalui mekanisme hukum maupun klarifikasi publik, agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
