MoneyTalk, Jakarta – Beberapa bulan terakhir, jalan-jalan di Eropa dipenuhi bendera Palestina. Dari London hingga Madrid, dari Berlin hingga Paris, puluhan ribu orang turun ke jalan menentang serangan Israel ke Gaza. Fenomena ini mengundang pertanyaan besar: mengapa Eropa, yang selama puluhan tahun cenderung memihak Israel, kini mulai bergolak mendukung Palestina?
Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang bekerja di balik layar. Antonio Gramsci pernah menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berdiri di atas senjata, melainkan juga di atas hegemoni yakni kesepakatan sosial yang dianggap sebagai “akal sehat”. Selama ini, mendukung Israel dianggap wajar dalam politik Barat. Tetapi tragedi Gaza membongkar celah besar dalam hegemoni itu. Gambar anak-anak terbunuh, rumah sakit luluh lantak, dan kamp pengungsi diserang tersebar cepat melalui media sosial. Narasi resmi pemerintah tak lagi dominan, karena masyarakat sipil kini punya ruang untuk membangun counter-hegemony dengan bahasa yang lebih menyentuh hati.
Retaknya hegemoni ini hanya mungkin terjadi karena adanya mobilisasi yang terorganisir. Teori mobilisasi sumber daya (McCarthy & Zald) menunjukkan bahwa kemarahan moral saja tidak cukup untuk membentuk gerakan sosial. Di Eropa, komunitas diaspora, serikat buruh, mahasiswa, hingga organisasi HAM menyediakan jaringan, dana, dan logistik yang membuat protes bisa berulang kali digelar. Tanpa sumber daya itu, solidaritas hanya akan berhenti di unggahan media sosial.
Mobilisasi ini kemudian menemukan panggungnya di ruang publik. Jürgen Habermas menggambarkan ruang publik sebagai arena di mana argumen rasional dan moral dapat menekan negara. Persis itulah yang terjadi di Eropa: perdebatan mengenai Palestina tidak lagi terbatas pada lingkaran kecil aktivis, melainkan masuk ke media arus utama dan forum akademik. Pertanyaan yang menggema di jalan-jalan “Mengapa Rusia disebut agresor di Ukraina, tapi Israel tidak disebut agresor di Palestina?” menggambarkan bagaimana rasionalitas moral lebih kuat daripada kalkulasi geopolitik. Pada titik ini, opini publik menekan negara untuk menyesuaikan diri, karena suara moral semakin memperoleh legitimasi yang tak bisa diabaikan.
Dari sini lahirlah bentuk gerakan sosial baru yang cirinya berbeda dari gerakan lama. Solidaritas untuk Palestina di Eropa tidak hanya berangkat dari kepentingan ekonomi atau kelas pekerja, melainkan dari kesadaran moral lintas identitas. Isu antikolonialisme, anti-rasisme, dan keadilan global menyatu dalam imajinasi politik generasi muda. Palestina tidak lagi dilihat hanya sebagai konflik Timur Tengah, tetapi sebagai simbol kemanusiaan universal yang melampaui sekat etnis, agama, dan bangsa.
Dengan demikian, kita melihat sebuah rangkaian yang saling terhubung: krisis kemanusiaan di Gaza meretakkan hegemoni lama, mobilisasi sumber daya mengubah kemarahan menjadi aksi kolektif, ruang publik memberi legitimasi moral, dan gerakan sosial baru menjadikan solidaritas ini meluas melampaui batas identitas klasik. Semua ini menjelaskan mengapa Eropa kini bergolak mendukung Palestina.
Perubahan sikap ini bukan sekadar emosi sesaat. Ia mencerminkan pergeseran wacana global yang lebih dalam: apakah Eropa berani konsisten pada nilai yang selalu diklaim yakni hak asasi manusia atau terus mempertahankan standar ganda yang justru menggerogoti legitimasinya sendiri di mata dunia.
Penulis : Agung Nugroho, direktur Jakarta Institute
