MoneyTalk, Jakarta – Dalam percakapan panjang yang penuh refleksi dan kritik tajam di kanal YouTube Renald Kasali, Kamis (20/11), Profesor Muhammad Ichsan membedah perjalanan ekonomi Indonesia dari masa Soeharto hingga hari ini. Ia menyuguhkan narasi yang jarang diungkapkan: bagaimana keberhasilan besar Orde Baru berakhir tragis bukan hanya karena krisis, melainkan karena kerusakan tata kelola yang tidak lagi sanggup mengikuti kompleksitas zaman.
“Di awal pemerintahannya, Soeharto mendapat warisan yang sangat berat,” ujar Ichsan membuka pembahasan. “Inflasi di atas 650%, utang luar negeri menumpuk, pengangguran besar, dan kebutuhan pangan sangat kritis. Tapi dengan tim teknokrat yang solid dan kejujuran semua itu bisa diatasi.”
Namun, ujar Ichsan, kejujuran dan tata kelola itu tidak bertahan.
Warisan Soeharto: Dari Ekonomi Amburadul Menjadi Pertumbuhan Pesat
Ichsan mengingatkan bahwa Soeharto tidak memulai dari landasan yang kuat. Secara politik ia lemah, militer terbelah, dan ekonomi terjerembap dalam hiper-inflasi. “80% rakyat Indonesia buta huruf. GDP per kapita cuma 80–90 dolar, setara Bangladesh waktu itu.”
Soeharto kemudian mempercayai teknokrat seperti Widjojo Nitisastro dan kawan-kawan. Beberapa kunci keberhasilan awal Orde Baru yang dipaparkan Ichsan, Mengakhiri krisis pangan melalui bantuan PL-480 dan manajemen beras. Inflasi dipotong drastis, memulihkan kepercayaan publik.
Revolusi Hijau, pembangunan irigasi, dan pabrik pupuk Pusri. Booming minyak digunakan untuk rehabilitasi infrastruktur pertanian dan membangun sekolah-sekolah SD Inpres. Kemiskinan turun drastis dari sekitar 70% menjadi 40%. Tingkat melek huruf meningkat besar-besaran melalui Paket A–C.
“Growth, equality, stability trilogi pembangunan Soeharto ini bukan hal yang terjadi sendiri. Itu hasil kerja teknokrat yang risetnya bahkan dibuat sejak mereka masih mahasiswa,” ujar Ichsan.
Kejatuhan Soeharto: Ketika Tata Kelola Menghilang dan KKN Menggila
Namun masa kejayaan itu tidak abadi. Ichsan menekankan bahwa Soeharto jatuh bukan semata karena krisis Asia 1997–1998, tetapi karena institusi yang membusuk dari dalam.
“Governance tidak diperhatikan. KKN merajalela. Dari tingkat RT sampai bupati, wali kota, pejabat tinggi, semua bermain. Saat kebutuhan masyarakat berubah, sistem tidak berubah.”
Poin paling tajam dari Ichsan, KKN menjadi budaya dan menakutkan. Kronisme menempel di bisnis keluarga Cendana. Perbankan sudah rusak sejak 1992, tapi laporan-laporan risiko disembunyikan karena tidak ada yang berani menghadap Soeharto.
Transaksi ekonomi makin mahal, kredit berantakan, jaminan bank tidak bisa ditegakkan karena lemahnya rule of law.
Institusi terpusat tidak mampu lagi menjawab tuntutan daerah.
“Soeharto terlalu lama berkuasa, sementara karakter ekonomi sudah berubah. Governance gagal menyesuaikan diri.”
Pelajaran Hari Ini: KKN Bangkit Lagi dan Ini Lebih Menakutkan
Ichsan kemudian menyoroti situasi hari ini dengan nada serius.
“Kita menyaksikan KKN yang jauh lebih parah. Kerusakan institusi ini bahkan terjadi di semua partai politik. Mereka tidak menyiapkan anak muda menjadi warga negara, tapi menyiapkan anak-anak mereka. Republik ini rasa kerajaan.”
Ia menyinggung, Pejabat desa hingga pejabat tinggi tertangkap korupsi.
Dirjen yang tidak melindungi industri dalam negeri meski pengusaha meminta safeguard. Produk asing membanjiri pasar tanpa kontrol. Aparatur dan pembuat kebijakan takut melaporkan kebenaran kembali ke budaya “asal bapak senang”.
Instansi penegak integritas seperti MK, KPU, KPK pun mengalami degradasi reputasi.
“Ini bukan lagi korupsi biasa. Ini pengkhianatan terhadap kontrak sosial bangsa.”
Pandemi Bukan Selalu Dimulai dari Virus: ‘Denial adalah Musuh Utama’
Salah satu bagian paling kontroversial dari pernyataan Ichsan adalah metafor tentang pandemi,“Pandemi tidak selalu berasal dari virus. Pandemi bisa berawal dari penyangkalan.”
Ia mencontohkan Data MBG (Ministry-Based Governance) yang berubah-ubah tanpa dasar kuat. Laporan internal yang dimanipulasi menjadi ‘kabar baik’ demi menyenangkan atasan.
Kebijakan yang tidak evidence-based, sehingga keputusan publik tidak nyambung dengan masalah nyata.
“Kalau pejabat takut jujur, negara akan buta arah. Kita menyelesaikan masalah di sini padahal masalahnya di sana.”
Kenapa Kita Mandek? Trust Publik Runtuh
Ichsan mengungkap data penting, 85% penerimaan pajak disumbang oleh hanya 15% pembayar pajak.
Mayoritas masyarakat tidak percaya negara sehingga enggan bayar pajak. Pemerintah pun kekurangan ruang fiskal untuk membangun institusi yang kuat.
“Pembangunan institusi itu mahal dan perlu waktu panjang. Tapi merusaknya bisa sehari saja.”
Solusi Ichsan: Indonesia Butuh “Kontrak Sosial Baru”
Menurut Ichsan, akar masalahnya bukan ekonomi semata, tetapi rusaknya kontrak sosial pasca-1998 kontrak yang awalnya dibangun untuk mencegah kesalahan Orde Baru, namun kini justru dikhianati.
Ia menyebutkan bahwa lembaga-lembaga penting hasil reformasi seperti MK, KPU, KPK, hingga desentralisasi semuanya mengalami penyimpangan.
“Saat lembaga yang dibuat untuk menjaga demokrasi justru berkhianat, negara masuk pusaran dekadensi institusional.”
Oleh karena itu:
“Kita harus membangun kontrak sosial baru. Bukan politik yang memimpin ekonomi, tapi institusi yang memimpin negara.”
Belajar dari Soeharto, Tapi Jangan Ulangi Kesalahannya
Renald Kasali menutup percakapan dengan refleksi, sementara Ichsan menegaskan:
“Soeharto berhasil karena jujur dan mempercayai teknokrat. Ia jatuh karena mengabaikan governance. Dan hari ini, kita melihat gejala yang sama bahkan lebih parah.”
Percakapan ini menjadi peringatan keras bagi bangsa. Bahwa ketika tata kelola rusak, ekonomi sehebat apa pun bisa runtuh.
