MoneyTalk, Jakarta – Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menuai kritik keras dari berbagai kalangan pemerhati lingkungan. Alih-alih menyentuh akar persoalan tata kelola, Prabowo dinilai hanya mengulang narasi normatif soal “kesadaran lingkungan” tanpa menyentuh peran negara dalam meluasnya izin tambang, perkebunan, dan proyek energi besar di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS).
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan duka atas bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sambil menyebut pemanasan global serta kerusakan lingkungan sebagai penyebab utama. Ia mengajak guru dan murid untuk menjaga hutan, sungai, dan meningkatkan pendidikan lingkungan sejak dini.
Namun, bagi para aktivis lingkungan, pernyataan itu justru terdengar seperti kemunafikan politik. Kritik paling tajam datang dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), yang menyebut bahwa pidato Prabowo “menggeser tanggung jawab negara” kepada individu dan sekolah, serta mengabaikan fakta bahwa kebijakan pemerintah sendiri menjadi penyebab utama memburuknya kondisi ekologis di hulu Sumatera.
Analisis JATAM menunjukkan bahwa banjir bandang yang melanda Sumatera dalam sepekan terakhir tidak bisa dilepaskan dari ledakan izin pertambangan mineral dan batubara, ekspansi kebun skala besar, serta pembangunan proyek energi seperti PLTA dan PLTP di kawasan penyangga dan hulu sungai. Aktivitas tersebut disebut mengubah bentang alam, merusak kawasan resapan, dan mengganggu aliran sungai, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor.
“Yang merusak hutan bukan murid sekolah. Yang mengubah aliran sungai bukan guru. Itu hasil dari kebijakan negara yang membuka ruang hidup masyarakat untuk dieksploitasi korporasi,” tegas JATAM dalam laporannya, Sabtu (29/11/2025).
Sejak awal pemerintahannya, Prabowo mendorong percepatan hilirisasi tambang, memperluas proyek energi besar, dan mengonsolidasikan kekuasaan sumber daya di hulu DAS dengan dalih kedaulatan energi dan percepatan pembangunan. Kritik menyebut kebijakan tersebut mempertebal ketergantungan pada ekonomi ekstraktif, sekaligus melemahkan daya dukung lingkungan dan keselamatan warga di wilayah rawan bencana.
“Himbauan Prabowo agar masyarakat menjaga hutan dan sungai tidak menyentuh substansi. Ini bentuk cuci tangan politik di atas puing rumah warga yang terseret banjir,” ujarnya.
Para aktivis mendesak pemerintah untuk menghentikan pola pikir pembangunan yang berbasis eksploitasi hulu DAS, melakukan audit lingkungan menyeluruh, dan mencabut izin-izin yang terbukti menyebabkan kerusakan ekologis.
Bagi warga Sumatera yang terdampak, banjir kali ini kembali menjadi pengingat bahwa bencana bukan semata soal cuaca ekstrem, melainkan kegagalan tata kelola sumber daya alam yang berlangsung selama bertahun-tahun.
