MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah dinilai telah mengambil langkah yang tepat dengan menutup sementara operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Penutupan ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian kawasan hutan dan lingkungan hidup, khususnya di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Batang Toru (Tapanuli Selatan), Tapanuli Utara, hingga Kabupaten Humbang Hasundutan, menjadi alarm keras buruknya tata kelola hutan di wilayah hulu. Banjir tersebut membawa lumpur serta jutaan metrik ton kayu gelondongan dan kayu serpih dari kawasan hutan.
Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat. Rentetan bencana ini membuka mata pemerintah pusat dan daerah serta seluruh rakyat Indonesia tentang rusaknya kawasan hutan akibat eksploitasi berlebihan oleh industri pengolahan kayu, perkebunan sawit, dan pertambangan.
Menanggapi penutupan sementara PT TPL, Ketua Umum DPP APIB (Aliansi Profesional Indonesia Bangkit), Erick Sitompul, menyatakan langkah tersebut sudah tepat dan sejalan dengan kepentingan lingkungan hidup serta masa depan masyarakat Sumatera Utara.
“Pelestarian kawasan hutan di sekitar Danau Toba, terutama wilayah hulu yang mencakup delapan kabupaten dan Pulau Samosir, sangat penting bagi masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat,” ujar Erick kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).
Menurutnya, kawasan tersebut bukan hanya penting untuk menjaga ekosistem hutan, danau, dan pegunungan, tetapi juga menjadi penopang utama kehidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian, peternakan, perikanan Danau Toba, dan pariwisata.
“Danau Toba adalah destinasi wisata internasional yang sudah dikenal dunia. Negara punya kepentingan besar menjaga kelestariannya, apalagi setelah ditetapkan sebagai Geopark Kaldera Toba dalam jaringan UNESCO,” tegasnya.
Erick menilai rencana pemerintah melakukan audit total selama tiga bulan sebelum membuka kembali PT TPL akan sulit diterima masyarakat Toba.
“Pertama, masyarakat delapan kabupaten di kawasan Toba sudah sangat tegas meminta PT TPL ditutup permanen karena selama bertahun-tahun menimbulkan kegaduhan dan berpotensi memecah persatuan masyarakat Batak,” jelasnya.
Kedua, konsultan audit yang akan digunakan pemerintah dinilai tidak independen karena pernah digunakan pada tahun 2000 saat PT TPL—yang saat itu masih bernama PT Indorayon Utama—ditutup pada era Presiden BJ Habibie.
“Hasil audit Labat Andersen saat itu terbukti tidak mampu mengubah perilaku dan paradigma manajemen perusahaan agar lebih ramah lingkungan dan menghormati masyarakat adat serta lembaga keagamaan,” kata Erick.
Ketiga, penolakan terhadap PT TPL dalam dua tahun terakhir disebut semakin masif, melibatkan LSM lingkungan, organisasi masyarakat adat, tokoh masyarakat, netizen Batak, hingga pimpinan lembaga keagamaan yang berpengaruh seperti Ephorus HKBP.
Erick juga menyinggung hasil investigasi Walhi Sumatera Utara yang menyebut keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kerusakan kawasan hulu pegunungan Batang Toru.
“Setidaknya ada tujuh perusahaan yang disebut, termasuk PT TPL dan PT Martabe, yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hingga memicu banjir bandang,” ujarnya.
Erick berharap Presiden Prabowo Subianto dan para menteri terkait mengambil keputusan secara adil dan bijaksana.
“Jangan karena kepentingan investasi dan relasi dengan konglomerat Sukanto Tanoto selaku pemilik PT TPL, lalu mengabaikan aspirasi jutaan rakyat Batak Toba yang sudah puluhan tahun menolak perusahaan ini,” tegasnya.
Menurut Erick, sejarah akan mencatat apakah seorang pemimpin memilih berpihak pada rakyat atau kepentingan segelintir pengusaha.
Sebagai pembanding, Erick mencontohkan negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Finlandia, yang dahulu menjadi pionir industri pulp dan kertas dunia.
“Sekitar 30 tahun lalu, mereka menutup industri pulp dan kertas karena pertimbangan ekologis, lalu beralih ke sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri ramah lingkungan,” ungkapnya.
Hasilnya, kedua negara tersebut kini menjadi negara paling makmur di dunia dengan pendapatan per kapita tinggi dan indeks korupsi terendah.
Terkait nasib sekitar 2.000 pekerja PT TPL, Erick mendorong pemerintah menyiapkan solusi konkret jika penutupan permanen dilakukan.
“Pemerintah bisa mengalihkan sekitar 150 ribu hektare HTI TPL menjadi perkebunan BUMN, misalnya untuk komoditas karet atau kopi. Dengan begitu, pekerja tidak perlu terkena PHK dan roda ekonomi tetap berjalan,” pungkasnya.
