MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Ia membandingkan KPK dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), lembaga antikorupsi Malaysia yang justru kini dinilai jauh lebih berani, independen, dan ditakuti para elite politik.
Islah mengingatkan bahwa sekitar 15 tahun lalu, Malaysia menjadikan KPK Indonesia sebagai role model pemberantasan korupsi. Saat itu, independensi dan keberanian KPK dalam menindak pejabat tinggi negara menjadi rujukan banyak negara di kawasan Asia Tenggara.
“Malaysia dulu belajar ke kita. Mereka kagum dengan independensi KPK. Tapi sekarang kondisinya terbalik. SPRM jauh melampaui KPK dalam hal keberanian dan kemandirian,” ujar Islah dalam pernyataannya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Islah, SPRM kini menjadi institusi yang benar-benar ditakuti karena bebas dari intervensi dan kepentingan politik. Keberanian lembaga tersebut dibuktikan dengan pemenjaraan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, serta pengungkapan dan penindakan kasus korupsi yang melibatkan jenderal-jenderal di tubuh Angkatan Tentera Malaysia (ATM).
“SPRM berani mengurai sindikasi korupsi sampai ke dalam militer. Itu menunjukkan tidak ada zona kebal hukum,” tegasnya.
Dampaknya, lanjut Islah, para politisi di Malaysia memilih ekstra hati-hati. Tidak ada yang berani melakukan “gerakan tambahan” karena merasa setiap langkah diawasi oleh SPRM.
“Rasa takut itu sehat. Itu tanda hukum bekerja,” tambahnya.
Kondisi berbeda, menurut Islah, justru terlihat di Indonesia. Ia menilai KPK kini lebih sibuk mengelola citra, publikasi, dan pemberitaan media ketimbang menunjukkan keberanian substantif dalam menindak kasus besar yang menyentuh lingkar kekuasaan.
“KPK sekarang hebatnya di publikasi. Tapi nyali untuk menyentuh kekuasaan, itu yang hilang,” kata Islah.
Ia bahkan menyinggung ketidakberanian KPK memanggil tokoh-tokoh yang memiliki relasi politik kuat. Menurutnya, jangankan memanggil Presiden Joko Widodo, untuk memanggil Bobby Nasution saja KPK dinilai ciut nyali.
“Menyentuh Fuad Maktour saja keberaniannya cuma sampai pencekalan. Itu ironis,” ujarnya.
Islah menilai situasi ini menciptakan aura pesimisme di tengah masyarakat. Ketika lembaga antikorupsi tak lagi berani menyentuh pusat kekuasaan, kepercayaan publik pun perlahan tergerus.
“Kalau lembaga antikorupsi sudah takut pada kekuasaan, maka pesan yang sampai ke publik sangat berbahaya: korupsi bisa dinegosiasikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan lembaga yang bukan hanya profesional, tetapi juga berani dan benar-benar independen. Tanpa itu, korupsi hanya akan bergeser bentuk, bukan hilang.
Islah menyebut kondisi KPK saat ini sebagai peringatan serius bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Ia menilai reformasi kelembagaan yang melemahkan independensi KPK telah berdampak langsung pada keberanian lembaga tersebut.
“Ketika independensi dicabut, keberanian ikut mati. Dan saat keberanian mati, hukum tinggal slogan,” pungkasnya.
