MoneyTalk, Jakarta -Pengamat kebijakan publik Said Didu menilai langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum telah secara langsung menusuk kepentingan kelompok yang ia sebut sebagai “Geng SOP” (Solo, Oligarki, dan Parcok).
Menurut Said Didu, penertiban yang dilakukan pemerintah bukan sekadar langkah administratif, melainkan sinyal politik kuat bahwa negara tidak lagi mentoleransi praktik penyalahgunaan kekuasaan, perampasan sumber daya, dan pembangkangan hukum yang selama ini dinikmati kelompok elite tertentu.
“Ketegasan Presiden Prabowo ini jelas mengganggu zona nyaman Geng SOP. Mereka selama ini hidup dari pembiaran pelanggaran hukum. Ketika negara hadir dan tegas, tentu akan ada perlawanan,” ujar Said Didu dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2025).
Said Didu memperkirakan bahwa reaksi balik dari Geng SOP tidak akan bersifat terbuka, melainkan melalui berbagai skema tekanan sistemik terhadap pemerintah. Ia memetakan sedikitnya empat potensi bentuk perlawanan yang dapat muncul:
-Mengganggu stabilitas ekonomi, baik melalui permainan pasar, investasi, maupun sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah.
-Menggerakkan pengacara dan gugatan hukum, dengan tujuan melemahkan legitimasi kebijakan negara melalui jalur litigasi.
-Mengorganisir massa bayaran, untuk menciptakan kesan adanya penolakan publik terhadap kebijakan penertiban.
-Melancarkan serangan politik dan hukum, termasuk kriminalisasi, framing media, hingga tekanan terhadap aparatur negara.
“Ini pola lama yang selalu dipakai ketika kepentingan oligarki terganggu. Bedanya, sekarang Presiden Prabowo tampak siap menghadapi risiko politiknya,” tegas Said Didu.
Lebih lanjut, Said Didu menekankan bahwa penertiban ini akan menjadi ujian serius bagi konsistensi pemerintahan Prabowo. Ia mengingatkan agar kebijakan penegakan hukum tidak berhenti di satu-dua kasus, tetapi dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
“Rakyat tentu mendukung, asalkan penertiban ini konsisten, adil, dan benar-benar untuk kepentingan negara dan rakyat, bukan sekadar pencitraan atau alat tawar politik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat yang masih memiliki akal sehat dan kepedulian terhadap kedaulatan bangsa untuk memberikan dukungan moral dan politik terhadap langkah pemerintah.
Dalam konteks tekanan elite dan potensi sabotase kebijakan, dukungan publik dinilai menjadi faktor kunci agar agenda penertiban tidak kandas di tengah jalan.
“Tanpa dukungan rakyat, tekanan dari oligarki bisa sangat kuat. Tapi jika rakyat berdiri bersama negara, maka kekuatan perlawanan itu akan melemah dengan sendirinya,” pungkas Said Didu.
