MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan keras datang dari aktivis lintas generasi, Firman Tendry Masengi, yang menilai arah demokrasi Indonesia saat ini mengalami penyimpangan serius dan membutuhkan koreksi mendasar.
Hal itu disampaikan Firman usai mengikuti forum diskusi kelompok terfokus (FGD) yang digelar Forum Guru Besar di Universitas Indonesia, Senin (13/4/2026). Diskusi tersebut membedah krisis kebangsaan dari berbagai perspektif keilmuan.
Menurut Firman, pertemuan antara kalangan akademisi dan aktivis 1998 di kawasan Menteng bukan sekadar forum diskusi biasa, melainkan titik konsolidasi strategis untuk merumuskan arah perubahan bangsa.
“Ini bukan lagi soal wacana. Kita sedang menghadapi kebuntuan struktural dalam sistem politik. Maka diperlukan peta jalan perubahan yang berbasis integritas intelektual dan keberanian praksis,” tegasnya, Rabu (14/4/2026).
Dari pertemuan tersebut, lahir sebuah aliansi bernama ANTI BOTI (Aliansi Nalar Tinggi Barisan Oposisi Tertib Indonesia), yang disebut Firman sebagai wadah konsolidasi gerakan berbasis nalar kritis dan ketertiban konstitusional.
Ia menilai, Reformasi 1998 yang dulu diperjuangkan kini mengalami deviasi akibat kuatnya cengkeraman oligarki dalam sistem kekuasaan.
“Demokrasi kita tidak lagi substantif. Ia terjebak dalam prosedur formal, sementara kekuasaan berputar di lingkaran elite yang sempit,” ujarnya.
Firman bahkan menyinggung kemungkinan munculnya gagasan alternatif seperti pemerintahan transisi hingga model Pemerintahan Darurat Revolusioner Indonesia (PDRI), sebagai respons atas stagnasi yang dinilai semakin akut.
Dalam pandangannya, demokrasi tidak bisa direduksi hanya pada pemilu atau legitimasi formal, tetapi harus menjadi kontrak moral antara negara dan rakyat.
Ia menilai, kondisi politik saat ini menunjukkan gejala de-demokratisasi, di mana kedaulatan rakyat secara de facto tersubordinasi oleh kepentingan elite.
“Ketika negara tidak lagi melindungi rakyat, maka legitimasi kekuasaan runtuh. Ini bukan sekadar krisis politik, tapi krisis moral dalam demokrasi,” kata Firman.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa pembangkangan sipil memiliki dasar konstitusional dan moral, selama dilakukan dalam kerangka memperjuangkan keadilan dan memperbaiki penyimpangan kekuasaan.
Firman juga secara terbuka mengkritik ketergantungan politik Indonesia pada figur-figur elite. Ia menyebut, masa depan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada tokoh seperti Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, maupun Joko Widodo.
“Indonesia ke depan harus berbasis institusi, bukan figur. Hukum harus di atas kekuasaan, dan rakyat harus menjadi pusat dari seluruh kebijakan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan sejati tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi dari sejauh mana keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia pun mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam praktik kekuasaan.
“Ketika hukum tidak adil, maka ia kehilangan legitimasi moralnya. Di situlah pembangkangan sipil menjadi sah sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Firman menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masa depan Indonesia ditentukan bukan oleh siapa yang berkuasa, tetapi oleh sejauh mana kekuasaan tunduk pada prinsip keadilan.
“Ini adalah panggilan sejarah. Rakyat harus berani merebut kembali kedaulatannya,” pungkasnya.
