Kunjungi Bencana di NTT, Pengamat Kebijakan Publik: Manuver Politik Gibran

  • Bagikan
Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik
Gibran Tak Memenuhi Syarat untuk Dilantik, Jika Dipaksakna Wajib Dimakzulkan Pascadilantik

MoneyTalk.id, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke daerah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak lepas dari kepentingan politik.

Menurut Gigin, kehadiran pejabat negara di lokasi bencana semestinya tidak hanya menjadi simbol kepedulian pemerintah, tetapi juga harus diikuti dengan langkah konkret untuk memastikan kebutuhan korban terpenuhi.

Gigin menyoroti rombongan yang dibawa dalam kunjungan tersebut. Ia menilai keberadaan mahasiswa dalam rombongan tidak cukup untuk menjawab kebutuhan penanganan korban bencana yang membutuhkan tenaga profesional dan berpengalaman.

“Kunjungan Gibran ke daerah bencana di NTT adalah manuver politik. Dia tidak membawa profesional yang mumpuni untuk membantu para korban. Dia membawa mahasiswa yang nol pengalaman dalam membantu korban bencana alam,” kata Gigin, Ahad (23/8/2026).

Ia menilai penanganan bencana membutuhkan keahlian khusus, mulai dari evakuasi, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga rehabilitasi infrastruktur.

Karena itu, menurut Gigin, pemerintah seharusnya memastikan tenaga profesional seperti dokter, tenaga medis, psikolog, ahli kebencanaan, pekerja sosial, serta personel penyelamat berada di garis depan penanganan.

Gigin juga mengingatkan bahwa kunjungan pejabat tinggi ke wilayah bencana jangan sampai berhenti pada agenda seremonial. Kehadiran pejabat negara, menurut dia, harus menghasilkan kebijakan dan bantuan yang benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.

“Korban bencana membutuhkan pertolongan yang nyata, bukan sekadar kunjungan dan pencitraan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap pola kunjungan pejabat ke daerah bencana agar lebih berorientasi pada kebutuhan korban.

Menurutnya, momentum bencana seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah menunjukkan kapasitas negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan dimanfaatkan sebagai panggung politik.

Penilaian tersebut menjadi sorotan karena kunjungan pejabat ke wilayah terdampak bencana selalu memiliki dimensi simbolik. Di satu sisi, kehadiran pimpinan negara dapat memberikan dukungan moral kepada korban. Namun di sisi lain, publik juga memiliki ekspektasi agar kunjungan tersebut menghasilkan solusi konkret dan mempercepat proses pemulihan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *