MoneyTalk, Jakarta – Pengamat pasar modal Yanuar Rizky menanggapi gagasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal penyatuan devisa swap dan pengelolaan uang pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI). Menurut Yanuar, pemikiran Purbaya tidak sepenuhnya baru, melainkan bagian dari mazhab monetaris murni yang sudah lama berkembang di lingkaran ekonom Indonesia.
“Faktanya, uang yang mengendap di BI itu memang bisa jadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian. Itu bukan soal jagoan atau tidak, memang begitu logikanya,” ujar Yanuar dalam kanal YouTube Awalil Rizky, Minggu (14/09).
Yanuar mengingatkan, ide agar rekening pemerintah jangan menganggur di BI sudah pernah muncul sejak era Gubernur BI Budiono. Saat itu, BI menolak membayar bunga atas dana pemerintah dengan alasan ada back-to-back antara tagihan BI dan pemerintah. “Jadi waktu itu alasannya balance, saling dukung antara fiskal dan moneter,” kata Yanuar.
Namun, gagasan agar dana pemerintah mengalir ke sektor riil ketimbang ke Surat Berharga Negara (SBN) dinilai lebih tepat di era 2000-an awal, ketika pasar keuangan domestik belum terlalu dalam. Setelah krisis global 2008, kondisi berubah drastis.
Menurut riset Yanuar, sejak 2008 SBN menjadi game changer dalam pembentukan M2 (uang beredar luas). Jika sebelumnya M2 lebih dipengaruhi M1 (uang kartal) dan sedikit perputaran saham, sejak 2008 justru volatilitas dan likuiditas SBN di pasar sekunder menjadi faktor penentu utama.
“Dulu, BI mengelola base money dengan suku bunga dan instrumen sederhana. Tapi sejak ada SBN yang diperdagangkan, determinannya jadi yield dan likuiditas SBN,” jelas Yanuar.
Karena itu, ketika The Fed melakukan tapering off, pasar sekunder SBN di Indonesia langsung kering. Dampaknya, M2 menyusut, M1 ikut menyusut, dan likuiditas perbankan seret.
Yanuar kemudian membandingkan gaya Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan Purbaya. Menurutnya, Sri Mulyani lebih strukturalis, dengan skema burden sharing antara pemerintah dan BI untuk menjaga stabilitas fiskal-moneter.
Sementara Purbaya disebut lebih “langsung” dengan mazhab monetaris murni: pemerintah bisa saja menarik uangnya di BI dan menyalurkannya ke bank umum. “Kalau SMI itu beban dibagi lewat instrumen, bunga diatur, harmonisasi dilakukan. Kalau Purbaya lebih simpel: ini uang saya, saya ambil. BI atur saja neracanya sendiri,” jelas Yanuar.
Meski mengapresiasi kejernihan Purbaya dalam menjelaskan idenya, Yanuar mengingatkan bahwa kondisi global sudah jauh berbeda dari 2008. Dominasi asing di SBN yang dulu mencapai hampir 40% kini turun drastis ke 14%.
Menurutnya, BI sudah lama berperan sebagai market maker SBN untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas. Namun ketika dana pemerintah dialihkan, BI harus mencari cara baru agar tidak kehilangan alat kendali moneter.
“Kalau dulu kita masih bicara burden sharing, sekarang mazhabnya bisa jadi berubah. Dari strukturalis ke monetaris murni,” pungkas Yanuar.
