MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Awalil Risky pada Selasa (21/09), pengamat pasar modal Yanuar Rizky menyoroti kebijakan pemerintah yang menempatkan dana besar di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Menurutnya, langkah ini bukan sekadar teknis penempatan likuiditas, melainkan menyangkut stabilitas sistem keuangan nasional.
Yanuar menjelaskan bahwa dana pemerintah yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke bank Himbara, masing-masing senilai Rp55 triliun, tidak bisa dilihat sederhana. “Kalau ditempatkan dalam bentuk deposit on call, artinya dana itu tetap tercatat sebagai liabilitas bank, dengan nasabahnya adalah pemerintah RI,” jelasnya.
Yang menarik, pemerintah meminta bunga lebih tinggi dari counter rate bank. “Ini jadi semacam special rate. Kalau nasabah biasa, jelas ditolak bank. Tapi karena ini pemerintah, bank akan terima, lalu mengelola dengan menempatkannya ke instrumen seperti SBN,” ujar Yanuar.
Menurutnya, sifat deposit on call adalah dana “panas”masuk hari ini, bisa keluar detik berikutnya. Maka, bank menempatkan kembali di instrumen yang sama-sama likuid. “Inilah yang saya sebut munculnya lazy bankers. Bank tidak lagi berani menyalurkan ke sektor riil karena lebih aman ke SBN dengan spread bunga 1%,” paparnya.
Namun kondisi ini juga dipicu oleh sifat nasabah besar, termasuk pemerintah. “Nasabah pun jadi tricky. Mereka maunya bunga tinggi, fleksibilitas tinggi, tanpa risiko. Akhirnya bank makin malas menyalurkan kredit ke sektor produktif,” tegasnya.
Yanuar mengingatkan bahwa sistem perbankan tidak bisa dilepaskan dari aturan internasional seperti Basel III dan IFRS. “Kalau kredit macet, harus dicadangkan dan mengurangi ekuitas. Itu yang membuat bank sangat hati-hati. Tapi kalau hanya taruh di SBN, mereka merasa aman,” jelasnya.
Ia juga menyinggung sejarah krisis 1998 dan 2008. “Dulu laporan keuangan bank tidak mencerminkan kondisi riil, sehingga roboh ketika krisis. Sekarang memang lebih ketat, tapi tetap saja ada risiko salah kelola jika dana besar hanya berputar di sektor finansial, bukan ke sektor riil,” kata Yanuar.
Lebih jauh, Yanuar menilai penerbitan surat utang pemerintah dengan bunga tinggi justru membunuh sektor produktif. “Kenapa sektor riil mati? Karena pemerintah jadi lawan langsung sektor riil. Bank lebih memilih beli SBN dengan bunga 6–7% ketimbang kasih kredit ke pengusaha dengan risiko NPL,” ungkapnya.
Menurut Yanuar, kebijakan penempatan dana pemerintah di Himbara ini menimbulkan dilema. Di satu sisi menambah likuiditas bank, di sisi lain memperkuat kecenderungan lazy bankers. “Kalau mau jujur, pemerintah hari ini bertindak layaknya private banking client terbesar di negeri ini. Pertanyaannya: apakah bank masih punya insentif menyalurkan kredit ke rakyat, atau cukup melayani pemerintah saja?” pungkasnya.
