MoneyTalk, Jakarta – Aroma busuk dugaan gratifikasi kembali menyeruak dari lorong birokrasi Pemprov DKI. Kali ini, sorotan tajam publik tertuju pada Sekretaris Kelurahan Petojo Selatan, Febriwaldi, yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga bergaya hidup mewah tak sebanding dengan jabatannya.
Laporan itu dilayangkan oleh Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat86) pada Selasa (14/10/2025), sehari setelah mereka bersama puluhan warga menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Tujuannya: menuntut keadilan dan meminta Gubernur Pramono Anung turun tangan.
“ASN itu harus tahu diri. Kalau hidup mewah tapi gajinya tak seberapa, jelas ada yang janggal. KPK harus turun tangan!” tegas Ketua Kodat86, Cak Ta’in Komari SS, usai menyerahkan laporan ke Gedung Merah Putih KPK.
Menurut Cak Ta’in, publik patut curiga. “Sekelas sekretaris kelurahan kok bisa pamer kemewahan, jalan-jalan ke luar negeri, pakai barang branded, nongkrong di tempat elite. Duitnya dari mana?” ujarnya garang.
Kodat86 menegaskan, laporan ke KPK bukan sekadar gertak sambal. Ada dugaan kuat penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi terselubung yang menopang gaya hidup sultan sang Seklur.
“Kalau yang selevel Seklur saja sudah pamer harta, bisa dibayangkan pejabat di atasnya! Ini fenomena gunung es korupsi birokrasi,” sindir Cak Ta’in pedas.
Lebih jauh, Kodat86 juga mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Sebab, menurut mereka, banyak koruptor yang tidak kapok karena masih bisa menikmati hasil rampasan begitu bebas dari penjara.
“Penjarakan dan miskinkan! Biar pejabat lain kapok pamer hasil haram,” tutup Cak Ta’in tegas.
Gelombang laporan terhadap gaya hidup hedon ASN ini disebut bakal terus berlanjut. Kodat86 berjanji akan memburu pejabat ‘gaya sultan’ lain yang ketahuan hidup di atas kemampuan gajinya.
Publik kini menanti langkah cepat KPK apakah Seklur Febriwaldi akan segera dipanggil, atau kasus ini akan tenggelam seperti banyak kasus ‘main mata’ di birokrasi negeri ini.
