MoneyTalk, Jakarta -Gelombang kritik terhadap proses seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan semakin menguat. Aktivis sosial politik dan pemerhati kesehatan masyarakat, Cary Greant, SKM, menyampaikan rasa kecewa dan keprihatinannya yang mendalam terhadap pelaksanaan uji kompetensi yang dinilai kacau, tidak profesional, dan memunculkan berbagai kecurigaan publik.
Cary bahkan menyebut proses seleksi tersebut sebagai “kampungan”, karena dianggap jauh dari standar rekrutmen lembaga besar yang mengelola jaminan sosial bagi hampir seluruh rakyat Indonesia. Ia menilai, jika proses seperti ini dibiarkan, maka bukan mustahil yang terpilih nanti justru hanyalah “boneka atau badut penguasa”, yang tidak mampu memperbaiki tata kelola dua lembaga vital tersebut.
“Lebih baik proses seleksi dibatalkan saja, dan Presiden langsung menunjuk orang kepercayaan untuk menduduki posisi Direksi maupun Dewas,” tegas Cary, Minggu (23/11/2025).
Menurutnya, sejak awal banyak pihak sudah menyampaikan keluhan, namun tidak ada satu pun respons serius dari pihak berwenang.
Keluhan para peserta juga mulai terungkap. Salah satunya berasal dari Cikmas Hadi Salasa, peserta seleksi Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor registrasi Bpkj-was-00117. Melalui kanal Lapor Presiden, ia menyebut pelaksanaan tes di Hotel Mulia Senayan pada 18 November 2025 jauh dari standar Computer Based Test (CBT).
Temuan peserta:
1. Soal esai diberikan dalam format Microsoft Word, dan peserta diminta menulis langsung di dokumen tersebut. Jawaban kemudian disimpan di desktop dan dikumpulkan melalui flashdisk panitia metode yang membuka peluang besar untuk manipulasi jawaban.
2. Tes pilihan ganda juga tidak dilakukan secara CBT, karena jawaban ditulis menggunakan pena di kertas lembar jawaban. Tanpa tanda tangan peserta, lembar tersebut sangat mudah diganti.
3. Registrasi peserta dilakukan secara manual, menyebabkan keterlambatan pelaksanaan.
4.Peserta menilai metode ini bukan CBT, tetapi ujian konvensional yang menggunakan laptop hanya sebagai alat tulis.
Seorang peserta BPJS Kesehatan yang enggan disebutkan namanya menegaskan bahwa sistem tes ini sangat rentan kecurangan. Ia menyebut:
1. 319 peserta harus mengisi esai dan pilihan ganda, namun penilaian dapat selesai dalam waktu kurang dari 16 jam, sebuah keanehan besar mengingat jumlah dokumen yang harus diperiksa oleh para pakar.
2. Ada 477 jawaban esai Jamsos Kesehatan dan 160 esai Jamsostek yang secara realistis mustahil diperiksa secara mendalam dalam waktu sesingkat itu.
3. Nama-nama yang lolos tes CBT telah diumumkan pada pukul 07.00 pagi keesokan harinya, memperkuat dugaan bahwa proses penilaian tidak dilakukan secara profesional.
Cary Greant menilai Presiden kemungkinan tidak mendapatkan laporan lengkap mengenai buruknya pelaksanaan seleksi ini. Padahal keluhan sudah beredar luas, baik dari masyarakat maupun para peserta seleksi.
“Jika seleksi tetap dilanjutkan tanpa perbaikan total, ini akan merusak reputasi BPJS dan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Cikmas Hadi Salasa dan berbagai peserta lain mendesak Presiden untuk:
1.Mengulang seluruh proses seleksi, dimulai dari tahapan Seleksi Kompetensi Bidang.
2. Menggunakan sistem CBT yang asli, bukan sekadar tes konvensional berkedok digital.
3. Menunda pengumuman hasil asesmen, pendalaman visi misi, dan wawancara yang direncanakan pada 24 November 2025.
Kritik dan laporan terus berdatangan. Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah, terutama Presiden, untuk memastikan proses seleksi Direksi dan Dewas BPJS berlangsung transparan, profesional, dan bebas dari permainan oknum.
