MoneyTalk, Jakarta – Dalam pernyataannya yang ditayangkan Sabtu (6/12), Mardigu Wowiek menyajikan sebuah ironi nasional yang terasa begitu dekat. Betapa prestasi, kompetensi, dan meritokrasi tampak tak lagi masuk daftar syarat pengangkatan pejabat publik. Ia menyebut masa lalu pemerintahan meninggalkan sebuah pola yang begitu mengakar. Bahwa kedekatan jauh lebih berharga daripada keahlian, dan loyalitas personal sering kali mengalahkan logika tata kelola negara.
Dengan nada satir, Mardigu menggambarkan bagaimana jabatan publik seolah menjadi hadiah bukan amanah. Ketika yang dicari bukan rekam jejak, melainkan hubungan personal bukan butuh prestasi.
Ia mengangkat kembali keputusan pembubaran Komisi ASN, sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk menjaga integritas sistem merit. Ketika lembaga yang mengawasi kompetensi dianggap tidak penting, maka lahirlah era di mana kemampuan teknis terasa seperti dekorasi belaka dan yang lebih menentukan adalah apakah seseorang “dekat dengan siapa”.
Dampaknya kini terasa berlapis-lapis. Pejabat yang tidak kompeten melahirkan kebijakan yang tidak tepat. Kebijakan yang tidak tepat memunculkan celah, dan celah itu menjadi jalan bagi praktik-praktik yang merusak negara. Mulai dari bandara ilegal milik perusahaan tambang asing yang bisa beroperasi bertahun-tahun tanpa disentuh negara, sampai ribuan penumpang tak tercatat yang keluar masuk wilayah Indonesia. Semua itu, menurut Mardigu, hanyalah hasil samping dari tata kelola yang dibangun bukan berdasarkan kecakapan, tetapi kedekatan.
Di sisi lain, triliunan rupiah dana publik dari proyek strategis nasional bocor ke tangan individu baik pejabat maupun swasta. Bagi Mardigu, ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa sistem yang seharusnya berdasarkan prestasi telah lama ditinggalkan. Ketika satu per tiga dana PSN menguap, siapa yang masih berani mengatakan negara sedang dikelola dibawah standar profesional?
Melalui gaya khasnya, Mardigu menuturkan bahwa semua ini bukan lagi soal salah satu presiden, tetapi soal warisan kebijakan yang berdampak jauh.
Ia mendorong Presiden Prabowo untuk mengambil langkah tegas, membedah administrasi negara, membuka kesalahan masa lalu secara terang-benderang, dan membawa para pelakunya ke pengadilan.
Bagi Mardigu, keberanian seperti itu bukan hanya mungkin, tetapi harus dilakukan bahkan bila yang terseret adalah mantan pejabat tinggi ataupun tokoh-tokoh yang dahulu berada dekat dengan pusat kekuasaan.
Dalam ironi yang ia bangun, Mardigu menutup pesan bahwa negara tidak boleh lagi diam. Diam bisa dianggap takut, atau lebih buruk lagi mengkhianati rakyat.
Bila negara ingin kembali menjadi rumah yang adil, maka sudah saatnya mengembalikan prestasi ke tempatnya di atas kedekatan dan kepentingan pribadi. Karena jika jabatan publik terus diberikan berdasarkan hubungan, bukan kemampuan, maka negeri ini hanya akan dikelola oleh mereka yang pandai berteman, bukan yang pandai bekerja.
