MoneyTalk, Jakarta – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, melontarkan kritik keras terhadap arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah saat ini semakin menunjukkan kecenderungan membatasi kritik dan perbedaan pendapat di ruang publik.
Menurut Feri, sikap pemerintah yang tidak membuka ruang dialog justru berpotensi membawa Indonesia ke arah pemerintahan yang semakin otoriter.
“Presiden tidak mau tahu dan tidak mau belajar. Yang terlihat justru kecenderungan membatasi perbedaan dan kritik. Kalau ini terus berlangsung, selamat datang di rezim otoriter,” kata Feri dalam pernyataannya, Senin (16/3/2026).
Feri menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, kritik merupakan elemen penting yang tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Sebaliknya, kritik harus dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi.
Menurutnya, sikap anti-kritik hanya akan memperlemah kualitas demokrasi dan memperbesar jarak antara pemerintah dengan masyarakat.
“Dalam negara demokrasi, kritik adalah vitamin bagi pemerintah. Tanpa kritik, kekuasaan akan kehilangan kontrol dan cenderung menjadi sewenang-wenang,” ujarnya.
Feri juga menyoroti sejumlah fenomena belakangan ini yang menurutnya menunjukkan meningkatnya tekanan terhadap kelompok kritis, mulai dari aktivis, akademisi, hingga pegiat masyarakat sipil. Ia mengingatkan bahwa pembatasan terhadap kritik dapat menjadi tanda awal kemunduran demokrasi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sejarah politik di banyak negara menunjukkan bahwa rezim yang menutup ruang kritik biasanya akan menghadapi krisis legitimasi.
“Ketika pemerintah mulai alergi terhadap kritik, itu adalah tanda bahaya bagi demokrasi,” kata Feri.
Ia pun mendorong agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membuka kembali ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menunjukkan sikap terbuka terhadap berbagai pandangan, termasuk yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.
“Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mau mendengar kritik, bukan yang membungkamnya,” tegasnya.
Feri juga mengingatkan bahwa konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh warga negara. Karena itu, segala bentuk upaya pembatasan terhadap kritik harus diwaspadai oleh publik.
“Demokrasi tidak boleh mundur. Jika ruang kritik terus dibatasi, maka kita sedang berjalan menuju rezim yang otoriter,” pungkasnya.
