MoneyTalk, Jakarta – Aktivis politik sekaligus mantan anggota DPR/MPR RI periode 1999–2004, M. Hatta Taliwang, mengingatkan bahwa wacana mengganti pemerintahan melalui gerakan “goro-goro” atau revolusi bukanlah perkara sederhana, terutama di tengah dinamika era digital saat ini.
Dalam sebuah catatan reflektifnya, Hatta menilai munculnya gagasan pelengseran kekuasaan di luar jalur konstitusi kerap dipicu oleh anggapan bahwa mekanisme formal seperti impeachment terlalu rumit dan sulit ditembus. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi objektif dan subjektif untuk sebuah perubahan besar belum tentu terpenuhi.
“Tidak mudah melakukan gerakan perubahan di era informasi digital seperti sekarang. Banyak variabel yang harus terpenuhi secara simultan,” ujarnya, Rabu (15/4/2026)
Hatta menguraikan, setidaknya ada lima faktor utama yang harus terjadi bersamaan agar perubahan rezim bisa berlangsung. Pertama, krisis ekonomi parah yang memicu kemarahan rakyat secara luas. Kedua, konflik tajam di internal kekuasaan yang sulit didamaikan. Ketiga, oposisi yang solid dengan kepemimpinan kuat dan mampu menggerakkan massa.
Keempat, adanya tekanan atau dukungan dari kekuatan global yang memiliki kepentingan terhadap perubahan rezim. Dan kelima, adanya celah dalam konstitusi yang memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan.
“Kalau variabel ini belum terpenuhi, maka wacana revolusi hanya akan menjadi isu tanpa kekuatan nyata,” tegasnya.
Hatta juga menyoroti perubahan besar dalam pola masyarakat sejak berkembangnya teknologi informasi. Menurutnya, derasnya arus informasi justru membuat gerakan sosial sulit fokus dan terkonsolidasi.
“Masyarakat diserbu berbagai isu setiap hari. Belum selesai satu isu, muncul isu lain. Ini membuat gerakan sulit membangun konsentrasi dan arah yang jelas,” jelasnya.
Selain itu, ia menilai masyarakat kini cenderung jenuh terhadap kegaduhan politik, sehingga muncul sikap apatis dan permisif terhadap berbagai persoalan bangsa.
Salah satu fenomena yang disorot adalah munculnya rasa percaya diri berlebihan di tengah masyarakat akibat kemudahan akses informasi. Banyak individu merasa setara dengan tokoh publik, sehingga sulit untuk membangun kepemimpinan yang diikuti secara luas.
“Setiap orang merasa punya otoritas sendiri. Ini membuat sulitnya membangun barisan yang solid dalam sebuah gerakan perubahan,” katanya.
Hatta juga menilai bahwa kaburnya nilai dan ideologi menjadi kendala serius. Perdebatan yang tak berujung membuat arah perjuangan tidak jelas, sementara berbagai tawaran solusi belum menemukan titik temu.
Di sisi lain, ia mengkritik peran media massa arus utama yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, serta meredupnya peran kampus sebagai agen perubahan sosial.
Faktor lain yang menjadi penghambat adalah menguatnya budaya transaksional di berbagai lini kehidupan. Bahkan isu strategis dan ideologis, menurutnya, kerap dipertukarkan dengan kepentingan pragmatis.
Ia juga menyoroti beratnya beban hidup para aktivis yang idealis, sehingga gerakan seringkali hanya sebatas wacana di media sosial tanpa aksi nyata di lapangan.
Dalam analisisnya, Hatta memetakan kondisi sosiopolitik masyarakat. Kaum elit dinilai sarat beban masa lalu sehingga sulit mengambil posisi tegas. Kelas menengah cenderung oportunis dan tidak konsisten dalam perjuangan. Sementara rakyat bawah, menurutnya, seringkali pasrah dan mudah beradaptasi dengan kondisi yang ada.
Meski demikian, Hatta menegaskan bahwa perubahan tetap merupakan keniscayaan dalam sejarah. Ia meyakini bahwa ketika sebuah rezim mencapai titik nadir, perubahan akan datang dengan caranya sendiri.
Mengutip pemikiran sejarawan Arnold Toynbee, ia menekankan bahwa perubahan besar selalu diawali oleh kelompok kecil yang kreatif.
“Perubahan pasti terjadi, tapi dengan versi baru yang sesuai dengan zamannya. Dan biasanya dimulai oleh minoritas kreatif,” pungkasnya.
